Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

daftarhargakomoditi.web.id Malaysia mulai takut terhadap impor babi dari Indonesia,maka dari itu Malaysia memberikan regulasi terhadap impor babi dari Indonesia.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

Pemerintah Malaysia melarang impor babi asal Indonesia untuk masuk ke negaranya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang produk babinya dilarang beredar di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pelarangan impor tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi Indonesia. Pasalnya, beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi produsen utama daging babi telah terjangkit wabah demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF). Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah yang lebih luas, dia pun telah memerintahkan pemerintah daerah untuk mengisolasi daerah terjangkit.

“Itulah salah satu risiko kalau kita terjangkit maka saya tetapkan daerah khusus aja yang terjangkit itu yg harus dijawab. Maka katakanlah pengalaman kita tentang flu burung, begitu kita bilang terjangkit dia tidak masuk lagi,” ujar ditemui usai mengunjungi kediaman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (25/12/2019). Syahrul pun mengatakan wabah tersebut hanya menjangkiti beberapa kabupaten di kawasan Sumatera Utara, yaitu di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kabupaten/kota tertular yakni Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan. Syahrul pun mengatakan, untuk babi yang sudah positif terjangkit harus dimusnahkan.

“Katakanlah virus babi yang kita takutkan itu, kami sudah lakukan pengendalian secara maksinal dilakukan oleh para Gubernur, para Bupati dan jajaran pengaman yang ada. Tentu saja pengamanan sesuai prosedur memang kita harus musnahkan di sana dan itu dalam proses,” ujar dia. Hingga 11 Desember, jumlah babi mati di Sumatera Utara (Sumut) sudah mencapai 27.070 ekor di 16 kabupaten.

Matinya puluhan ribu babi itu terjadi sangat cepat. Dalam satu hari, angka kematian yang terlapor rata-rata 1.000 hingga 2.000 ekor per hari. Balai Veteriner Medan menyatakan babi yang mati selain terjangkit hog cholera, juga terindikasi virus demam babi afrika atau African Swine Fever (ASF). Pemerintah Malaysia melarang peredaran babi dan produk turunannya sejak 13 Desember 2019 lalu.

Baca Juga : Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Dilansir dari The Phnom Penh Post, larangan ini menyusul flu babi Afrika yang tengah mewabah. Deputi Kementerian Agrikultur dan Industri Agro Sim Tze Tzin menyatakan turis juga dilarang membawa masuk produk berbahan babi ke Malaysia. Petugas keamanan akan memeriksa bawaan peumpang dengan ketat. Apalagi ini puncak musim liburan dan banyak turis masuk. “Industri babi lokal nilainya 5 miliar ringgit Malaysia (Rp 16,8 miliar) dan 93 persen memenuhi kebutuhan. Pelarangan ini tidak akan memengaruhi penjualan babi di Malaysia,” kata Sim. Menurut Sim, hanya tujuh persen babi yang diimpor. Masyarakat tak perlu khawatir harga babi akan naik karena larangan ini.

Sejak November tahun lalu, Malaysia sebenarnya sudah menghentikan impor produk berbahan babi, termasuk daging babi yang dibekukan. Produk yang dilarang berasal dari 10 negara yang terkena wabah flu babi Afrika. Kesepuluh negara itu yakni Kamboja, China, Mongolia, Vietnam, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Filipina dan Timor Leste.

Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

daftarhargakomoditi.web.id Mulai 1 Januari 2020, mulai mendapatkan bea cukai untuk pembelian barang via e-commerce.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Pemerintah ubah aturan impor barang yang dilakukan via online atau e-commerce. Sebelumnya aturan impor barang minimal seharga USD 75 atau Rp 1 juta (USD 1= Rp 13,971) menjadi USD 3 atau Rp 41 ribu dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.”Bahwa menjawab tuntutan daripada masyarakat usaha, juga masyarakat umum bahwa pemerintah masih harus melakukan perlindungan kepada pengusaha dalam negeri, yang memproduksi barang-barang yang head to head dengan barang-barang kiriman yang terutama di bawah USD 75,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pambudi, di Kementerian keuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dengan diberlakukannya aturan baru, maka barang impor seharga di atas USD 3, dikenakan tarif bea masuk pajak. Adapun tarifnya yakni 7,5 persen untuk bea masuk, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, sedangkan tanpa NPWP dikenakan PPh 20 persen.”Yang sekarang ini barang kiriman di bawah USD 75 diberikan fasilitas biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, diturunkan bebas bea masuk jadi USD 3,” jelas Heru.Menurutnya, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk melakukan penyesuaian nila pembebasan (de minimis), untuk treshold ditetapkan beberapa kebijakan, yakni menurunkan bea masuk untuk melindungi para pelaku usaha di Indonesia, yang menjual barang-barang di e-commerce seperti sendal, tas, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya.Kebijakan selanjutnya, yakni merubah dari yang sebelumnya ambang batas USD 1 atau Rp 13,971, yang artinya juga kena pajak.”Tidak ada batas, sesuai prinsip tidak mengenal de minimis,” ungkapnya.

Baca Juga : Impor Buku Bebas Bea Cukai

Tarif Khusus
Selain itu, pemerintah juga membedakan secara khusus tarif untuk tiga komoditi, yaitu produk tas, sepatu, dan garmen atau baju. Dikarenakan, beberapa sentra-sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari Cina.Sehingga untuk tiga komoditi tersebut, tetap diberikan de minimis untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation(MFN)Untuk bea masuk tas dikenakan 15 persen-20 persen, sepatu 25 persen-30 persen, dan produk garmen 15 persen-25 persen, PPN 10 persen, dan PPh 7,5 persen-10 persen.

“Kenapa seperti itu, karena untuk melindungi pelaku usaha di Cibaduyut, Cihampelas, Tajur, Tasikmalaya, dan sebagainya,” jelasnya.Ia pun mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil, untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari beberapa asosiasi Industri Kecil Menengah (IKM), Kementrian Perindustrian, asosiasi Forwarder (ALFI), dan pengusaha retail atau distributor offline.