Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

daftarhargakomiditi.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

Rencana Kementerian Perdagangan mewajibkan penggunaan kapal nasional pada 1 Mei 2020 dikhawatirkan tidak berjalan mulus dan bisa mengganggu ekspor, terutama batu bara. Sebab, ketersediaan jumlah kapal nasional tidak mencukupi.Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menunjukkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahwa sepanjang tahun 2019 total pengapalan atau shipment untuk ekspor batu bara sebanyak 7.645 kapal. Sementara, kapal nasional yang digunakan hanya sekitar 1%. Jumlah kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional hanya 182 unit kapal.

Dari sisi usia kapal pun dinilai tak memadai. Untuk kapal Panamax, ukuran kapal maksimum yang dapat melintasi Kanal Panama, Indonesia hanya memiliki 18 unit kapal dan mayoritas usia kapal di atas 20 tahun.Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir mengatakan, rencana penerapan aturan wajib penggunaan kapal nasional belum didukung dengan peraturan teknis pelaksanaan yang jelas.”Kami mengkhawatirkan ekspor batu bara bisa terganggu,” kata Pandu, Rabu (26/2/2020).Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag 82 Nomor 2017 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Permendag 80 Nomor 2018 yang antara lain mewajibkan penggunaan asuransi dan kapal nasional yang efektif akan berlaku 1 Mei 2020. Kewajiban tersebut yang pada awalnya mau diberlakukan di 2017 namun ditunda pemberlakuannya dikarenakan masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batu bara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB) di mana importir wajib mengusahakan asuransi dan kapal.Pandu menambahkan, kekhawatiran ekspor batu bara terhambat juga terlihat dari banyaknya pembatalan beberapa order pengapalan ekspor batu bara ke beberapa negara di periode Mei 2020.”Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi,” katanya.APBI, kata dia, telah menyampaikan keluhan dan permohonan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional.

“Dampaknya justru akan semakin melemahkan daya saing ekspor batu bara nasional dan membuat iklim investasi akan semakin tidak menarik,” katanya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga telah melayangkan surat ke Kementerian Perdagangan untuk menyikapi polemik aturan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara.Dalam surat itu, Tasrif meminta agar ada fleksibilitas soal penggunaan kapal nasional, sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman batu bara.”Kita sudah kirim surat, bagaimana caranya mengatasi supaya angkutan nggak terlambat,” kata Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, (21/02/2020).

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/ICMA) menyatakan keberatannya atas kebijakan untuk mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk keperluan ekspor dan impor komoditas. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menambah beban.Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Mei 2020.Awalnya kebijakan ini akan diterapkan pada 2017. Namun ditunda lantaran masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batubara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB), pihak importir yang wajib mengusahakan asuransi dan kapal.

“Sejak awal diterbitkannya Permendag 82/2017 kami dari APBI yang menjadi wadah dari perusahaan pertambangan batubara dan pelaku usaha yang terkait dengan sektor industri batubara dan juga menjadi mitra pemerintah menyampaikan dukungan ke pemerintah sepanjang pelaksanaan dari peraturan tersebut tidak menghambat kelancaran ekspor, tidak menimbulkan beban biaya tambahan, kontrak ekspor jangka panjang tetap dihormati, dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kerjasama perdagangan internasional,” kata Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Namun, lanjut Pandu, pihaknya khawatir ekspor batubara bisa terganggu. Sebab waktunya semakin terbatas, serta belum adanya peraturan teknis pelaksanaan yang dapat menjamin kelancaran ekspor dan tidak adanya beban biaya tambahan.Hal itu menurutnya sudah terbukti dengan dibatalkannya dan ditundanya beberapa order pengapalan ekspor batubara ke beberapa negara di periode Mei 2020.”Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal, baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi,” tambahnya.APBI juga khawatir beberapa importir batu bara dari negara lain mengalihkan pembeliannya ke sumber lain. Apa lagi saat ini komoditas batu bara dalam kondisi oversupply di pasar global.

Baca Juga : Indonesia Impor Gula Nusantara Kurang Manis

Selain itu, pihaknya juga merasa, dampak dari penyebaran corona virus membuat pengadaan kapal khususnya ke Tiongkok semakin sulit dan mahal. Alhasil semakin menambah beban dari eksportir dalam memasarkan dan mengekspor batubara yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dan devisa ekspor.”Di tengah persaingan perdagangan internasional sebagai dampak dari tensi perdagangan global saat ini, kebijakan penggunaan nasional dikhawatirkan dapat memicu reaksi dari negara-negara importir batubara kita terhadap ekspor komoditas lainnya yang pada akhirnya akan merugikan ekspor nasional,” tutupnya.

Pemerintah akan memberi keringanan kepada pengusaha batu bara yang mau melakukan hilirisasi. Keringanan yang diberikan adalah membebaskan royalti atau setoran ke negara.
“Dengan UU Cipta Kerja ini maka DME ataupun batu bara untuk hilirisasi itu sepenuhnya dibebaskan DMO dan royalti. Royalti dinolkan tak perlu menjual domestik, karena produk hilirnya 100% domestik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di BPPT, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Airlangga mencontohkan jumlah produksi batu bara yang diserap untuk hilirisasi dibebaskan dari royalti.”Sebagai contoh 300 ribu ton metanol itu membutuhkan 1,2 juta ton batu bara, dan terhadap 1,2 juta ton ini tidak dikenakan domestik market obligation (DMO) maupun royalti,” tambahnya.

Namun, Airlangga mengatakan, batu bara untuk pembangkit listrik dan ekspor tetap berlaku DMO dan royalti.”Tetapi di luar volume tersebut untuk batu bara power plant atau diekspor ataupun yang lain tetap dikenakan royalti dan DMO,” tambahnya.Airlangga menjelaskan, fasilitas pembebasan royalti dan DMO diberikan untuk mengatasi impor gas yang besar.”Indonesia terkait ketergantungan impor LPG yang besar yaitu 7,19 juta ton dan harga LPG tidak pernah berubah. Sehingga tentunya ketergantungan anggaran akan semakin besar. Dengan pengembangan dimetil eter, dimungkinkan dengan diusulkannya dalam UU Cipta Kerja terkait fasilitasi,” terangnya.