Ekspor Ganja Politikus PKS Sudah High

daftarhargakomoditi.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Ekspor Ganja Politikus PKS Sudah High. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Ekspor Ganja Politikus PKS Sudah High

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Rafli mengusulkan agar pemerinta melakukan budi daya ganja untuk komoditas ekspor. Permintaan tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Menteri Perdagangan di Komisi VI DPR.

Menurut dia, ganja memiliki nilai manfaat tinggi, terutama untuk medis. “Legalisasi ganja yang saya tawarkan merupakan mekanisme pemanfaatan ganja Aceh untuk bahan baku kebutuhan medis dan turunannya berkualitas ekspor ke seluruh dunia,” ujarnya dalam pesan tertulis kepada Tempo, Jumat, 31 Januari 2020.

Rafli menjelaskan produk ganja dapat dipasarkan ke beberapa negara yang membutuhkannya. Politikus dapil Aceh ini bahkan menyatakan sudah merancang dua skema pembukaan keran ekspor ganja.

Pertama, menurut dia, pemerintah mesti menetapkan zonalisasi pilot project industri ganja untuk kebutuhan medis dan turununannya. Ia memandang, Aceh cocok menjadi kawasan percontohan karena selama ini ganja dapat tumbuh subur di sana.

Kedua, ujar dia, pemerintah mesti membentuk mekanisme tersistem hingga program ini sukses. Rafli mengklaim idenya datang dari negara-negara luar yang sudah lebih dulu memanfaatkan ganja untuk medis.

“Budi daya ganja ini di negara kita hanya terbentur Undang-undang Nomor 35 Rahun 2009 Pasal 8 ayat 1 tentang Narkotika Golongan 1. Yaitu, (ganja) tidak boleh digunakan untuk kebutuhan medis,” ujarnya.

Ia mengimbuhkan, seumpama pemerintah serius menampung usulannya, legislator akan merevisi aturan yang berlaku. Rafli menyatakan, batasan budidaya dan ekspor ganja pun dapat diatur dalam regulasi yang dikawal oleh negara. “Yang terpenting kita harus menutup celah penyalahgunaan,” ucapnya.

Selanjutnya, terkait hukum agama, Rafli mengklaim tumbuhan ganja pada dasarnya tidak haram. Menurut dia, ganja dinyatakan haram lantaran bila disalahgunakan.

Ihwal usulan ekspor ganja itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari. Alih-alih menanggapi, Luhut justru balik melempar usulan tersebut.

“Tanya saja ke PKS yang mengusulkan,” ujarnya sembari berlalu seusai menggelar rapat dengan sejumlah pihak di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat petang, 31 Januari 2020.

Baca Juga : Corona Tekan Pemasukan Dari Ekspor Impor

Badan Narkotika Nasional (BNN) menolak tegas usulan politikus yang mendorong ganja sebagai komoditas ekspor. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tanaman itu masuk dalam narkotika golongan 1.

“Melarang tanaman ganja mulai dari biji, buah, jerami, hasil olahan atau bagian tanaman lainnya untuk tujuan apa pun,” ujar Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari dalam keterangan tertulis, Ahad, 2 Februari 2020.

Arman menanggapi usulan dari anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Rafli yang mengusulkan agar pemerintah menjadikan ganja sebagai komoditas ekspor. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kamis lalu, 30 Januari 2020.

Rafli beralasan, ganja mudah tumbuh di Aceh dan ada peluang ekspor mengingat sejumlah negara di dunia memang melegalkan ganja. “Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja. Jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah,” ujarnya saat itu.Lebih jauh Arman mengatakan ganja merupakan narkotika yang jika disalahgunakan dapat merusak kesehatan secara permanen dan menimbulkan ketergantungan. Hingga kini belum ada satu pun pembuktian dari penelitian medis bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakit tertentu, seperti asma. “Apalagi obat asma sangat banyak dan cukup tersedia sehingga tidak diperlukan obat-obat lain sebagai alternatif.”

Tak hanya itu, menurut Arman, juga menegaskan belum ada negara yang mengeluarkan ganja dari jenis narkotika golongan 1 dalam undang-undang mereka, termasuk Indonesia.
Sehingga jika ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tanaman ganja di luar ketentuan Undang-Undang, hal tersebut merupakan tindak kejahatan.

Bila hal itu dilanggar, maka perbuatan tersebut adalah kejahatan atau perbuatan pidana. “Oleh karena itu, jika ada keinginan untuk melegalisisasi ganja perlu ditelusuri motivasi dan kepentingannya apakah untuk kepentingan masyarakat atau sindikat,” kata Arman.

Ihwal usulan ekspor ganja itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari. Alih-alih menanggapi, Luhut justru balik melempar usulan tersebut.

“Tanya saja ke PKS yang mengusulkan,” ujarnya sembari berlalu seusai menggelar rapat dengan sejumlah pihak di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat petang, 31 Januari 2020.

Agen Sabung Ayam telah menyediakan Link http://162.241.233.33/ yang akan membantu member untuk melakukan Daftar S128 secara cepat dan Gratis.

Link Daftar Joker123 yakni http://108.179.216.137/ yang disediakan oleh Agen Joker123 Gaming Terpercaya di Indonesia.

Agen Sbobet88 Terpercaya telah menyediakan Link Daftar Sbobet88 yakni http://108.179.216.133/ yang bisa anda isi di formulir yang telah tersedia di halaman utama situs ini.

Sebagai Agen SCR888 Indonesia, tentunya Joker338 telah menyediakan Link Daftar SCR888 yakni http://108.179.216.118/ yang berisi panduan daftar dan bermain slot online SCR888 dan 918Kiss.

Link Daftar Bola Asia Tangkas kini dapat anda temukan di http://50.116.102.128/ yang disediakan oleh Agen Tangkasnet Terpercaya di Indonesia.

Salah satu Agen Casino Terpercaya yang menyediakan permainan dadu online adalah Joker338 yang bisa anda daftarkan diri anda melalui link http://162.241.193.224/ yang berisi formulir pendaftaran secara gratis.

Pokerplay338.net adalah agen poker online yang menggunakan server idn poker dengan link daftar idn poker di http://50.116.102.116/ dan menjadi situs poker terpercaya paling fair dengan berapapun kemenangan akan dibayar.