Rokok Ngebul 13 T

Rokok Ngebul 13 T

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Rokok Ngebul 13 T. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Rokok Ngebul 13 T

Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp 153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp 147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8% terhadap cukai nasional.Untuk itu, Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada paguyuban MPS, sebagai wadah yang menaungi 38 perusahaan produsen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan bermitra dengan PT HM Sampoerna. Mereka yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini mampu memproduksi 15 miliar batang per tahun dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 40.000 orang.”Keberpihakan pemerintah saat ini terhadap industri SKT sangat jelas, sehingga pekerjaan (linting rokok kretek) itu ada terus dan berkelanjutan. Kita pun lihat mereka masih bertahan di tengah era industri 4.0. Karena di Indonesia, penerapan teknologi industri 4.0 berjalan secara paralel dan harmonis dengan industri yang menggunakan teknologi sebelumnya,” tutur Airlangga.

Selain itu, program kemitraan antara PT HM Sampoerna dengan SRC, sebagai wadah usaha kecil menengah (UKM) retail yang telah dibentuk di 34 provinsi meliputi 408 Kabupaten/Kota dan melibatkan lebih dari 60.000 mitra dagang, ini juga merupakan contoh program pemberdayaan UKM khususnya peritel tradisional di tingkat nasional.”Program ini menunjukkan kepedulian Sampoerna kepada UKM untuk dapat berkembang bersama- sama melalui peningkatan kapasitas dan menciptakan ekosistem komersial yang inklusif, yang pada akhirnya mewujudkan kemandirian perekonomian baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, IHT menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya Indonesia, khususnya rokok kretek. Pasalnya, merupakan produk berbasis tembakau dan cengkeh yang menjadi warisan inovasi nenek moyang dan sudah mengakar secara turun temurun.”Ini sesuai visi dan misi Kabinet Kerja, yang mengupayakan dengan seluas-luasnya untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri melalui pengembangan sektor manufaktur, salah satunya industri hasil tembakau dalam skala industri kecil dan menengah (IKM) seperti MPS,” imbuhnya.Ia menilai, MPS tidak menutup kemungkinan bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan lain, walaupun saat ini baru bermitra dengan PT H M Sampoerna.

Baca Juga :Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

“Kami berharap, pola kemitraan seperti ini bisa menjadi contoh dan dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang, sehingga pembangunan industri nasional menjadi semakin andal dan tangguh di tahun-tahun yang akan datang,” ungkapnya.Lebih lanjut, terkait dengan IHT, pemerintah terus berusaha untuk membuat kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa peraturan terkait industri rokok, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Selain itu, ada Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Regulasi ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.64 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.”Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha IHT dengan tetap menjaga aspek penyerapan tenaga kerja dan menjamin aspek kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

daftarhargakomoditi.web.id Komoditas di segi pangan yang berdampak pada Infrastruktur kembali menjadi problematika yang menjalar dalam kehidupan.Berikut adalah artikel yang membahas tentang komoditas pangan pertanian dan infrastruktur.

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi (Ismet, 2007, Suryana, 2008). Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional.

Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan karena produksi pangan stagnan, bahkan cenderung turun. Pada tingkat global dan nasional, produksi pangan dihadapkan pada berbagai persoalan besar. Di antaranya semakin terbatasnya lahan dan air untuk pertanian erosi dan intrusi air laut, serta perubahan iklim yang memicu ledakan hama dan mengacaukan budidaya.

Food and Agriculture Organization (FAO) mengiyakan bahwa produksi pangan dunia harus meningkat 60 persen pada tahun 2050. Saat itu, jumlah penduduk diperkirakan 9.3 miliar orang dibandingkan saat ini 7,7 miliar (FAO, 2015).

Komoditas Pangan Indonesia
Tahun 2050 penduduk Indonesia diperkirakan 366 juta jiwa, bandingkan dengan populasi pada tahun 2019 sebesar 267 juta jiwa. Jumlah penduduk kelompok 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7 % dari total populasi (katadata, 2019).

Sebuah lonjakan yang cukup besar atas jumlah kepadatan penduduk di Indonesia yang menegaskan diperlukannya strategi-strategi pangan yang responsif. Kebijakan-kebijakan pemerintah diharapkan pula proaktif mendukung produktivitas komoditas pangan yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, sebuah fakta miris terangkat ketika ada upaya dari pemerintah untuk melakukan keseragaman pangan. Sebuah resiko yang dapat mengakibatkan bencana jika hal ini dilakukan, mengingat bahwa budaya-budaya Indonesialah yang menciptakan bervariasinya jenis pangan. Hanya 30 jenis tanaman pangan yang dibudidayakan untuk memenuhi 95 % kebutuhan pangan global. Empat di antaranya beras, gandum, jagung, dan kentang.

Contohnya jenis pangan yang terlihat tidak populer seperti sagu? Di manakah posisi sagu yang menjadi sumber makanan pokok terutama di wilayah timur Indonesia? Keberadaan sagu khususnya di Papua pun memerlukan perhatian yang serius. Sebagian besar tanaman sagu di Papua, siap panen namun dibiarkan di alam sehingga terancam mati sia-sia. Ironisnya sebagian besar sagu berada di kabupaten Asmat yang rentan terkena bencana kesehatan dan gizi buruk.

Sebagai salah satu sumber pangan potensial, sagu harus dipertahankan di masyarakat yang masih mengkonsumsinya. Keunggulan sagu sebagai sumber pangan masa depan yang dirangkum dalam buku Sago Palm : Multiple Contributions to Food Security and Sustainanble Livelihood (Springer, 2018).

Sagu mampu tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut. Ketika tanaman lain tidak bisa tumbuh. Sagu juga memiliki produktivitas sangat tinggi, 150-300 kg tepung sagu per tanaman. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan 30 juta ton padi, dibutuhkan 1 juta hejktar lahan sagu. Sagu juga bisa diolah menjadi gula cair.

Tantangan Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, kasus kelaparan dan kurang gizi menjadi ancaman terbesar di berbagai belahan dunia. Ada banyak studi dan laporan yang mengarah pada kurang tersedianya suplai pangan, mahalnya harga pangan, dan adanya beragam tantangan ketahanan pangan (Henk Breman dan Stringer Kofi Debrah, 2003).

Temuan dari Randy Stringer di Australia patut membawa perhatian. Ditemukan bahwa sesungguhnya ada cukup pasokan pangan untuk memberi makan dunia. Data tersebut, mungkin terlalu tua sebagai referensi kondisi sekarang ini.
Sejarah juga telah mendokumentasikan bahwa umumnya pemerintah kolonial mewarisi jenis lembaga pengatur harga pangan yang mirip, yakni badan negara urusan logistic (state marketing board). Lembaga ini berfungsi membeli seluruh produk pangan yang laku dipasaran global (cash crops), menentukan harga beli dan jualnya. Selain itu mengekspornya serta mendistribusikan ke pelosok negeri.

Baca Juga : Rokok Peran Kedua Kemiskinan

Sudut pandang lainnya, pada saat yang sama para petani di pedesaan hidup secara terbatas pada tingkat subsisten. Apalagi karena sejumlah komoditas pangan dibeli dengan harga sangat rendah oleh pemerintah. Akibatnya petani enggan untuk menanam komoditas tersebut dan beralih ke produk pertanian yang harga jualnya lebih tinggi dan disubsidi penanamannya oleh pemerintah.

Wilayah Asia Tenggara pun mengungkap bukti-bukti yang menjelaskan bahwa permasalahan bukan terletak pada kekurangan suplai pangan. Model kebijakan pangan yang merugikan petani dan pendekatan politik yang tidak tepat sasaran untuk memecahkan kasus kelaparan.

Ketahanan pangan sendiri bukan berarti swasembada (self sufficiency). Menurut Simon Maxwell (1996) dan Robert Stinger (2000), ada banyak komunitas yang tidak bisa (tidak mampu) memproduksi cukup pangan bagi dirinya karena berkurangnya air, orang yang mau bercocok tanam.

Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Dalam konteks global, pembangunan pertanian Indonesia memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian negara tetangga seperti ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) dan Asia bahkan dunia (ASEAN Sectretariat, 2008; Plummer, 2009). Kebijakan yang diimplementasikan di negara lain akan memengaruhi dan berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian di Indonesia, dan sebaliknya.

Bahkan belakangan ini, fenomena daya saing akibat kebijakan (policy-induced competitiveness) sudah semakin diperhatikan, sehingga kebijakan yang tepat (right policy) harus menjadi perhatian serius juga. Oleh karena itu, analisis pembelajaran atas pengalaman terbaik dari negara lain merupakan salah satu langkah strategis dalam membahas dan menganalisis serta merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia.

Jepang salah satunya, negara dengan pertumbuhan nilai tambah pendapatan petani tertinggi jika dibandingkan dengan negara di India, Thailand, dan Indonesia (World Bank 2013 dan FAO 2014). Walaupun memiliki pangsa pasarnya relatif rendah namun pendapatan nominal petani di Jepang jauh lebih tinggi dan lebih riil. Peningkatan pendapatan petani secara riil harus menjadi sasaran dan target utama bagi seluruh upaya pembangunan pertanian, di samping harus diikuti dengan peningkatan produksi dan harga riil komoditas pertanian.

Kelebihan lainnya, ialah secara mendasar arah dan sasaran kebijakan pertanian Jepang meliputi; pengembangan strategi ekspor sesuai dengan spesifikasi khusus dan negara tujuan, pengembangan budaya dan industri pangan, dan aliansi strategis berbagai industri. Selain itu, pengembangan dan promosi teknologi baru dan varietas, pengembangan strategi regional untuk reformasi strukturisasi pertanian, dan konsolidasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian (peningkatan skala usaha) (Frans B.M. Dabukke dan Muhammad Iqbal, 2014).

Salah satu implementasi kebijakan operasional pemerintahan Jepang yang menjadi kunci dalam pembangunan pertanian adalah dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani (direct payment for income support for farmers). Kebijakan tersebut memberi pembayaran langsung baik pembayaran tetap maupun pembayaran variable kepada setiap petani yang bersedia bergabung secara sukarela dalam sistem penyesuaian penawaran dan permintaan Kementerian Pertanian Jepang.

Besaran pembayaran langsung tersebut disesuaikan berdasarkan beda harga antara harga jual standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual panen petani. Besaran pembayaran ditetapkan untuk menutupi biaya pokok atau standar komoditas petani. Sedangkan untuk besaran pembayaran variabel ditetapkan untuk menjamin keuntungan normal petani.

Kebijakan operasional lainnya adalah pembayaran langsung untuk mendukung pendapatan petani perkebunan di dataran tinggi. Mekanisme dan implementasinya mirip dengan tanaman pangan. Perbedaannya hanya pada besaran pembayaran langsung didasarkan pada perbedaan mutu jual (bukan beda harga seperti tanaman pangan). Mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut dialokasikan untuk komoditas dataran tinggi seperti gandum, kedelai, gula, bit, dan kentang.

Negara Indonesia seharusnya bisa menerapkan kebijakan yang sama dengan negara Jepang. Walaupun saat ini masih terkendala rendahnya kepemilikan lahan pertanian. Terlebih juga bagaimana terbatasnya akses ke lahan pertanian kritis dan kehutanan yang sebenarnya dapat menjadi potensi lahan yang produktif untuk dikembangkan, tanpa mengabaikan ekosistem lingkungan.

Tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian yang dilaksanakan dengan cara memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani. Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik sehingga dapat memberikan kontribusi selain peningkatan pertanian, yaitu pengentasan kemiskinan. Selain itu juga, penyediaan layanan asuransi pertanian yang difungsikan untuk menggenjot potensi lahan dan optimalisasi lahan rawa di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, pengelolaan pertanian di Indonesia harus mulai tersistem dengan baik. Infrastruktur dalam bidang kelembagaan pertanian harus terus diperkuat sebagai tempat bernaung para petani. Sudah saatnya pula, komoditas pangan menjadi sisi keunggulan utama yang dimiliki Indonesia. Pendekatan secara teknologi juga menjadi perhatian yang tidak boleh terabaikan. Peningkatan kualitas benih dan bibit harus juga dikembangkan dan ditingkatkan, dengan bantuan kontribusi dari tenaga ahli pertanian yang khususnya berasal dari dalam negeri, sehingga terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Rokok Dan Beras Jadi Penyumbang Kemiskinan RI

Rokok Dan Beras Jadi Penyumbang Kemiskinan RI

daftarhargakomoditi.web.id Siapa yang sangka jika Rokok dan beras yang merupakan kebutuhan utama rakyat Indonesia merupakan penyebab utama kemiskinanan di Indonesia. Berikut ini adalah alasan mengenai kemiskinan yang disebabkan oleh beras dan rokok.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau setara 25,14 juta penduduk. Dari realisasi angka kemiskinan tersebut, ada beberapa komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan.

Sementara itu, garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp313.232 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp112.018.

1.Beras dan rokok kretek penyumbang utama kemiskinan
Dua komoditi yang termasuk dalam jenis makanan ini memberi kontribusi cukup besar terhadap kemiskinan. Untuk beras, kontribusnya sebesar 20,59 persen di perkotaan, 25,97 persen di pedesaan. Sementara itu rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua, yakni sebesar 11,22 persen di perkotaan dan 11,36 persen di pedesaan.

“Rokok kontribusinya naik. Karena tiap bulan inflasinya 0,01 persen. Kalau rokok naik nggak ada yang komplain,” kata Kepala BPS dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/7).

Baca Juga : Palestina Minta RI Bebaskan Cukai

2.Kontribusi komoditi bukan makanan
Selain itu, untuk kategori komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.
Keempatnya merupakan kontributor terbesar dengan masing-masing perumahan sebesar 8,16 persen (perkotaan), 7,26 persen (pedesaan). Kemudian bensin sebesar 4,28 persen (perkotaan) dan 3,50 persen (pedesaan), lalu listrik sebesar 3,80 persen (perkotaan) dan 2,04 persen (pedesaaan).

3.Penduduk miskin di kota dan desa
Secara persentase, penduduk miskin di perkotaan turun dari September 2018 sebesar 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Penurunan itu juga terjadi di pedesaan dari sebelumnya pada September 2018 sebesar 13,10 persen, menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.
Secara angka, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dari 10,13 juta orang pda September 2018 menjadi 9,99 juta orang pda Maret 2019. Sementara itu di pedesaan juga turun dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019.

Pemblokiran Komoditi Ilegal

Pemblokiran Komoditi Ilegal

Daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan ulasan mengenai Kemendag yang memblokir 39 situs perusahaan berjangka komoditi ilegal. Komoditi Ilegal disini maksudnya adalah tindak komoditi yang tidak sah atau gelap.

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali blokir 39 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengatakan, sampai bulan September 2019, Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 142 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal. Sepanjang tahun 2018, Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 161 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.

Bappebti sebagai salah satu dari 13 Kementerian/Lembaga anggota Satgas Waspada Investasi (SWI), turut berperan aktif memberantas kegiatan di bidang perdagangan berjangka ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,” jelas dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/9/2019).Pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan dalam melindungi masyarakat terhadap pelanggaran perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Bappebti memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti.

Pemblokiran terhadap domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal rutin dilakukan Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia jasa situs internet, dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia. Bappebti juga secara terus-menerus memantau secara langsung aktivitas domain ilegal tersebut.Selain itu, Tjahya menyampaikan, Bappebti sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada SWI yang turut mengumumkan daftar domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.

“Informasi daftar domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal yang diumumkan SWI diharapkan dapat membuat masyarakat untuk semakin berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka illegal,” tegasnya.Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist juga mengimbau kembali agar masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu legalitas dari pemerintah terhadap perusahaan yang menawarkan investasi.

Baca Juga : Korut Meraup Untung Dari Ekspor Komoditi Terlarang

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati, karena ada banyak cara yang dilakukan perusahaan perdagangan berjangka ilegal untuk menarik minat para calon nasabah,” jelas Syist.

Adapun modus-modus yang sering digunakan antara lain:

1. Melakukan aktivitas selayaknya pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. Entitas ilegal tersebut menawarkan kontrak berjangka (biasanya forex, index, dan komoditi) kepada masyarakat dan biasanya dengan margin yang rendah.

2. Melakukan duplikasi/mendompleng situs pialang berjangka legal yang memiliki izin usaha dari Bappebti dengan menggunakan nama yang mirip dengan pialang berjangka legal. Bagi calon nasabah yang tidak jeli, perusahaan tersebut terkesan sebagai pialang berjangka yang legal.

3. Menawarkan bagi hasil. Nasabah hanya menyetorkan sejumlah dana dan pihak perusahaan yang akan melakukan transaksi atas dana tersebut dan keuntungan akan dibagi dengan jumlah persentase tertentu.

4. Memberikan janji pendapatan tetap yang tinggi dengan nilai persentase dan jangka waktu tertentu. Menawarkan daftar paket investasi yang dibagi berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah. Paket investasi tersebut biasanya dibagi menjadi paket silver, gold, dan platinum.

5. Seolah-olah menjalankan/melakukan transaksi kontrak berjangka. Namun, kenyataannya hanya digunakan sebagai modus untuk mengelabui masyarakat agar menanamkan modal kepada perusahaan tersebut. Dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang PBK (biasanya menggunakan skema Piramida/skema Ponzi).

6. Menjadi Introducing Broker (IB) dari pialang luar negeri dengan mencantumkan legalitas dari regulator dunia, misalnya International Financial Services Commission (IFSC) di Belize, Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) di Siprus, Financial Conduct Authority (FCA) di London, dan British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) di Kepulauan Virgin Britania Raya. Meskipun telah memiliki legalitas dari regulator internasional, untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka di wilayah Republik Indonesia harus memiliki izin usaha dari Bappebti.

7. Mencatut legalitas dari Bappebti dan lembaga pemerintah lainnya (biasanya menampilkan logo) untuk menarik dan meyakinkan masyarakat.

8. Menyelenggarakan seminar, edukasi, dan pelatihan di bidang perdagangan berjangka dengan penarikan margin untuk tujuan transaksi, tanpa memiliki izin dari Bappebti.

Korut Meraup Untung Dari Ekspor Komoditi Terlarang

Korut Meraup Untung Dari Ekspor Komoditi Terlarang

Daftarhargakomoditi.web.id – Laporan rahasia PBB mengungkapkan bahwa Korea Utara setidaknya mendapatkan $200 juta setelah melanggar sanksi larangan ekspor di tahun 2017. Barang-barang yang Korea Utara ekspor merupakan komoditi terlarang menurut yuridiksi PBB, seperti yang dilansir dari CNN, The Guardian, dan Voice of America.

1. Berbagai komoditas terlarang mengalir secara diam-diam masuk ke Suriah dan Myanmar
PBB yang sudah memberikan sanksi larangan ekspor kepada Korea Utara sejak tahun 2016 terbukti tidak dapat menghentikan pergerakan mereka. Hasil laporan PBB menunjukkan bahwa Korea Utara berhasil mengekspor berbagai jenis senjata konvensional, amunisi, maupun senjata kimia ke daerah konflik seperti Suriah dan Myanmar.

Korea Utara yang memang secara tidak langsung terlibat dalam berbagai konflik di dunia diam-diam telah membuat pasar baru bagi industri pertahanan dalam negerinya.

Tidak hanya senjata, PBB terang-terangan melarang Korut untuk mengirim SDA yang mereka miliki ke berbagai negara di dunia. Setelah PBB menyelidiki sebuah pengiriman di tanggal 5 Agustus 2017, dari 16 pengiriman yang dilakukan oleh Korut 15 di antaranya terindikasi mengirim barang/komoditas larangan dari PBB.

Negara tujuan mereka adalah Korea Selatan, Rusia, Malaysia, Vietnam, dan sekutu terbesarnya RRC.

2. Sanksi diberikan sebagai hukuman atas tindakan Korea Utara yang terus menguji coba senjata nuklir maupun misil mereka
Tujuan PBB memberikan sanksi kepada Korea Utara bukanlah tanpa alasan yang tidak jelas. PBB menganggap bahwa Korea Utara yang terlalu berambisi dalam memutakhirkan senjata nuklir mereka dapat merusak perdamaian dunia.

Berbagai peringatan sudah dilontarkan, tetapi tetap saja Korut menghiraukan hal itu. Dengan dorongan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, PBB akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara.

Sanksi ini berisi bahwa Korea Utara dilarang mengirim komoditas SDA seperti batu bara, minyak bumi, besi, dan baja. Bahkan mereka pun dilarang melakukan ekspor manufaktur persenjataan mereka. Sanksi ini baru mulai diberlakukan pada akhir tahun 2016, dan akan berpengaruh di tahun 2017.

PBB yang secara diam-diam terus memonitor pergerakkan ekspor-impor Korut melihat perkembangan yang aneh di antara bulan Januari hingga September 2017. Setelah ditelaah lebih dalam, Korea Utara telah terbukti mengekspor komoditas terlarang meski sanksi masih diberlakukan kepada mereka.

PBB mengestimasi bahwa hasil ekspor terlarang mereka dari Januari hingga September ditaksir sebesar $200 juta.

Baca Juga : Kementan Dorong Desa Pertanian Organik

3. Tidak hanya ekspor minyak bumi, Korea Utara juga mengimpornya dari negara ‘anonim’
Ternyata PBB tidak hanya memberikan larangan ekspor kepada Korea Utara, tetapi juga menetapkan larangan impor minyak bumi. PBB mengkhususkan bahwa larangan impor minyak bumi kepada Korut bertujuan untuk membekukan ataupun melemahkan daya uji coba nuklir dan rudal mereka.

Sayangnya, larangan impor yang diterapkan oleh PBB kepada Korut memiliki nasib yang sama seperti larangan ekspor mereka. Setidaknya ada beberapa perusahaan minyak bumi dari berbagai negara yang masih bermain impor maupun ekspor bersama Korea Utara.

Sejauh ini baru satu negara yang dengan lantang menyatakan bahwa mereka menolak keras sanksi larangan impor minyak bumi terhadap Korut, yaitu Federasi Rusia. Pemerintah Rusia menganggap bahwa larangan impor minyak bumi sangatlah tidak relevan untuk prosedur ini dan akan membahayakan kondisi kemanusiaan warga Korea Utara.

Maka dari itu, Rusia tetap akan mengimpor minyak bumi untuk menjamin keselamatan dan kemanusiaan warga Korut.

Sejauh ini baru satu negara yang mengakui hal tersebut, dan PBB mencatat ada banyak negara lagi yang secara diam-diam di kegelapan melakukan transaksi impor maupun ekspor bersama Korut.

Kementan Dorong Desa Pertanian Organik

Kementan Dorong Desa Pertanian Organik

Daftarhargakomoditi.web.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, terlihat sumringah saat menyaksikan langsung kegiatan promosi produk hortikultura ramah lingkungan di Pendopo Kelompok Tani Ternak Nganggring, Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta bulan lalu.

Kegiatan bertajuk ‘Temu Lapang Desa Pertanian Organik’ ini, dikemas dalam bentuk Jambore tersebut melibatkan sedikitnya 1.000 petani hortikultura dari 4 kabupaten se-DIY. Berbagai macam komoditas unggulan ditampilkan, di antaranya salak, manggis, kelengkeng, jambu air dalhari, durian, jambu Kristal, pisang, jahe, bawang merah, dan aneka sayuran.

“Perkembangan produk pertanian organik di DIY yang begitu pesat patut diapresiasi. Namun, perlu dilakukan penguatan kelembagaan untuk menaungi para petani organik di wilayah Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul. Petani bisa membentuk dan mengembangkan jejaring korporasi dalam wadah koperasi. Nantinya produk organik dari petani bisa dipasarkan lewat koperasi secara online,” ujar Sultan.

“Kalau ingin produk organik survive, bukan saatnya lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi harus membuat jaringan kerja yang kuat. Silakan dirembug bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk membentuk wadah pemasaran yang kuat, bisa dalam bentuk koperasi,” tambah Sultan.

1. Petani milenial diajak kembangkan pertanian organik dan hasilkan produk lokal berkualitas
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Sri Purnomo, mengajak para petani terutama generasi muda petani milenial untuk terus mengembangkan pertanian organik. Bupati juga mengimbau para petani terus memperbaiki mutu dan kualitas produk pakan ternak dan pupuk organik yang dihasilkan agar semakin kompetitif.

“Zaman sekarang eranya kompetisi. Produk-produk lokal yang sudah ada harus terus dijaga kualitas dan keasliannya agar mampu bersaing,” ujar Sri Purnomo.

2. Budidaya ramah lingkungan adalah strategi hasilkan produk organik
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong perbaikan sistem pengembangan hortikultura, salah satunya melalui budidaya ramah lingkungan untuk menghasilkan produk organik.

“Agar berdaya saing, produksi hortikultura kita mau tidak mau harus berkualitas, sehat, dan aman konsumsi. Standar budidayanya juga harus terus didorong dari level nasional kearah standar global. Ini penting karena tren konsumsi produk organik ke depan akan semakin meningkat. Dinamika ini sudah kami tangkap dan formulasikan dalam Grand Design kebijakan pengembangan hortikultura 2020-2024,” kata Prihasto.

3. Kegiatan Desa Pertanian Organik diselenggarakan di 250 desa yang tersebar di Indonesia
Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf, saat dihubungi menjelaskan tahun ini pihaknya mengalokasikan kegiatan Desa Pertanian Organik sebanyak 250 desa yang tersebar di 23 provinsi dan 114 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Program tersebut menjadi bagian dari realisasi visi nawacita Bapak Presiden yang menargetkan terbentuknya 1.000 desa pertanian organik. Selaras dengan tagline “go organic” yang digaungkan Kementan sejak 2010 lalu,” kata wanita yang akrab dipanggil Yanti tersebut.

“Ini momentum bagus dalam penyediaan pangan yang sehat, aman dikonsumsi dan lestari untuk lingkungan karena bisa sekaligus memperbaiki lahan-lahan kritis serta menumbuhkan petani-petani muda milenial yang maju dan mandiri,” imbuhnya.

Baca Juga : Hampir Semua Komoditas Alami Inflasi

4. Kawasan DIY telah fokus mengembangkan pertanian organik sejak tahun 2018
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sasongko, menegaskan instansi yang dipimpinnya sangat concern dengan pengembangan pertanian organik. Sejak 2018 lalu, setidaknya telah dilakukan pendampingan Desa Pertanian Organik (DPO) tanaman hortikultura di 36 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten se-DIY. Komoditasnya meliputi aneka buah dan sayuran.

“Kami kawal intensif agar di setiap lokasi siap disertifikasi sesuai standard SNI 6729:2016 tentang Klasifikasi Desa Pertanian Organik, minimal masuk Kelas B atau C,” terang Sasongko.

“Dengan event jambore seperti ini, bisa menjadi sarana edukasi dan sosialisasi pertanian organik kepada masyarakat,” katanya.

5. Hasil dari sistem budidaya organik mampu diekspor hingga mancanegara
Ketua kelompok tani Salak “Kusuma Mulya” Sleman, Endang Setyo Murni, mengaku usahanya semakin maju setelah menerapkan sistem budidaya organik. Bersama 30 anggotanya, Endang telah mengembangkan salak organik sejak 2009 dan mampu ekspor lewat Asosiasi Salak Prima Sembada ke sejumlah negara, di antaranya Kamboja, Thailand, dan China.

“Berkat sertifikat organik dan registrasi kebun GAP yang difasilitasi pemerintah, kami bisa ekspor salak ke Kamboja rata rata 2 kali seminggu, mencapai 6 ton sekali kirim. Kalau ke Thailand rata rata 2,5 ton tiap seminggu sekali,” ungkap Endang.

Hampir Semua Komoditas Alami Inflasi

Hampir Semua Komoditas Alami Inflasi

Daftarhargakomoditi.web.id – Perlu anda ketahui hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi pada Juli 2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi inflasi sebesar 0,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 138,59. Dari 82 kota IHK, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,88 persen dengan IHK sebesar 148,33. Sementara, inflasi terendah terjadi di Makassar sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 139,39 persen,” ungkap Kepala BPS Suhariyanto. Suhariyanto melanjutkan, deflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,55 persen dengan IHK sebesar 158,34. Sementara, deflasi terendah terjadi di Gorontalo sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 132,42.

1. Ayam bakar menyumbang inflasi terbesar pada komoditas makanan
Suhariyanto menjelaskan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,24 persen. Terjadi kenaikan indeks dari 147,27 pada Juni 2019 menjadi 147,63 pada Juli 2019. Subkelompok makanan mengalami inflasi 0,32 persen, minuman tidak beralkohol sebesar 0,17 persen, dan tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,08 persen.

“Kelompok ini menyumbang inflasi 0,04 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu ayam bakar sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

2. Upah tukang bukan mandor menyumbang inflasi terbesar
Sementara, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Terjadi kenaikan indeks dari 132,34 pada Juni 2019 menjadi 132,52 pada Juli 2019.

Suhariyanto menjelaskan, semua kelompok tersebut mengalami inflasi. Di antaranya biaya tempat tinggal 0,11 persen, bahan bakar, penerangan, dan air sebesar 0,07 persen, perlengkapan rumah tangga sebesar 0,12 persen, dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 0,36 persen.

“Kelompok ini menyumbang inflasi 0,04 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu upah tukang bukan mandor sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

3. Emas perhiasan menyumbang inflasi terbesar pada kelompok sandang
Pada kelompok sandang, kata Suhariyanto, mengalami inflasi sebesar 0,70 persen. Terjadi kenaikan indeks dari 125,10 pada Juni 2019 menjadi 125,97 pada Juli 2019. Kelompok sandang laki-laki menyumbang inflasi sebesar 0,24 persen, sandang wanita sebesar 0,21 persen, sandang anak-anak sebesar 0,18 persen, dan barang pribadi dan sandang lain sebesar 1,87 persen.

“Kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,03 persen,” kata Suhariyanto.

Baca Juga : Harga Komoditas Turun Penerimaan Pajak Menjadi Rendah

4. Uang sekolah dan bimbel menyumbang inflasi
Suhariyanto melanjutkan, terjadi inflasi 0,92 persen pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Terdapat kenaikan indeks dari 126,33 pada Juni 2019 menjadi 127,49 pada Juli 2019.

Menurut Suhariyanto, seluruh subkelompok mengalami inflasi, di antaranya subkelompok pendidikan sebesar 1,16 persen, kursus atau pelatihan sebesar 2,39 persen, perlengkapan atau peralatan pendidikan sebesar 0,66 persen, rekreasi sebesar 0,03 persen, dan olahraga sebesar 0,09 persen.

“Kelompok ini pada Juli 2019 menyumbang inflasi sebesar 0,07 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu uang sekolah SMA sebesar 0,02 persen, uang sekolah SD, uang sekolah SMP, dan bimbingan belajar masing-masing sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

5. Tarif angkutan kota dominan menyumbang deflasi
Dari semua kelompok pengeluaran, hanya transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,36 persen. Terjadi penurunan indeks dari 134,66 pada Juni 2019 menjadi 134,18 pada Juli 2019. “Kelompok ini menyumbang deflasi sebesar 0,06 persen,” kata Suhariyanto.

Dari empat subkelompok pada kelompok ini, subkelompok yang mengalami deflasi adalah transportasi sebesar 0,58 persen. Menurut Suhariyanto, hal itu disebabkan menurunnya tarif angkutan antar kota yang menyumbangkan deflasi 0,04 persen.

Sementara, subkelompok komunikasi dan pengiriman mengalami inflasi sebesar 0,10 persen dan subkelompok sarana dan penunjang transportasi sebesar 0,12 persen. Subkelompok jasa keuangan tercatat tidak mengalami perubahan.

“Komoditas yang dominan menyumbang deflasi yaitu tarif angkutan antar kota sebesar 0,04 persen, tarif angkutan udara sebesar 0,03 persen, dan tarif kereta api sebesar 0,01 persen. Sementara, komoditas yang dominan menyumbang yaitu sepeda motor sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

Harga Komoditas Turun Penerimaan Pajak Menjadi Rendah

Harga Komoditas Turun Penerimaan Pajak Menjadi Rendah

Daftarhargakomoditi.web.id – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp810,7 triliun. Angka tersebut baru mencapai 48,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yang dipatok sebesar Rp1,643 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan hingga dengan Juli 2019 tumbuh sebesar 3,9 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 14,6 persen.

“Penerimaan pajak dan perpajakan masih di bawah 50 persen, pertengahan tahun ini. Kalau kita lihat breakdown penerimaan perpajakan tumbuh 3,9 persen lebih rendah dari tahun lalu 14,6 persen,” katanya di Gedung Kementerian Keuangan.

1. PPH hingga Juli mencapai Rp440,17 triliun
Ia memaparkan, untuk realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan Juli 2019 mencapai Rp440,17 triliun, tumbuh 4,66 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jika dilihat lebih detail, PPh migas menyumbangkan Rp404,67 triliun, tumbuh 5,27 persen dari Juli tahun lalu. Sementara PPh non migas menyumbang Rp 35,50 triliun, terkontraksi 1,84 persen,” ungkapnya.

Baca Juga : Ekspor Pertanian Indonesia Selalu Meningkat

2. Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan
Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut juga menjelaskan, sepanjang Januari-Juli pemerintah memberikan insentif perpajakan dalam kerangka belanja perpajakan atau tax expenditure dengan memberikan fasilitas perpajakan. Hal itu, menurutnya, guna mendorong ekonomi inklusif untuk meningkatkan daya saing, dan membangun iklim investasi.

“Reformasi pajak akan terus kami lakukan guna meningkatkan kinerja penerimaan,” kata dia.

3. Melemahnya sektor komoditas menjadi kendala penerimaan pajak Januari – Juli
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jendral pajak Robert Pakpahan mengatakan, yang menjadi kendala penerimaan pajak hingga Juli 2019, karena sektor pajak berbasis komoditas seperti batu bara dan minyak masih dalam tren melemah.

“Sektor yang berbasis komoditas semuanya melemah, sementara sektor konstruksi masih cenderung merestitusi pajak,” tuturnya.

Ekspor Pertanian Indonesia Selalu Meningkat

Ekspor Pertanian Indonesia Selalu Meningkat

Daftarhargakomoditi.web.id – Kondisi pertanian Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir patut diakui makin meningkat dan termasuk yang terbaik di kancah internasional. Peningkatan kualitas pertanian Indonesia tersebut terlihat nyata dari melonjaknya ekspor produk ke berbagai negara yang berlangsung setiap tahunnya.

Hampir setiap tahunnya ada saja berbagai jenis komoditas pertanian terbaru dapat diekspor dan ternyata memang dibutuhkan banyak negara di dunia. Hal tersebut disampaikan pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Pekanbaru, Riau, Ujang Paman Ismail.

Ujang mengatakan, banyak dari jenis komoditas pertanian Indonesia yang selama ini dirasa tidak memiliki keunggulan ekspor, terbukti berbanding terbalik dalam lima tahun terakhir.

“Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mampu mengubah produk komoditas di setiap daerah bernilai ekspor. Itu salah satu indikator bahwa pertanian kita terbaik di dunia sebab bisa menggali potensi di daerah,” ujarnya.

Ekspor produk pertanian mampu mengukuhkan 42,5 juta ton pada 2018
Menurut Ujang, pertanian di Indonesia tidak sekadar hanya fokus memproduksi angka komoditas saja, tetapi juga kualitasnya berdampak baik terhadap perbaikan kesejahteraan daerah.

“Semua dioptimalisasi dari pertanian. Tidak cuma meningkatkan angka produksi saja, tapi daerah juga didorong supaya menampilkan komoditas unggulannya ke dunia. Di situ petani akan sejahtera,” tuturnya.

Baca Juga : Neraca Dagang Indonesia Bulan Lalu

Kendati memang masih ada komoditas lain yang memerlukan impor, Ujang menilai, perlu ditelusuri maksud dari kebijakan tersebut. Misalnya saja apakah untuk kebutuhan stabilitas harga, stok yang cukup atau limpahan dari tahun sebelumnya.

Sebelumnya, mengemuka informasi bahwa Indonesia masuk dalam kategori lima negara eksportir hasil pertanian terbaik di dunia. Penilaian itu diambil berdasarkan data dari FAO, Investpedia, dan IndexMundi.

Mengacu ke data BPS, pada 2013 jumlah volume ekspor produk pertanian Indonesia ialah 33,5 juta ton. Kemudian pada 2016 mengalami dua kali kenaikan mencapai 36,1 juta ton dan 40,4 juta ton. Begitu juga pada 2017, ekspor produk pertanian bertambah lagi jumlahnya yakni 41,3 juta ton. Pada 2018, ekspor produk pertanian mampu mengukuhkan jumlah sebesar 42,5 juta ton.

Neraca Dagang Indonesia Bulan Lalu

Neraca Dagang Indonesia Bulan Lalu

Daftarhargakomoditi.web.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar USD 85,1 juta pada Agustus 2019. Surplus tersebut disumbang oleh ekspor sebesar USD 14,28 miliar dan impor sebesar USD 14,20 miliar.

“Pergerakan neraca dagang Agustus 2019, Alhamdulillah, surplus USD 85,1 juta. Tentu ini belum sepenuhnya seperti yang kita diharapkan,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta,

Suharyanto mengatakan, sejak Januari hingga Agustus 2019 neraca perdagangan Indonesia masih mencatat defisit sebesar USD 1,81 miliar. Angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya sebesar USD 4,16 miliar.

“Surplus bulan Agustus USD 85,1 miliar sejak awal tahun, migasnya masih defisit, non migas surplus tapi dibandingkan agustus 2018 jauh lebih bagus,” paparnya.

Sementara itu, beberapa negara yang mengalami surplus terhadap Indonesia antara lain China, Thailand dan Australia. Sementara itu Indonesia mengalami surplus terhadap Amerika Serikat, India dan Belanda.

“Untuk Tiongkok (China) kita masih defisit cukup dalam sebesar USD 12,52 miliar. Pada posisi tahun lalu masih tercatat sekitar USD 12,17 miliar,” tandasnya.

Baca Juga : Harga Emas Pulih dari Penurunan Pasca Keputusan The Fed

BPS: Inflasi Agustus 2019 di Angka 0,12 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi selama Agustus 2019 di angka 0,12 persen. Angka ini lebih rendah dibanding Juli 2019 yang ada di angka 0,31 persen.

Sementara Untuk inflasi tahun kalender Januari-Agustus 2019 mencapai 2,48 persen. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 3,49 persen.

“Bulan agustus 2019 menunjukan adanyaa kenaikan. Berdasarkan survei di 82 kota pada bulan Agustus 2019 ini tejadi inflasi 0,12 persen,”kata Kepala BPS, Suhariyanto di Kantornya Jakarta

Dia mengungkapkan, dari 82 kota IHK yang dilakukan pemantauan, sebanyak 44 kota mengalami inflasi. Sedangkan 38 kota mengalami deflasi.

Inflasi tertinggi dialami di Kudus sebesar 0,82 persen, sedangkan terendah yaitu di Tasikmalaya, Madiun, Parepare sebesar 0,04 persen.Sementara untuk deflasi tertinggi dialami Bau-Bau ebesar -2,10 persen dan deflasi terendah di Tegal, Palopo -0,02 persen.

“Dengan perhatikan inflasi ini masih berada di bawah target pemerintah. Ini termasuk kendali karena berbagai program yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.

1 2 3 4 5 9