Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

daftarhargakomoditi.web.id Mulai 1 Januari 2020, mulai mendapatkan bea cukai untuk pembelian barang via e-commerce.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Pemerintah ubah aturan impor barang yang dilakukan via online atau e-commerce. Sebelumnya aturan impor barang minimal seharga USD 75 atau Rp 1 juta (USD 1= Rp 13,971) menjadi USD 3 atau Rp 41 ribu dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.”Bahwa menjawab tuntutan daripada masyarakat usaha, juga masyarakat umum bahwa pemerintah masih harus melakukan perlindungan kepada pengusaha dalam negeri, yang memproduksi barang-barang yang head to head dengan barang-barang kiriman yang terutama di bawah USD 75,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pambudi, di Kementerian keuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dengan diberlakukannya aturan baru, maka barang impor seharga di atas USD 3, dikenakan tarif bea masuk pajak. Adapun tarifnya yakni 7,5 persen untuk bea masuk, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, sedangkan tanpa NPWP dikenakan PPh 20 persen.”Yang sekarang ini barang kiriman di bawah USD 75 diberikan fasilitas biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, diturunkan bebas bea masuk jadi USD 3,” jelas Heru.Menurutnya, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk melakukan penyesuaian nila pembebasan (de minimis), untuk treshold ditetapkan beberapa kebijakan, yakni menurunkan bea masuk untuk melindungi para pelaku usaha di Indonesia, yang menjual barang-barang di e-commerce seperti sendal, tas, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya.Kebijakan selanjutnya, yakni merubah dari yang sebelumnya ambang batas USD 1 atau Rp 13,971, yang artinya juga kena pajak.”Tidak ada batas, sesuai prinsip tidak mengenal de minimis,” ungkapnya.

Baca Juga : Impor Buku Bebas Bea Cukai

Tarif Khusus
Selain itu, pemerintah juga membedakan secara khusus tarif untuk tiga komoditi, yaitu produk tas, sepatu, dan garmen atau baju. Dikarenakan, beberapa sentra-sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari Cina.Sehingga untuk tiga komoditi tersebut, tetap diberikan de minimis untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation(MFN)Untuk bea masuk tas dikenakan 15 persen-20 persen, sepatu 25 persen-30 persen, dan produk garmen 15 persen-25 persen, PPN 10 persen, dan PPh 7,5 persen-10 persen.

“Kenapa seperti itu, karena untuk melindungi pelaku usaha di Cibaduyut, Cihampelas, Tajur, Tasikmalaya, dan sebagainya,” jelasnya.Ia pun mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil, untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari beberapa asosiasi Industri Kecil Menengah (IKM), Kementrian Perindustrian, asosiasi Forwarder (ALFI), dan pengusaha retail atau distributor offline.

Impor Buku Bebas Bea Cukai

Impor Buku Bebas Bea Cukai

daftarhargakomoditi.web.id Akhirnya yang telah ditunggu tunggu impor terhadap buku bekas akhirnya mendapat bebas akan bea cukai. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Impor Buku Bebas Bea Cukai. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Impor Buku Bebas Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan remsi mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Adapun bea masuk atas barang kiriman yang dikenakan saat ini menjadi USD 3 per kiriman atau Rp 42 ribu dari sebelumnya USD 75.Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan tidak semua produk impor melalui penjualan online akan dikenakan bea masuk. Sebab, ada salah satu produk yakni buku, yang dibebaskan dari bea masuk dan juga pajak.”(Impor buku?) Bea masuk 0, PPn bebas dan PPh tidak dipungut. Artinya tidak ada pungutan baik bea masuk dan pajak impor,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca Juga : Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, penyesuaian ambang batas dilakukan untuk bea masuk atas barang kiriman menjadi USD 3 per kiriman atau Rp 42 ribu dari sebelumnya USD 75. Sedangkan pungutan pajak dalam impor diberlakukan normal atau tidak ada batas ambang bawah.Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan normal tidak ada batas ambang bawah,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Rasionalisasi Tarif
Di samping itu, pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total ± 27,5 persen – 37,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP atau PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi ± 17,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).Sebagai informasi, berdasarkan catatan dokumen impor, sampai saat ini kegiatan e-commerce melalui barang kiriman di Tanah Air mencapai 49,69 juta paket pada tahun 2019 meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada tahun 2018

Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun.  Berikut ini kami akan memberikan pembahasan yang berkaitan dengan artikel yang membahas mengenai Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaku industri otomotif Indonesia bisa mengekspor minimal 1 juta unit kendaraan pada 2024. Pasalnya saat ini total ekspor otomotif Indonesia sudah mencapai 300 ribu unit per tahun.”Saya minta sampaikan kepada seluruh keluarga besar industri otomotif, 2024 minimal 1 juta unit harus keluar dari Indonesia. Caranya gimana, saya enggak mau tahu,” kata Jokowi saat melepas ekspor perdana Isuzu Traga di di pabrik Isuzu Karawang Plant, Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur, Kamis, 12 Desember 2019.Jokowi menuturkan saat ini nilai ekspor otomotif Indonesia mencapai US$ 8 miliar per tahun. Dengan target yang ia berikan maka pada 2024 nilai ekspor otomotif harus naik tiga kali lipat.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta pelaku bisnis harus optimistis dengan target yang ia berikan. Ia merasa selama ini masyarakat Indonesia lebih kuat pesimistisnya. “Kita sering tak percaya diri karena kerja enggak pernah pakai target yang terukur dan realistis. Saya yakin, insya Allah bisa terwujud,” tuturnya.Menurut Jokowi, fokus pemerintah saat ini adalah mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Hal ini untuk memperbaiki masalah defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang puluhan tahun tidak bisa diselesaikan.Ia yakin masalah defisit yang Indonesia alami bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun ke depan. “Itulah target yang ingin kami capai dalam 5 tahun ke depan. Saya melihat peluang itu sangat terbuka lebar,” ujarnya.

Baca Juga : Uni Eropa Gugat Indonesia Ekspor Nikel

Presiden Direktur PT. Astra International, Prijono Sugiarto, mengatakan untuk ekspor perdana ini, rencananya Isuzu bakal mengirim 6 ribu unit Isuzu Traga ke Filipina hingga akhir 2020. Ia memperkirakan kontribusi pada devisa negara dari ekspor ini mencapai US$ 66 juta per tahun. Pada tiga tahun ke depan, Isuzu Indonesia berencana memperluas negara tujuan ekspor Isuzu Traga hingga lebih dari 20 negara.

Uni Eropa Gugat Indonesia Ekspor Nikel

Uni Eropa Gugat Indonesia Ekspor Nikel

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Uni Eropa Gugat Indonesia Ekspor Nikel.  Berikut ini kami akan memberikan pembahasan yang berkaitan dengan artikel yang membahas mengenai Uni Eropa Gugat Indonesia Ekspor Nikel

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan tidak takut terhadap gugatan yang Uni Eropa layangkan ke World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan ekspor bijih nikel. Jokowi memastikan pemerintah siap menghadapinya.”Digugat ke WTO gak apa-apa, kami hadapi. Jangan (kira) digugat terus grogi, enggak,” kata Jokowi saat melepas ekspor perdana Isuzu Traga di di pabrik Isuzu Karawang Plant, Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur, Kamis, 12 Desember 2019.Jokowi menjelaskan puluhan tahun Indonesia hanya bergantung pada ekspor barang mentah. Padahal Indonesia bisa mengolahnya terlebih dahulu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi agar mendapatkan nilai tambah.

Menurut Jokowi, jika hilirisasi dan industrialisasi di Indonesia berjalan lancar maka bakal membuka lapangan kerja yang luas. Ataa dasar ini maka Jokowi meminta pelaku industri tidak perlu takut dengan gugatan-gugatan negara lain. “Untuk kepentingan nasional kita, apapun yang diprotes negara lain akan kami hadapi,” ucap dia.Mantan gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan agat mengutus pengacara terbaik sehingga bisa memenangkan gugatan di WTO. Menurut dia, selama ini Indonesia kerap kalah karena tidak serius dalam menghadapi gugatan.

Baca Juga : Alasan 2019 Ekspor Jasa Melambat

“Digugat, ya hadapi. Terpenting jangan berbelok. Baru digugat saja mundur. Apaan, kalau saya, sih, enggak. Digugat malah tambah semangat. Tapi, ya, jangan kalah,” tuturnya.Sebelumnya, surat pemberitahuan rencana gugatan disampaikan Wakil Tetap atau Duta Besar Uni Eropa kepada Duta Besar Indonesia di di Jenewa, Swiss, pada 22 November 2019. “Uni Eropa akan mengajukan gugatan kepada Indonesia,” kata Wakil Tetap Indonesia untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 28 November 2019.Gugatan dilayangkan karena Uni Eropa menilai tiga kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT), sebuah perjanjian pendahulu dari WTO. Ketiganya yaitu pertama, pembatasan ekspor untuk produk mineral, khususnya nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri stainless steel di Uni Eropa.

Alasan 2019 Ekspor Jasa Melambat

Alasan 2019 Ekspor Jasa Melambat

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Alasan 2019 Ekspor Jasa Melambat.  Berikut ini kami akan memberikan pembahasan yang berkaitan dengan artikel yang membahas mengenai Alasan 2019 Ekspor Jasa Melambat

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Dody Edward memprediksikan kinerja ekspor jasa hingga akhir tahun ini mengalami perlambatan.Berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia yang dirilis Bank Indonesia pada triwulan III tahun ini, ekspor jasa Indonesia mencapai US$ 23,17 miliar atau tumbuh 2,34 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2018 yang mencapai US$ 22,64 miliar).Melihat data dan kondisi tersebut, ekspor jasa Indonesia di tahun 2019 tidak akan jauh dari capaian di tahun sebelumnya,” ujar Dody kepada Tempo. Pada 2018, sektor jasa Indonesia mencatatkan nilai ekspor mencapai US$ 30,3 miliar. Dody mengatakan perkembangan ekspor jasa Indonesia sebagian besar disumbang oleh jasa perjalanan atau pariwisata, jasa telekomunikasi, dan jasa transportasi.Namun demikian, dari sisi impor, Indonesia juga masih bergantung pada jasa transportasi atau pengangkutan dari provider asing, terutama pengangkutan laut, jasa keuangan, dan jasa asuransi.

Baca Juga : Minta Ekspor Udang Rebong Dari China

Pada 2018 impor sektor jasa adalah senilai US$ 36,8 miliar, sehingga pada tahun tersebut sektor jasa Indonesia mengalami defisit sebesar US$ 6,5 miliar. Sementara itu, defisit pada tahun ini usah mencapai US$ 5,792 miliar per September 2019.Menurut Dody, Indonesia masih mempunyai banyak peluang untuk mendorong ekspor jasa. “Apalagi ekspor jasa dapat menjadi sektor unggulan untuk mengisi dan mengimbangi defisit perdagangan untuk ekspor barang, terutama untuk ekspor jasa tenaga kerja dan transportasi,” ucapnya. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan ekspor jasa pada 2019 masih akan defisit sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Penyumbang defisit neraca jasa, kata dia, adalah jasa transportasi dan jasa lainnya. “Sementara jasa travel kita mengalami surplus yang bahkan meningkat pada triwulan III ini karena pengeluaran wisman yang meningkat,” tuturnya.

Dody menambahkan, sinergi untuk mendorong sektor pariwisata terus dilakukan dalam rangka mendorong ekspor jasa dan meningkatkan devisa, termasuk insentif pajak oleh pemerintah dan pengembangan destinasi wisata baru. Selain peningkatan jumlah dan belanja wisatawan mancanegara, langkah yang telah dilakukan adalah memperkuat infrastruktur dan konektivitas transportasi. “Sehingga defisit dari jasa transportasi dapat dikurangi.”

Luhut Yakin RI Jadi Eksportir Stainless Steel Terbesar

Luhut Yakin RI Jadi Eksportir Stainless Steel Terbesar

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Luhut Yakin RI Jadi Eksportir Stainless Steel Terbesar.  Berikut ini kami akan memberikan pembahasan yang berkaitan dengan artikel yan membahas mengenai Luhut Yakin RI Jadi Eksportir Stainless Steel Terbesar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Indonesia bakal menjadi eksportir baja nirkarat atau stainless steel terbesar di dunia pada 2021. Keyakinan itu berangkat dari tren ekspor baja nirkarat yang meningkat dari tahun ke tahun.“Tahun lalu ekspor (baja nirkarat) kita sudah mencapai US$ 5,8 miliar per tahun,” ujarnya kala Hari Wawasan Nusantara Indonesia ke-62 di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019.Kendati tak menyebut secara rinci target ekspor stainless steel tahun 2019, Luhut meyakini nilainya akan lebih tinggi ketimbang capaian tahun lalu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada kuartal I tahun ini, ekspor besi dan baja memang melesat 30,96 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.

Kala itu, ekspor besi dan baja berkontribusi sebesar 4,46 persen terhadap total ekspor. Sedangkan berdasarkan data terakhir BPS, ekspor besi dan baja selama Januari hingga Oktober 2019 berkontribusi menyumbang 11,54 persen terhadap keseluruhan ekspor.Kementerian Perindustrian sebelumnya mencatat ekspor besi dan baja, khususnya kelompok baja nirkarat, tumbuh dari 302.919 ton pada 2017 menjadi 459.502 ton selama Januari-September 2018. Sedangkan baja nirkarat HRC melonjak dari 324.108 ton menjadi 877.990 ton pada periode yang sama.

Baca Juga : China Kalahkan Komponen HP Indo

Ekspor stainless steel meningkat lantaran didukung adanya pembentukan kawasan industri di Morowali. Kawasan ini akan mampu memproduksi baja nirkarat sebesar 6 juta per tahun.Dukungan terhadap produksi baja nirkarat juga ditunjukkan dengan adanya pengembangan kawasan pengolahan dan pemurnian di Konawe. Konawe digadang-gadang bakal mampu memproduksi baja nirkarat dengan kapasitas 3 juta ton per tahun.Luhut meyakini tren peningkatan ekspor baja nirkarat bakal membantu pemerintah menekan defisit transaksi berjalan alias current account deficit alias CAD. “Ini akan mengubah CAD kita single idgit atau US$ 2-3 miliar,” kata Luhut.

China Kalahkan Komponen HP Indo

China Kalahkan Komponen HP Indo

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  China Kalahkan Komponen HP Indo. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai China Kalahkan Komponen HP Indo

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, mencatat impor Indonesia pada September 2019 sebesar USD 14,26 miliar. Mayoritas impor masih disumbang oleh China sebesar USD 3,8 miliar.”Pada September komoditas utama yang kita impor dari Tiongkok adalah handphone tanpa baterai kemudian notebook,” ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Selasa.Menurut data BPS, selain impor handphone tanpa baterai Indonesia juga mengimpor barang-barang lain dari negara tirai bambu tersebut. Beberapa di antaranya seperti mesin pesawat mekanik, peralatan listrik, besi baja, perabotan hingga penerangan rumah.

“Untuk beberapa negara impor non-migas kita mengalami peningkatan. Impor dari China mengalami peningkatan USD 142,6 juta dari bulan Agustus ke bulan September 2019,” jelasnya.Selain China, negara lain pemasok barang impor ke Indonesia adalah Ukraina, Korea Selatan, Singapura dan Jepang. Keempat negara tersebut mengimpor serelia, transmisi, emas dan mesin pesawat mekanik.”Impor kita dari Ukraina mengalami peningkatan, dari Ukraina ini kalau kita bedah ke dalam barangnya adalah serelia dan juga mesin pesawat mekanik. Ekspor dari Korea Selatan juga mengalami peningaktan USD 140 juta. Sementara dari Jepang, beberapa transmisi dan mesin. Dari Singapura adalah emas,” katanya.

Impor September 2019 Naik 2,41 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju impor September 2019 mencapai USD14,26 miliar. Laju impor tersebut mengalami penurunan sebesar 2,41 persen dibandingkan dengan September 2018 yang sebesar USD14,61 miliar.Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, laju impor migas di September 2019 mengalami penurunan, sebaliknya pada impor non migas mengalami peningkatan. Secara bulanan, sektor migas mengalami penurunan 2,36 persen menjadi sebesar USD1,59 miliar dari USD1,63 miliar di Agustus 2019.

Baca Juga :Sewa Kapal Asing 97 Triliun.

“Untuk impor di sektor non migas tercatat mengalami kenaikan. Dari Agustus 2019 sebesar USD12,54 miliar menjadi USD12,67 miliar di September 2019,” jelas dia.Pada komoditas non migas yang mengalami peningkatan nilai impor terbesar yakni serelia sebesar USD25,5 juta, kapal laut dan bangunan terapung USD102,8 juta, kendaraan dan bagiannya USD97,2 juta, bahan kimia organik USD27,9 juta, serta kapas USD22,1 juta.Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan nilai impor terbesar yakni gula dan kembang gula sebesar USD66 juta, kapal terbang dan bagiannya USD53,9 juta, tembaga USD47,4 juta, benda-benda dari besi dan baja USD31,9 juta, serta binatang hidup USD27,7 juta.Adapun secara sepanjang Januari-September 2019 kinerja impor Indonesia tercatat mencapai USD126,12 miliar. Realisasi ini lebih rendah 9,12 persen dari periode Januari-September 2018 yang sebesar USD126,12 miliar.

Ekspor RI Kalah Sama Impor

Ekspor RI Kalah Sama Impor

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Ekspor RI Kalah Sama Impor. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Ekspor RI Kalah Sama Impor

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, impor tanaman pangan segar sepanjang semester I 2019 mencapai Rp 35,5 triliun. Angka tersebut masih jauh lebih miliar pada Januari-Juni 2019. Adapun secara volume, ekspor beragam komoditas tanaman tersebut mencapai 14,9 ribu ton, jauh tertinggal dibanding impor yang tercatat sebesar 8 juta ton.
Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Suwandi mengatakan pihaknya berkomitmen terus mendorong ekspor. Karena, ekspor komoditas pangan segar Indonesia telah menembus hingga 29 negara. “Ekspor beras, jagung, kacang tanah, ubi jalar, dan lainnya mencapai US$ 12 juta ke 29 negara,” kata dia .Dari 10 komoditas pangan yang diekspor, volume terbesar dicatat oleh komoditas ubi jalar (4.856 ton), kacang hijau (3.378 ton), kedelai (2.831 ton), dan talas (1.910 ton).Adapun, ekspor ditujukan untuk beberapa negara, seperti Jepang, Hongkong, Korea, Tiongkok, Thailand, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan Arab

Baca Juga : Holtikultura Jadi Target Ekspor Baru

Selain komoditas tadi, Kementan juga mencatat beberapa komoditas potensial yang bisa didorong untuk ekspor, contohnya beras organik, ketan hitam, beras premium, dan beras tarabas. Kemudian, kacang hijau, talas, ubi jalar, dan janggel jagung. Sedangkan untuk komoditas impor, berdasarkan catatan Kementan, impor berasal dari kelompok komoditas tanaman pangan lainnya sebesar 5,8 juta ton atau US$ 1,6 miliar. Adapun impor terbesar lain, berasal dari komoditas kedelai (1,31 juta ton), jagung (580 ribu ton), dan kacang tanah (186 ribu ton)

Impor kelompok ini berasal dari beberapa negara, beberapa seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, Thailand, hingga Malaysia. Direktur Amerika II Kementerian Luar Negeri, Darianto Harsono, menjelaskan, Indonesia berpeluang menjadi pemain utama dan pemasok bahan pangan ke wilayah Amerika Selatan. Kunjungan Presiden Argentina ke Indonesia membawa angin segar di wilayah kawasan amerika lainnya, khususnya untuk produk pangan organik yang sangat diminati warga Amerika Selatan.
Kunjungan Presiden Argentina ke Indonesia membawa angin segar di wilayah kawasan amerika lainnya, khususnya untuk produk pangan organik yang sangat diminati warga Amerika Selatan. Kemenlu mendorong dan mengoptimalkan seluruh potensi untuk mendorong agar peningkatan ekspor komoditas pertanian terus meningkat. “Dalam 3 tahun terakhir data menunjukkan peningkatan yang signifikan dan ini akan kita dorong terus, dengan menampilkan produk pertanian berlabel healty,” katanya.

Rokok Ngebul 13 T

Rokok Ngebul 13 T

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Rokok Ngebul 13 T. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Rokok Ngebul 13 T

Sepanjang 2018, penerimaan cukai rokok menembus hingga Rp 153 triliun atau lebih tinggi dibanding perolehan di 2017 sebesar Rp 147 triliun. Penerimaan cukai rokok pada tahun lalu, berkontribusi mencapai 95,8% terhadap cukai nasional.Untuk itu, Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada paguyuban MPS, sebagai wadah yang menaungi 38 perusahaan produsen Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan bermitra dengan PT HM Sampoerna. Mereka yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini mampu memproduksi 15 miliar batang per tahun dengan mempekerjakan karyawan lebih dari 40.000 orang.”Keberpihakan pemerintah saat ini terhadap industri SKT sangat jelas, sehingga pekerjaan (linting rokok kretek) itu ada terus dan berkelanjutan. Kita pun lihat mereka masih bertahan di tengah era industri 4.0. Karena di Indonesia, penerapan teknologi industri 4.0 berjalan secara paralel dan harmonis dengan industri yang menggunakan teknologi sebelumnya,” tutur Airlangga.

Selain itu, program kemitraan antara PT HM Sampoerna dengan SRC, sebagai wadah usaha kecil menengah (UKM) retail yang telah dibentuk di 34 provinsi meliputi 408 Kabupaten/Kota dan melibatkan lebih dari 60.000 mitra dagang, ini juga merupakan contoh program pemberdayaan UKM khususnya peritel tradisional di tingkat nasional.”Program ini menunjukkan kepedulian Sampoerna kepada UKM untuk dapat berkembang bersama- sama melalui peningkatan kapasitas dan menciptakan ekosistem komersial yang inklusif, yang pada akhirnya mewujudkan kemandirian perekonomian baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, IHT menjadi bagian sejarah bangsa dan budaya Indonesia, khususnya rokok kretek. Pasalnya, merupakan produk berbasis tembakau dan cengkeh yang menjadi warisan inovasi nenek moyang dan sudah mengakar secara turun temurun.”Ini sesuai visi dan misi Kabinet Kerja, yang mengupayakan dengan seluas-luasnya untuk memanfaatkan sumber daya dalam negeri melalui pengembangan sektor manufaktur, salah satunya industri hasil tembakau dalam skala industri kecil dan menengah (IKM) seperti MPS,” imbuhnya.Ia menilai, MPS tidak menutup kemungkinan bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan lain, walaupun saat ini baru bermitra dengan PT H M Sampoerna.

Baca Juga :Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

“Kami berharap, pola kemitraan seperti ini bisa menjadi contoh dan dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang, sehingga pembangunan industri nasional menjadi semakin andal dan tangguh di tahun-tahun yang akan datang,” ungkapnya.Lebih lanjut, terkait dengan IHT, pemerintah terus berusaha untuk membuat kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Beberapa peraturan terkait industri rokok, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Selain itu, ada Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Regulasi ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.64 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri Rokok.”Peraturan-peraturan tersebut merupakan kebijakan yang menjadi jalan tengah dalam menjamin kepastian berusaha IHT dengan tetap menjaga aspek penyerapan tenaga kerja dan menjamin aspek kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

daftarhargakomoditi.web.id Komoditas di segi pangan yang berdampak pada Infrastruktur kembali menjadi problematika yang menjalar dalam kehidupan.Berikut adalah artikel yang membahas tentang komoditas pangan pertanian dan infrastruktur.

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi (Ismet, 2007, Suryana, 2008). Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional.

Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan karena produksi pangan stagnan, bahkan cenderung turun. Pada tingkat global dan nasional, produksi pangan dihadapkan pada berbagai persoalan besar. Di antaranya semakin terbatasnya lahan dan air untuk pertanian erosi dan intrusi air laut, serta perubahan iklim yang memicu ledakan hama dan mengacaukan budidaya.

Food and Agriculture Organization (FAO) mengiyakan bahwa produksi pangan dunia harus meningkat 60 persen pada tahun 2050. Saat itu, jumlah penduduk diperkirakan 9.3 miliar orang dibandingkan saat ini 7,7 miliar (FAO, 2015).

Komoditas Pangan Indonesia
Tahun 2050 penduduk Indonesia diperkirakan 366 juta jiwa, bandingkan dengan populasi pada tahun 2019 sebesar 267 juta jiwa. Jumlah penduduk kelompok 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7 % dari total populasi (katadata, 2019).

Sebuah lonjakan yang cukup besar atas jumlah kepadatan penduduk di Indonesia yang menegaskan diperlukannya strategi-strategi pangan yang responsif. Kebijakan-kebijakan pemerintah diharapkan pula proaktif mendukung produktivitas komoditas pangan yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, sebuah fakta miris terangkat ketika ada upaya dari pemerintah untuk melakukan keseragaman pangan. Sebuah resiko yang dapat mengakibatkan bencana jika hal ini dilakukan, mengingat bahwa budaya-budaya Indonesialah yang menciptakan bervariasinya jenis pangan. Hanya 30 jenis tanaman pangan yang dibudidayakan untuk memenuhi 95 % kebutuhan pangan global. Empat di antaranya beras, gandum, jagung, dan kentang.

Contohnya jenis pangan yang terlihat tidak populer seperti sagu? Di manakah posisi sagu yang menjadi sumber makanan pokok terutama di wilayah timur Indonesia? Keberadaan sagu khususnya di Papua pun memerlukan perhatian yang serius. Sebagian besar tanaman sagu di Papua, siap panen namun dibiarkan di alam sehingga terancam mati sia-sia. Ironisnya sebagian besar sagu berada di kabupaten Asmat yang rentan terkena bencana kesehatan dan gizi buruk.

Sebagai salah satu sumber pangan potensial, sagu harus dipertahankan di masyarakat yang masih mengkonsumsinya. Keunggulan sagu sebagai sumber pangan masa depan yang dirangkum dalam buku Sago Palm : Multiple Contributions to Food Security and Sustainanble Livelihood (Springer, 2018).

Sagu mampu tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut. Ketika tanaman lain tidak bisa tumbuh. Sagu juga memiliki produktivitas sangat tinggi, 150-300 kg tepung sagu per tanaman. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan 30 juta ton padi, dibutuhkan 1 juta hejktar lahan sagu. Sagu juga bisa diolah menjadi gula cair.

Tantangan Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, kasus kelaparan dan kurang gizi menjadi ancaman terbesar di berbagai belahan dunia. Ada banyak studi dan laporan yang mengarah pada kurang tersedianya suplai pangan, mahalnya harga pangan, dan adanya beragam tantangan ketahanan pangan (Henk Breman dan Stringer Kofi Debrah, 2003).

Temuan dari Randy Stringer di Australia patut membawa perhatian. Ditemukan bahwa sesungguhnya ada cukup pasokan pangan untuk memberi makan dunia. Data tersebut, mungkin terlalu tua sebagai referensi kondisi sekarang ini.
Sejarah juga telah mendokumentasikan bahwa umumnya pemerintah kolonial mewarisi jenis lembaga pengatur harga pangan yang mirip, yakni badan negara urusan logistic (state marketing board). Lembaga ini berfungsi membeli seluruh produk pangan yang laku dipasaran global (cash crops), menentukan harga beli dan jualnya. Selain itu mengekspornya serta mendistribusikan ke pelosok negeri.

Baca Juga : Rokok Peran Kedua Kemiskinan

Sudut pandang lainnya, pada saat yang sama para petani di pedesaan hidup secara terbatas pada tingkat subsisten. Apalagi karena sejumlah komoditas pangan dibeli dengan harga sangat rendah oleh pemerintah. Akibatnya petani enggan untuk menanam komoditas tersebut dan beralih ke produk pertanian yang harga jualnya lebih tinggi dan disubsidi penanamannya oleh pemerintah.

Wilayah Asia Tenggara pun mengungkap bukti-bukti yang menjelaskan bahwa permasalahan bukan terletak pada kekurangan suplai pangan. Model kebijakan pangan yang merugikan petani dan pendekatan politik yang tidak tepat sasaran untuk memecahkan kasus kelaparan.

Ketahanan pangan sendiri bukan berarti swasembada (self sufficiency). Menurut Simon Maxwell (1996) dan Robert Stinger (2000), ada banyak komunitas yang tidak bisa (tidak mampu) memproduksi cukup pangan bagi dirinya karena berkurangnya air, orang yang mau bercocok tanam.

Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Dalam konteks global, pembangunan pertanian Indonesia memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian negara tetangga seperti ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) dan Asia bahkan dunia (ASEAN Sectretariat, 2008; Plummer, 2009). Kebijakan yang diimplementasikan di negara lain akan memengaruhi dan berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian di Indonesia, dan sebaliknya.

Bahkan belakangan ini, fenomena daya saing akibat kebijakan (policy-induced competitiveness) sudah semakin diperhatikan, sehingga kebijakan yang tepat (right policy) harus menjadi perhatian serius juga. Oleh karena itu, analisis pembelajaran atas pengalaman terbaik dari negara lain merupakan salah satu langkah strategis dalam membahas dan menganalisis serta merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia.

Jepang salah satunya, negara dengan pertumbuhan nilai tambah pendapatan petani tertinggi jika dibandingkan dengan negara di India, Thailand, dan Indonesia (World Bank 2013 dan FAO 2014). Walaupun memiliki pangsa pasarnya relatif rendah namun pendapatan nominal petani di Jepang jauh lebih tinggi dan lebih riil. Peningkatan pendapatan petani secara riil harus menjadi sasaran dan target utama bagi seluruh upaya pembangunan pertanian, di samping harus diikuti dengan peningkatan produksi dan harga riil komoditas pertanian.

Kelebihan lainnya, ialah secara mendasar arah dan sasaran kebijakan pertanian Jepang meliputi; pengembangan strategi ekspor sesuai dengan spesifikasi khusus dan negara tujuan, pengembangan budaya dan industri pangan, dan aliansi strategis berbagai industri. Selain itu, pengembangan dan promosi teknologi baru dan varietas, pengembangan strategi regional untuk reformasi strukturisasi pertanian, dan konsolidasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian (peningkatan skala usaha) (Frans B.M. Dabukke dan Muhammad Iqbal, 2014).

Salah satu implementasi kebijakan operasional pemerintahan Jepang yang menjadi kunci dalam pembangunan pertanian adalah dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani (direct payment for income support for farmers). Kebijakan tersebut memberi pembayaran langsung baik pembayaran tetap maupun pembayaran variable kepada setiap petani yang bersedia bergabung secara sukarela dalam sistem penyesuaian penawaran dan permintaan Kementerian Pertanian Jepang.

Besaran pembayaran langsung tersebut disesuaikan berdasarkan beda harga antara harga jual standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual panen petani. Besaran pembayaran ditetapkan untuk menutupi biaya pokok atau standar komoditas petani. Sedangkan untuk besaran pembayaran variabel ditetapkan untuk menjamin keuntungan normal petani.

Kebijakan operasional lainnya adalah pembayaran langsung untuk mendukung pendapatan petani perkebunan di dataran tinggi. Mekanisme dan implementasinya mirip dengan tanaman pangan. Perbedaannya hanya pada besaran pembayaran langsung didasarkan pada perbedaan mutu jual (bukan beda harga seperti tanaman pangan). Mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut dialokasikan untuk komoditas dataran tinggi seperti gandum, kedelai, gula, bit, dan kentang.

Negara Indonesia seharusnya bisa menerapkan kebijakan yang sama dengan negara Jepang. Walaupun saat ini masih terkendala rendahnya kepemilikan lahan pertanian. Terlebih juga bagaimana terbatasnya akses ke lahan pertanian kritis dan kehutanan yang sebenarnya dapat menjadi potensi lahan yang produktif untuk dikembangkan, tanpa mengabaikan ekosistem lingkungan.

Tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian yang dilaksanakan dengan cara memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani. Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik sehingga dapat memberikan kontribusi selain peningkatan pertanian, yaitu pengentasan kemiskinan. Selain itu juga, penyediaan layanan asuransi pertanian yang difungsikan untuk menggenjot potensi lahan dan optimalisasi lahan rawa di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, pengelolaan pertanian di Indonesia harus mulai tersistem dengan baik. Infrastruktur dalam bidang kelembagaan pertanian harus terus diperkuat sebagai tempat bernaung para petani. Sudah saatnya pula, komoditas pangan menjadi sisi keunggulan utama yang dimiliki Indonesia. Pendekatan secara teknologi juga menjadi perhatian yang tidak boleh terabaikan. Peningkatan kualitas benih dan bibit harus juga dikembangkan dan ditingkatkan, dengan bantuan kontribusi dari tenaga ahli pertanian yang khususnya berasal dari dalam negeri, sehingga terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

1 2 3 4 9