Penurunan Ekspor Batu Bara Akibat Transisi Energi

Penurunan Ekspor Batu Bara Akibat Transisi Energi – Beberapa artikel yang akan kami berikan adalah artikel yang kami rangkum dari sumber terpercaya, berikut ini beberapa artikel yang membahas mengenai penurunan ekspor batu bara yang diperkirakan akibat transisi energi.

Penurunan Ekspor Batu Bara Akibat Transisi Energi

Manager Program Transformasi Energi, IESR, Jannata Giwangkara memproyeksikan permintaan batu bara Indonesia dari luar negeri akan berkurang di masa depan.

Penyebabnya, berbagai negara saat ini sudah mulai beralih menggunakan energi baru terbarukan (EBT) untuk menghasilkan energi listrik di negaranya.

Proyeksi permintaan energi di Indonesia akan mengalami penurunan,” kata Jannata dalam Peluncuran Laporan Seri Studi Peta Jalan Transisi Energi Indonesia, Jakarta, Rabu, (4/11/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, sebagai negara eksportir batu bara, Indonesia akan kehilangan pasar lantaran negara tujuan ekspor mulai beralih pada energi selain fosil. Ini dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan sehingga mereka mulai beralih pada sumber energi yang rendah karbon.

“Beberapa negara tujuan sudah mulai melakukan transisi ke EBT yang rendah karbon,” kata dia.

Ancaman Turunnya Permintaan Ekspor Batu bara

Beberapa negara yang mulai melakukan transisi energi diantaranya, Jepang, Vietnam, Filipina dan Korea. Penurunan permintaan ekspor batu bara ini juga akan berdampak bagi sejumlah wilayah di Indonesia yang hidup dari industri ini.

Setidaknya ada 5 kabupaten di 4 provinsi yang akan terganggu lantaran mengandalkan sektor batu bara sebagai pendapatan daerah. Dari data tahun 2018, Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, kontribusi batu bara terhadap PDB sebesar 32 persen dan sebanyak 65 persen dari peryambangan dan penggalian. Adapun nilai kontribusi yang diberikan sebesar Rp 160,59 miliar.

Masih di Kalimantan Timur, Kutai Timur menyumbang Rp 123,5 miliar dari kontribusi pertambangan, penggalian dan batu bara. Semntara di Paser, kontribusi pertambangan dan penggalian sebesar 75 persen dan batu bara 70 persen dengan nilai Rp 48,2 miliar.

Di Balangan, Kalimantan Selatan, sektor batu bara, pertambangan dan penggalian berkontribusi ke daerah sebesar Rp 10,75 miliar. Sedangkan di Muara Enim, Sumatera Selatan sektor yang sama berkontribusi ke daerah sebesar Rp 52,72 miliar.

Baca Juga:Penurunan Ekspor Indonesia Hampir 5 Persen

Ancam Pengangguran

Lebih jauh Jannata mengatakan penurunan permintaan batu bara ini akan mengancam setidaknya 100 ribu orang pekerja di sektor batu bara.

“Penurunan permintaan batu bara ini akan menimbulkan pengangguran lebih dari 100 ribu pekerja langsung di Indonesia,” kata Jannata.

Sehingga diharapkan pemerintah daerah setempat untuk mulai mencari alternatif lain sebagai sumber pendapatan daerah. Misalnya mulai mencari sumber ekonomi dari sektor pariwisata dan sebagainya.

“Kalau ada penurunan ini harus bersiap. Ini juga yang kita lihat dan perlu antisipasi dan mitigasi untuk persiapan skenario transisi energi,” kata dia mengakhiri.

Penurunan Ekspor Indonesia Hampir 5 Persen

Penurunan Ekspor Indonesia Hampir 5 Persen

Penurunan Ekspor Indonesia Hampir 5 Persen – Mungkin anda sudah pernah membaca artikel serupa atau sejenis,tapi artikel ini berbeda karena sudah kami ambil dari sumber terpercaya , berikut mengenai penurunan ekspor indonesia hampir 5 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Agustus sebesar US$ 13,07 miliar. Nilai ekspor ini turun 4,62% dibanding bulan sebelumnya atau Juli 2020. Nilai ekspor juga turun dibandingkan year on year (yoy).

“Perkembangan ekspor secara bulanan posisi tahun 2020 digambarkan jadi kita lihat pada bulan Agustus 2020 nilai ekspor kita US$ 13,07 miliar, agak turun sedikit dibandingkan Juli lalu, agak melandai turun 4,62%,” kata Kepala BPS Suhariyanto, Selasa (15/9/2020).

Suhariyanto menjelaskan, ekspor secara year on year juga turun sebesar 8,36% bila dibandingkan periode yang sama pada 2019 sebesar US$ 14,26 miliar

Suhariyanto menjelaskan, penurunan nilai ekspor ini disebabkan ada penurunan ekspor juga pada komoditas non migas dan migas.

“Ekspor yang turun pada kedua komoditas. Untuk migasnya alami penurunan 9,94%, untuk non migas turun 4,35%,” ujarnya.
Nilai impor Indonesia pada Agustus sebesar US$ 10,74 miliar. Angka ini naik 2,65% dibandingkan bulan sebelumnya dan turun 24,19% secara year on year (yoy) atau dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pergerakan impor secara bulanan dapat dilihat impor kita US$ 10,74 miliar, naik 2,65% dari bulan lalu tapi turun 24,2% dari bulan Agustus 2019,” kata Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Baca Juga:India dan China Berenca Libur, Diakibatkan Harga CPO Naik Lagi

Suhariyanto mengatakan, pemicu naiknya impor pada bulan ini karena ada peningkatan impor sejumlah barang konsumsi dan bahan baku.

“Barang konsumsi MtM-nya naik 7,31%. Barang konsumsi yang naik cukup besar ini diantaranya grapes anggur dari China, impor barang konsumsi milk dari Selandia Baru, raw sugar impor dari India,” ujarnya.

Sementara impor bahan baku yang alami kenaikan besar di bulan Agustus 2020 ini di antaranya emas dari Hong Kong.

“Kemudian soya bean flour dari Brasil, kemudian ada juga besi baja dari Ukraina dan juga ada untuk komunikasi dari China,” ujarnya.

Sementara impor barang modal turun 8,81% pada bulan ini. dan turun 24,93% secara year on year.

India dan China Berenca Libur, Diakibatkan Harga CPO Naik Lagi

India dan China Berenca Libur, Diakibatkan Harga CPO Naik Lagi

India dan China Berenca Libur, Diakibatkan Harga CPO Naik Lagi – Setelah keanjlokan harga minyak kelapa sawit (cpo) beberapa saat kemarin, kini beredar kabar bahwa harga minyak kelapa sawit ini akan bangkit kembali.

Pada 11.00 WIB, harga CPO untuk kontrak pengiriman Desember di Bursa Malaysia Derivatif Exchange naik 0,7% ke RM 2.842/ton. Harga CPO telah melorot 8,4% sepanjang pekan lalu.

Anjloknya harga CPO dari level tertinggi di RM 3.080/ton dipicu oleh berbagai sebab. Pertama, reli terus-terusan membuat banyak pihak yang tergoda ambil untung (profit taking).

Sentimen negatif kedua adalah melorotnya harga minyak nabati global dan volatilitas di pasar keuangan yang tinggi. Menambah sentimen negatif adalah intrik politik di Negeri Jiran.

Meski memasuki periode puncak produksi bulan September-November di Indonesia dan Malaysia, kenaikan output minyak sawit diperkirakan tak akan terlalu signifikan lantaran fenomena rendahnya output di Indonesia serta kurangnya tenaga kerja di Malaysia.

Jelang festival Diwali di India dan libur panjang di China, kedua importir terbesar minyak sawit dunia ini diproyeksikan bakal meningkatkan pembeliannya. Reuters melaporkan ekspor minyak sawit pada 25 hari September diperkirakan naik 6,9% hingga 14,1% dibanding bulan sebelumnya.

Baca Juga: Pertamina Akan Mengekspor Avtur Dan Solar

Menambah sentimen positif juga kenaikan harga minyak nabati lainnya. Untuk kontrak minyak kedelai dan sawit yang teraktif diperdagangkan di Bursa Komoditas Dalian masing-masing naik 1,6% dan 2,1%.

Harga CPO sebenarnya sempat menguat 1,5% di RM 2.864/ton. Namun tertekan setelah rilis data ekspor Malaysia bulan Agustus yang kurang ciamik. Poling Reuters menunjukkan ekspor Malaysia diperkirakan naik 4,8% (yoy). Namun kenyataannya ekspor justru terkontraksi 2,9% (yoy) bulan lalu.

Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

daftarhargakomiditi.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

Rencana Kementerian Perdagangan mewajibkan penggunaan kapal nasional pada 1 Mei 2020 dikhawatirkan tidak berjalan mulus dan bisa mengganggu ekspor, terutama batu bara. Sebab, ketersediaan jumlah kapal nasional tidak mencukupi.Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menunjukkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahwa sepanjang tahun 2019 total pengapalan atau shipment untuk ekspor batu bara sebanyak 7.645 kapal. Sementara, kapal nasional yang digunakan hanya sekitar 1%. Jumlah kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional hanya 182 unit kapal.

Dari sisi usia kapal pun dinilai tak memadai. Untuk kapal Panamax, ukuran kapal maksimum yang dapat melintasi Kanal Panama, Indonesia hanya memiliki 18 unit kapal dan mayoritas usia kapal di atas 20 tahun.Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir mengatakan, rencana penerapan aturan wajib penggunaan kapal nasional belum didukung dengan peraturan teknis pelaksanaan yang jelas.”Kami mengkhawatirkan ekspor batu bara bisa terganggu,” kata Pandu, Rabu (26/2/2020).Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag 82 Nomor 2017 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Permendag 80 Nomor 2018 yang antara lain mewajibkan penggunaan asuransi dan kapal nasional yang efektif akan berlaku 1 Mei 2020. Kewajiban tersebut yang pada awalnya mau diberlakukan di 2017 namun ditunda pemberlakuannya dikarenakan masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batu bara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB) di mana importir wajib mengusahakan asuransi dan kapal.Pandu menambahkan, kekhawatiran ekspor batu bara terhambat juga terlihat dari banyaknya pembatalan beberapa order pengapalan ekspor batu bara ke beberapa negara di periode Mei 2020.”Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi,” katanya.APBI, kata dia, telah menyampaikan keluhan dan permohonan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional.

“Dampaknya justru akan semakin melemahkan daya saing ekspor batu bara nasional dan membuat iklim investasi akan semakin tidak menarik,” katanya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga telah melayangkan surat ke Kementerian Perdagangan untuk menyikapi polemik aturan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara.Dalam surat itu, Tasrif meminta agar ada fleksibilitas soal penggunaan kapal nasional, sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman batu bara.”Kita sudah kirim surat, bagaimana caranya mengatasi supaya angkutan nggak terlambat,” kata Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, (21/02/2020).

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/ICMA) menyatakan keberatannya atas kebijakan untuk mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk keperluan ekspor dan impor komoditas. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menambah beban.Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Mei 2020.Awalnya kebijakan ini akan diterapkan pada 2017. Namun ditunda lantaran masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batubara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB), pihak importir yang wajib mengusahakan asuransi dan kapal.

“Sejak awal diterbitkannya Permendag 82/2017 kami dari APBI yang menjadi wadah dari perusahaan pertambangan batubara dan pelaku usaha yang terkait dengan sektor industri batubara dan juga menjadi mitra pemerintah menyampaikan dukungan ke pemerintah sepanjang pelaksanaan dari peraturan tersebut tidak menghambat kelancaran ekspor, tidak menimbulkan beban biaya tambahan, kontrak ekspor jangka panjang tetap dihormati, dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kerjasama perdagangan internasional,” kata Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Namun, lanjut Pandu, pihaknya khawatir ekspor batubara bisa terganggu. Sebab waktunya semakin terbatas, serta belum adanya peraturan teknis pelaksanaan yang dapat menjamin kelancaran ekspor dan tidak adanya beban biaya tambahan.Hal itu menurutnya sudah terbukti dengan dibatalkannya dan ditundanya beberapa order pengapalan ekspor batubara ke beberapa negara di periode Mei 2020.”Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal, baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi,” tambahnya.APBI juga khawatir beberapa importir batu bara dari negara lain mengalihkan pembeliannya ke sumber lain. Apa lagi saat ini komoditas batu bara dalam kondisi oversupply di pasar global.

Baca Juga : Indonesia Impor Gula Nusantara Kurang Manis

Selain itu, pihaknya juga merasa, dampak dari penyebaran corona virus membuat pengadaan kapal khususnya ke Tiongkok semakin sulit dan mahal. Alhasil semakin menambah beban dari eksportir dalam memasarkan dan mengekspor batubara yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dan devisa ekspor.”Di tengah persaingan perdagangan internasional sebagai dampak dari tensi perdagangan global saat ini, kebijakan penggunaan nasional dikhawatirkan dapat memicu reaksi dari negara-negara importir batubara kita terhadap ekspor komoditas lainnya yang pada akhirnya akan merugikan ekspor nasional,” tutupnya.

Pemerintah akan memberi keringanan kepada pengusaha batu bara yang mau melakukan hilirisasi. Keringanan yang diberikan adalah membebaskan royalti atau setoran ke negara.
“Dengan UU Cipta Kerja ini maka DME ataupun batu bara untuk hilirisasi itu sepenuhnya dibebaskan DMO dan royalti. Royalti dinolkan tak perlu menjual domestik, karena produk hilirnya 100% domestik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di BPPT, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Airlangga mencontohkan jumlah produksi batu bara yang diserap untuk hilirisasi dibebaskan dari royalti.”Sebagai contoh 300 ribu ton metanol itu membutuhkan 1,2 juta ton batu bara, dan terhadap 1,2 juta ton ini tidak dikenakan domestik market obligation (DMO) maupun royalti,” tambahnya.

Namun, Airlangga mengatakan, batu bara untuk pembangkit listrik dan ekspor tetap berlaku DMO dan royalti.”Tetapi di luar volume tersebut untuk batu bara power plant atau diekspor ataupun yang lain tetap dikenakan royalti dan DMO,” tambahnya.Airlangga menjelaskan, fasilitas pembebasan royalti dan DMO diberikan untuk mengatasi impor gas yang besar.”Indonesia terkait ketergantungan impor LPG yang besar yaitu 7,19 juta ton dan harga LPG tidak pernah berubah. Sehingga tentunya ketergantungan anggaran akan semakin besar. Dengan pengembangan dimetil eter, dimungkinkan dengan diusulkannya dalam UU Cipta Kerja terkait fasilitasi,” terangnya.

Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra

Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra

daftarhargakomoditi.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra, Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra

Panen raya sudah dekat, akan tetapi pasokan beras di gudang Perum Bulog masih bersisa sebanyak lebih kurang 1,7 juta ton. Di mana realisasi penyaluran beras untuk operasi pasar baru mencapai 247.000 ton, dan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baru mencapai 28.000 ton.Hal ini dikhawatirkan dapat membuat beras yang ada membusuk seiring waktu sehingga tak dapat digunakan.Menyiasati hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku telah memberi sejumlah arahan, yang jelas stok beras yang ada harus segera dikeluarkan.

“Kita lagi berusaha agar beras bulog keluar, kalau disimpan lama-lama bisa rusak (busuk),” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam diskusi bertajuk Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan Menuju Indonesia Kuat dan Modern 2045 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (27/2/2020).Salah satu usul yang ditawarkan adalah membuka kembali program Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).”Kemarin kita usul bagaimana kalau rastra ada lagi yaitu sebanyak 300.000 ton beras itu khusus untuk rastra,” tambahnya.

Sebagai informasi, sejak September 2019 lalu, pemerintah resmi menghentikan program Rastra dan menggantikan sepenuhnya dengan BPNT. Dalam program BPNT, penyalur beras juga melibatkan swasta, dan Bulog bukan lagi penyalur beras utama.Selain membuka kembali program Rastra, usulan lainnya yang dianggap efektif dalam menyerap stok beras adalah dengan mengekspor 100 ton beras renceng ke Arab Saudi.”Kemudian kita juga merencanakan ekspor beras ke Arab Saudi untuk makannya orang umroh dan haji, itu juga jadi strategi,” tutupnya.

Sebanyak 20.000 ton beras Bulog turun mutu dan terancam busuk karena sudah disimpan lebih dari empat bulan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, ada beberapa skema untuk penggunaan beras turun mutu tersebut tanpa harus dimusnahkan.Terdapat empat alternatif pemanfaatan beras tersebut, di antaranya dijual dengan harga murah jika dinyatakan masih layak konsumsi. Lalu, dialihfungsikan menjadi tepung atau pakan ternak. Terakhir jika memang tak layak konsumsi maka beras tersebut dapat diolah jadi ethanol.Buwas menjelaskan, mekanisme di atas dapat dilakukan dengan lelang. Nantinya, pemenang lelang yang akan memproses pengalihan fungsi tersebut.”Akan dilelang terserah mau jadi apa nanti. Misalnya dia lelang mau jadi tepung, ya tapi harus jadi tepung. Lelang jadi pakan ya harus jadi pakan,” terang Buwas di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2019).Bulog akan menerima hasil lelang yang lebih rendah dari harga seharusnya. Perum selanjutnya akan meminta uang selisih penjualan kepada pemerintah.

Maka dari itu, Bulog akan minta ganti uang selisih penjualan kepada pemerintah.”Uangnya untuk Bulog, nanti kita lapor negara uang lelang sekian, dulu belinya dilelang. Nanti kita tinggal minta selisihnya,” paparnya.Perum Bulog berencana mengekspor 100 ton beras renceng ke Arab Saudi hari ini. Namun, rencana itu tertunda karena masih ada administrasi ekspor yang masih harus diurus di Kementerian Perdagangan (Kemendag).”Seyogyanya memang hari ini diberangkatkan ke Arab Saudi. Tapi masih ada administrasi yang belum lengkap sehingga masih harus dilengkapi,” ungkap Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Kamis (27/2/2020).Saking semangatnya, ketika ada permintaan ekspor Buwas langsung bergegas memerintahkan pegawainya mengirim ke Arab Saudi. Sampai-sampai, ia lupa masih harus mengajukan izin ekspor ke Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.”Ternyata ekspor itu tidak mudah, karena ada prosedur. Kalau saya tadinya ekspor ya tinggal ekspor saja. Rupanya, lupa saya kalau ada Menteri Perdagangan, lupa saya. Karena itu kan kewenangannya Kementerian Perdagangan, ya wajar. Lupa saya, nah itu tak boleh,” kata Buwas disambut gelak tawa orang-orang di ruangan.

Baca Juga : Filipina Stop Impor Honda Beat Dari AHM

Buwas menjelaskan, beras yang terancam busuk tersebut dijual dengan harga Rp 5.000 per kilogram (kg), sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Bulog Rp 7.300, maka selisih Rp 2.300 nya harus diganti pemerintah.”Karena ini merupakan CBP maka kita ajukan selisih harga tadi, dengan harga jualnya. Itu sudah ada aturannya. Jadi bukan berarti saya meminta-minta atau mengemis-ngemis juga. Dan semua ini titik akhirnya ada di Menkeu. Kan yang bayar, uangnya, kan ada di Menkeu. Kemarin Bu Menkeu sudah bilang akan dirapatkan dan dihitung. Tadi ya hitungannya selisih kalau dijual dengan harga murah,” kata Buwas.

Namun, dalam melaksanakan lelang tersebut Buwas akan menunggu kepastian bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap mengganti selisih penjualan.”Nanti tunggu Bu Menkeu jika ada kebijakan bahwa negara akan membayar selisihnya. Hari ini tidak bisa apa-apa. Saya tahu Bu Menkeu sudah menyiapkan ini, hanya keputusannya belum, menunggu rakortas,” tandas dia.Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, sejauh ini pengajuan ekspor tak ada masalah. Bahkan, pihaknya pasti akan memudahkan pengajuan ekspor.

“Kalau ekspor kita akan mudahkan semua lah. Nggak ada masalah,” tegas Agus ketika ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.Terkait rencana ekspor beras Bulog, ia belum melihat dokumen pengajuannya. Namun, ia memastikan ekspor tersebut akan dipermudah.”Saya rasa ekspor ini nggak ada masalah ya. mungkin saya belum lihat ada dokumennya yang masuk,” ungkapnya.Sebagai informasi, Beras renceng itu dijual dengan kemasan 200 gram. Harga asumsi per kilogram (kg) beras tersebut Rp 15.000.

Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba

Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba

daftarhargakomoditi.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan belum menerima laporan terkait dampak virus corona yang menggangu ekspor-impor di sektor batu bara. Namun, hal itu bisa saja terjadi di sektor energi.

“Kalau tembaga mungkin sudah ada pengaruhya,” kata Bambang di Komplek DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2020).Meski begitu, Bambang tidak mengetahui seberapa besar dampak dari virus corona terhadap kegiatan perdagangan Indonesia-China di sektor energi dan minerba. Sebab, hingga kini belum ada pengusaha batu bara yang melapor atau mengeluh.

“Belum ada, mudah-mudahan jangan ada,”kata Bambang.

Dia melanjutkan, ekspor mineral Indonesia ke China termasuk yang paling besar dan berpengaruh. Namun, dia enggan membeberkan jumlah pasti ekspor minerba ke negeri tirai bambu itu.

“Angkanya saya enggak tahu pasti, tapi yang jelas China termasuk yang besar, India juga,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, sudah hampir sebulan virus corona menyebar. Meski belum ada dampaknya bagi sektor minerba, namun jika hal ini berlangsung lama, dia memperkirakan akan berpengaruh terhadap sektor ini.Semakin lama virus itu belum teratasi, makan sektor minerba terancam bakal ikut terkena dampak. Hanya saja, seberapa lama virus itu bertahan dan bisa memengaruhi ekspor minerba ke China, dia belum bisa memastikan.

“Makanya saya itu enggak tahu berapa lama karena corona-nya enggak tahu selesai kapan. Kita lihat nanti deh,” kata Bambang.

Dia menambahkan, selama ini batu bara belum terpengaruh lantaran ekspornya sebagai energi, bukan barang industri. Sehingga hingga kini belum berpengaruh.Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa penyebaran virus corona di China tak berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dari Indonesia ke Tiongkok.

Baca Juga : Australia Jadi Sasaran Indonesia Pasarkan Mobil Listrik

“Saya kira belum ada dampaknya terhadap corona ini. Memang ada yang mengkhawatirkan ekonomi di China sendiri akan secara signifikan melemah dari coronavirus itu sendiri. Ini something to be seen, kita lihat perkembangannya,” tuturnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (28/1/2020).Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memeriksa segala bahan baku industri dari China aman dari penyebaran virus corona.

“Saya kira itu masukan baik, apakah virus itu bisa tersebar melalui besi atau alat elektronik. Nanti saya akan saya survey ke Kementerian Kesehatan supaya mereka periksa barang-barang impor yang masuk ke China,” bebernya.Dia pun meminta agar publik Indonesia tidak terlalu membesar-besarkan mewabahnya virus corona, dan menyatakan Indonesia masih aman dari penyebarannya.”Alhamdulillah saya mendengar dari beberapa kementerian bahwa sampai hari ini belum ditemukan satu kasus dari coronavirus. Masalah coronavirus itu tetap waspada tapi jangan dibesar-besarkan,” imbuh dia.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menaruh kekhawatiran dengan dampak ekonomi dari adanya virus Corona yang mematikan. Menurutnya, isu ini akan menjadi masalah baru bagi perekonomian dunia.

“Yang terbaru adalah outbreak Corona di China. Tentu ini kan menjadi persoalan-persoalan baru untuk perekonomian dunia,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (28/1/2020).Dampak paling terasa dari adanya virus Corona yakni akan berimbas pada kondisi pariwisata Indonesia. Di mana, wisatawan mancanegara asal China akan turun drastis.”Sudah pasti pariwisata dari China akan terganggu,” kata dia.Kendati begitu, dirinya mengaku masih akan terus melihat perkembangan dari permasalahan ini. Mengingat, virus Corona ini dampaknya tidak hanya di regional saja melainkan juga global.”Jadi kita lihat saja perkembangannya,” tandas dia.

Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar

Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar

daftarhargakomoditi.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar

Realisasi ekspor nonmigas Kepulauan Riau (Kepri) mencapai USD 6,73 miliar sampai dengan akhir September 2019. Negara tujuan ekspor tertinggi masih Singapura dengan porsi mencapai 30,03 persen.Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi Kepri Fadjar Majardi menjelaskan, porsi ekspor ke Singapura ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk periode yang sama 2018, porsi ekspor nonmigas ke Singapura mencapai 40,85 persen.Kebalikan dengan Singapura, ekspor nonmigas ke Amerika Serikat (AS) dengan China justru mengalami kenaikan. Porsi ekspor Kepri ke China pada 2019 ini mencapai 12,23 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,85 persen.

“Sedangkan eksporKepri ke Amerika Serikat juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 8,97 persen menjadi 10,95 persen,” kata Fadjar saat melakukan Laporan Tahunan di Hotel Radisson, Batam, Senin (16/12/2019).Menurutnya Kepri menjadi daerah utama Indonesia yang diharapkan bisa mengambil keuntungan dari perang dagang antara AS dan China.”Terkait dengan perlambatan nilai ekspor ke Singapura yang menjadi tujuan utama Kepri, angka perlambatan sebesar 10,57 persen di 2019 ini memang menjadi hambatan bagi Kepri, ” Ujar Fajar.

Di sisi lain, hal tersebut menjadi pertanda kalau Kepri harus bergerak mencari negara tujuan ekspor di luar Singapura.Beberapa negara seperti AS, China, dan beberapa negara di Eropa bisa menjadi pilihan. Sehingga ekspor Kepri tidak lagi terganggu ketika Singapura mengalami perlambatan.Sebelumnya, Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 1,33 miliar pada November 2019. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar USD 1,02 miliar dan defisit nonmigas sebesar USD 300 juta. Secara tahunan, Indonesia mencatatkan defisit sebesar USD 3,1 miliar.Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, meski mengalami defisit, Indonesia masih mengalami surplus terhadap beberapa negara. Tiga negara terbesar mengalami defisit terhadap Indonesia antara lain Amerika Serikat, India dan Belanda.

Baca Juga: Pemerintah Susun Strategi Untuk Dongkrak Ekspor

“Terhadap Amerika Serikat, Indonesia surplus sebesar USD 8,5 miliar sepanjang 2019 dari Januari hingga November. Terhadap India surplus sebesar USD 6,7 miliar. Kemudian, terhadap Belanda surplus USD 2 miliar,” ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (16/12/2019).Adapun 10 komoditas yang diekspor ke luar negeri antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, logam mulia dan perhiasan, karet dan barang dari karet, mesin dan peralatan mekanis, pakaian dan aksesorisnya serta alas kaki.Sementara itu, Indonesia juga mengalami defisit terhadap 3 negara seperti China, Australia dan Thailand. Terhadap China, Indonesia mengalami defisit sebesar USD 16 miliar sepanjang 2019. Angka ini turun jika dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar USD 18 miliar.”Selain China, Indonesia mengalami defisit terhadap Australia sebesar USD 2,4 miliar. Turun tipis bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar USD 2,8 miliar. Kemudian neraca dagang Indonesia juga defisit terhadap Thailand terhadap USD 3,5 miliar, turun dari tahun lalu sebesar USD 4,7 miliar,” paparnya.

Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar

Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar

daftarhargakomoditi.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang 2019 sebesar USD 167,53 miliar. Angka tersebut turun tajam sebesar 6,94 persen dibanding pencapaian tahun lalu sebesar USD 180,01 miliar.”Secara kumulatif total ekspor sebesar USD 167,53 miliar. Turun tajam sebesar 6,94 persen dibanding tahun lalu sebesar USD 180,01 miliar,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Rabu (15/1).Suhariyanto melanjutkan, untuk Desember 2019, ekspor Indonesia mencapai USD 14,47 miliar mengalami kenaikan sebesar 3,77 persen apabila dibandingkan dengan November 2019. Non migas menyumbang sebesar USD 13,31 miliar dan migas menyumbang USD 1,16 miliar.”Harga minyak mentah di Indonesia pada November 2019 harganya USD 63,26 per barel. Dan Desember naik harganya USD 67,18 per barel. Jadi ada kenaikan harga minyak. Yang perlu diantisipasi dengan adanya konflik geopolitik AS-Iran,” jelasnya.

Menurut sektor ekspor Indonesia di Desember masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar USD 10,86 miliar. Kemudian disusul oleh sektor pertambangan sebesar USD 2,08 miliar dan pertanian sebesar USD 0,37 miliar.”Komoditas pertanian yang membuat ekspor meningkat dibandingkan November 2019 itu ada benerapa komoditas yang baik yaitu buah buahan, sarang burung, hasil hutan kayu dan biji kapas,” jelasnya.”Komoditas industri pengolahan yang naik yaitu komoditas minyak kelapa sawit, Lalu pakaian jadi. Sektor pertambangan secara month to month naik, tetapi secara year on year turun. Apa yang meningkat adalah biji tembaga, biji logam lainnya,” tandasnya.

Ekspor Indonesia di Desember 2019 Naik 3,77 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kenaikan ekspor Indonesia pada bulan Desember sebesar 3,77 persen atau naik USD 1,16 miliar dibanding bulan November 2019. Sedangkan secara Year on Year (YoY), angka ekspor tercatat naik sebesar 1,28 persen.Dengan demikian, total nilai ekspor Indonesia hingga Desember 2019 berjumlah USD 14,47 miliar.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, ekspor sektor migas dan pertanian mengalami tren yang cukup signifikan.”Ekspor migas mengalami penurunan 31,93 persen YoY, sebaliknya non migas naik 5,78 persen. Di pertanian, ekspor naik 24,35 persen,” ujar Suhariyanto di kantornya, Rabu (15/1/2020).

Baca Juga  : Akhir Tahun Neraca Dagang Defisit 30 Juta USD

Lebih lanjut, kontribusi ekspor Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar USD 10,86 miliar, meningkat 6,85 persen YoY.Kemudian dari sektor pertambangan sebesar USD 2,08 miliar, turun 1,91 persen YoY lalu sektor migas sebesar USD 1,16 miliar, turun 31,93 persen YoY.

Sektor Pertanian
Terakhir, sektor pertanian menyumbang USD 370 juta atau naik sebesar 24,35 persen YoY.Secara struktural, ekspor non migas menyumbang porsi paling banyak sebesar 91,97 persen, diikuti sektor industri sebesar 75,04 persen, tambang 14,38 persen, migas 8,03 persen dan pertanian 2,55 persen.

BPOM Siapkan Pengawasan Khusus

BPOM Siapkan Pengawasan Khusus

daftarhargakomoditi.web.id Impor Daging sapi mendapatkan regulasi terhadap BPOM,tidak hanya daging ternyata kosmestik juga mendapatkan pengawasan khusus dari BPOM. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai BPOM Siapkan Pengawasan Khusus. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai BPOM Siapkan Pengawasan Khusus

Pemerintah berencana membuka kuota impor daging kerbau sebanyak 60.000 ton pada tahun 2020. Impor ini dilakukan untuk program stabilisasi harga.Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, untuk sementara sudah diputuskan rencana impor untuk daging kerbau sebanyak 60.000 ton dalam rapat koordinasi (rakor) pangan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini. “Tadi sudah diputuskan sementara untuk tahun 2020,” ujarnya usai rakor di Jakarta, Kamis (26/12/2019).Agung melanjutkan, penugasan impor daging kerbau sebanyak 60.000 ton diberikan kepada Perum Bulog. Dia mengakui, jumlah impor daging kerbau di tahun 2020 memang lebih kecil dari alokasi 2019 yang sebanyak 100.000 ton. “Tahun ini realisasinya baru 80.000 ton daging kerbau,” ungkapnya.Dia menambahkan, pemerintah juga berencana akan melakukan impor daging sapi dan kerbau untuk industri sekitar 129.000 ton. Agung mengaku, pemerintah masih mengevaluasi kebijakan impor daging sapi dari Brasil, Argentina, maupun Australia. “Kita lagi coba mempelajari kemungkinan impor dari mana saja. Yang jelas supaya bisa menekan harga turun,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, pembahasan terkait daging sapi termasuk beras masih akan difinalisasikan minggu depan. “Nanti ada tahapan berikutnya 1-2 minggu lagi,” tuturnya.Badan POM menyiapkan pengawasan khusus untuk produk ilegal di jalur perdagangan online. Produk yang paling diawasi adalah kosmetika impor ilegal yang saat ini sangat meresahkan.Kepala Badan POM Penny K. Lukito menyatakan pihaknya tahun ini telah melakukan kerjasama dengan Kemenkominfo dan marketplace utama di Tanah Air. Tahun depan kerjasama tersebut akan lebih diintensifkan. Pihaknya menargetkan nantinya akan ada pengawasan spesifik untuk obat-obatan, kosmetik, dan pangan olahan.”Produk kosmetik ilegal di atas 50% dari temuan kami untuk obat dan makanan ilegal. Ini dampak perdagangan cross border sehingga akan ada operasi khusus untuk itu,” ujar Penny di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca Juga : Teten Mengeluh Impor Susu Nasional Melonjak

Pihaknya bersama Kemenkominfo akan menarik produk kosmetik ilegal di toko online secara intensif. Produk yang diawasi lainnya adalah obat yang tidak ada izin edar ataupun obat yang membutuhkan resep dokter. Pihaknya juga akan mendorong platform marketplace besar untuk lebih selektif dan mengikuti aturan BPOM di Indonesia.”Mereka harusnya yang seleksi produk obat mana punya izin edar atau butuh resep. Kami juga ada kerjasama dengan asosiasi ekspedisi. Nanti akan kami take down produk ilegal di internet,” ujarnya.Sebelumnya BPOM melalui Tim Cyber Patrol menemukan banyak produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu yang diperjualbelikan melalui berbagai platform marketplace. Terhitung dari tahun 2018-2019, total ada 4.063 situs penjual obat ilegal. Sekitar 3.580 diantaranya berjualan di marketplace.Badan POM telah menggandeng Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) dan beberapa marketplace (Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klikdokter dan Halodoc) untuk bekerja sama melakukan pengawasan, pengiriman, dan iklan penjualan produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

daftarhargakomoditi.web.id Malaysia mulai takut terhadap impor babi dari Indonesia,maka dari itu Malaysia memberikan regulasi terhadap impor babi dari Indonesia.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

Pemerintah Malaysia melarang impor babi asal Indonesia untuk masuk ke negaranya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang produk babinya dilarang beredar di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pelarangan impor tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi Indonesia. Pasalnya, beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi produsen utama daging babi telah terjangkit wabah demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF). Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah yang lebih luas, dia pun telah memerintahkan pemerintah daerah untuk mengisolasi daerah terjangkit.

“Itulah salah satu risiko kalau kita terjangkit maka saya tetapkan daerah khusus aja yang terjangkit itu yg harus dijawab. Maka katakanlah pengalaman kita tentang flu burung, begitu kita bilang terjangkit dia tidak masuk lagi,” ujar ditemui usai mengunjungi kediaman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (25/12/2019). Syahrul pun mengatakan wabah tersebut hanya menjangkiti beberapa kabupaten di kawasan Sumatera Utara, yaitu di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kabupaten/kota tertular yakni Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan. Syahrul pun mengatakan, untuk babi yang sudah positif terjangkit harus dimusnahkan.

“Katakanlah virus babi yang kita takutkan itu, kami sudah lakukan pengendalian secara maksinal dilakukan oleh para Gubernur, para Bupati dan jajaran pengaman yang ada. Tentu saja pengamanan sesuai prosedur memang kita harus musnahkan di sana dan itu dalam proses,” ujar dia. Hingga 11 Desember, jumlah babi mati di Sumatera Utara (Sumut) sudah mencapai 27.070 ekor di 16 kabupaten.

Matinya puluhan ribu babi itu terjadi sangat cepat. Dalam satu hari, angka kematian yang terlapor rata-rata 1.000 hingga 2.000 ekor per hari. Balai Veteriner Medan menyatakan babi yang mati selain terjangkit hog cholera, juga terindikasi virus demam babi afrika atau African Swine Fever (ASF). Pemerintah Malaysia melarang peredaran babi dan produk turunannya sejak 13 Desember 2019 lalu.

Baca Juga : Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Dilansir dari The Phnom Penh Post, larangan ini menyusul flu babi Afrika yang tengah mewabah. Deputi Kementerian Agrikultur dan Industri Agro Sim Tze Tzin menyatakan turis juga dilarang membawa masuk produk berbahan babi ke Malaysia. Petugas keamanan akan memeriksa bawaan peumpang dengan ketat. Apalagi ini puncak musim liburan dan banyak turis masuk. “Industri babi lokal nilainya 5 miliar ringgit Malaysia (Rp 16,8 miliar) dan 93 persen memenuhi kebutuhan. Pelarangan ini tidak akan memengaruhi penjualan babi di Malaysia,” kata Sim. Menurut Sim, hanya tujuh persen babi yang diimpor. Masyarakat tak perlu khawatir harga babi akan naik karena larangan ini.

Sejak November tahun lalu, Malaysia sebenarnya sudah menghentikan impor produk berbahan babi, termasuk daging babi yang dibekukan. Produk yang dilarang berasal dari 10 negara yang terkena wabah flu babi Afrika. Kesepuluh negara itu yakni Kamboja, China, Mongolia, Vietnam, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Filipina dan Timor Leste.

1 2 3 9