Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

daftarhargakomiditi.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Regulasi Terbaru Untuk Ekspor Batu Bara

Rencana Kementerian Perdagangan mewajibkan penggunaan kapal nasional pada 1 Mei 2020 dikhawatirkan tidak berjalan mulus dan bisa mengganggu ekspor, terutama batu bara. Sebab, ketersediaan jumlah kapal nasional tidak mencukupi.Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menunjukkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bahwa sepanjang tahun 2019 total pengapalan atau shipment untuk ekspor batu bara sebanyak 7.645 kapal. Sementara, kapal nasional yang digunakan hanya sekitar 1%. Jumlah kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional hanya 182 unit kapal.

Dari sisi usia kapal pun dinilai tak memadai. Untuk kapal Panamax, ukuran kapal maksimum yang dapat melintasi Kanal Panama, Indonesia hanya memiliki 18 unit kapal dan mayoritas usia kapal di atas 20 tahun.Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir mengatakan, rencana penerapan aturan wajib penggunaan kapal nasional belum didukung dengan peraturan teknis pelaksanaan yang jelas.”Kami mengkhawatirkan ekspor batu bara bisa terganggu,” kata Pandu, Rabu (26/2/2020).Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu.

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag 82 Nomor 2017 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Permendag 80 Nomor 2018 yang antara lain mewajibkan penggunaan asuransi dan kapal nasional yang efektif akan berlaku 1 Mei 2020. Kewajiban tersebut yang pada awalnya mau diberlakukan di 2017 namun ditunda pemberlakuannya dikarenakan masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batu bara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB) di mana importir wajib mengusahakan asuransi dan kapal.Pandu menambahkan, kekhawatiran ekspor batu bara terhambat juga terlihat dari banyaknya pembatalan beberapa order pengapalan ekspor batu bara ke beberapa negara di periode Mei 2020.”Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi,” katanya.APBI, kata dia, telah menyampaikan keluhan dan permohonan ke pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan kebijakan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional.

“Dampaknya justru akan semakin melemahkan daya saing ekspor batu bara nasional dan membuat iklim investasi akan semakin tidak menarik,” katanya.Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga telah melayangkan surat ke Kementerian Perdagangan untuk menyikapi polemik aturan penggunaan kapal nasional untuk ekspor batu bara.Dalam surat itu, Tasrif meminta agar ada fleksibilitas soal penggunaan kapal nasional, sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman batu bara.”Kita sudah kirim surat, bagaimana caranya mengatasi supaya angkutan nggak terlambat,” kata Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jumat, (21/02/2020).

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI/ICMA) menyatakan keberatannya atas kebijakan untuk mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk keperluan ekspor dan impor komoditas. Mereka khawatir kebijakan tersebut akan menambah beban.Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Mei 2020.Awalnya kebijakan ini akan diterapkan pada 2017. Namun ditunda lantaran masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batubara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB), pihak importir yang wajib mengusahakan asuransi dan kapal.

“Sejak awal diterbitkannya Permendag 82/2017 kami dari APBI yang menjadi wadah dari perusahaan pertambangan batubara dan pelaku usaha yang terkait dengan sektor industri batubara dan juga menjadi mitra pemerintah menyampaikan dukungan ke pemerintah sepanjang pelaksanaan dari peraturan tersebut tidak menghambat kelancaran ekspor, tidak menimbulkan beban biaya tambahan, kontrak ekspor jangka panjang tetap dihormati, dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian kerjasama perdagangan internasional,” kata Ketua Umum APBI Pandu P. Sjahrir dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Namun, lanjut Pandu, pihaknya khawatir ekspor batubara bisa terganggu. Sebab waktunya semakin terbatas, serta belum adanya peraturan teknis pelaksanaan yang dapat menjamin kelancaran ekspor dan tidak adanya beban biaya tambahan.Hal itu menurutnya sudah terbukti dengan dibatalkannya dan ditundanya beberapa order pengapalan ekspor batubara ke beberapa negara di periode Mei 2020.”Kami sebagai mitra pemerintah telah menyampaikan kekhawatiran tersebut sejak awal, baik dalam forum-forum pertemuan atau melalui beberapa surat resmi,” tambahnya.APBI juga khawatir beberapa importir batu bara dari negara lain mengalihkan pembeliannya ke sumber lain. Apa lagi saat ini komoditas batu bara dalam kondisi oversupply di pasar global.

Baca Juga : Indonesia Impor Gula Nusantara Kurang Manis

Selain itu, pihaknya juga merasa, dampak dari penyebaran corona virus membuat pengadaan kapal khususnya ke Tiongkok semakin sulit dan mahal. Alhasil semakin menambah beban dari eksportir dalam memasarkan dan mengekspor batubara yang selama ini menjadi andalan penerimaan negara dan devisa ekspor.”Di tengah persaingan perdagangan internasional sebagai dampak dari tensi perdagangan global saat ini, kebijakan penggunaan nasional dikhawatirkan dapat memicu reaksi dari negara-negara importir batubara kita terhadap ekspor komoditas lainnya yang pada akhirnya akan merugikan ekspor nasional,” tutupnya.

Pemerintah akan memberi keringanan kepada pengusaha batu bara yang mau melakukan hilirisasi. Keringanan yang diberikan adalah membebaskan royalti atau setoran ke negara.
“Dengan UU Cipta Kerja ini maka DME ataupun batu bara untuk hilirisasi itu sepenuhnya dibebaskan DMO dan royalti. Royalti dinolkan tak perlu menjual domestik, karena produk hilirnya 100% domestik,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di BPPT, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Airlangga mencontohkan jumlah produksi batu bara yang diserap untuk hilirisasi dibebaskan dari royalti.”Sebagai contoh 300 ribu ton metanol itu membutuhkan 1,2 juta ton batu bara, dan terhadap 1,2 juta ton ini tidak dikenakan domestik market obligation (DMO) maupun royalti,” tambahnya.

Namun, Airlangga mengatakan, batu bara untuk pembangkit listrik dan ekspor tetap berlaku DMO dan royalti.”Tetapi di luar volume tersebut untuk batu bara power plant atau diekspor ataupun yang lain tetap dikenakan royalti dan DMO,” tambahnya.Airlangga menjelaskan, fasilitas pembebasan royalti dan DMO diberikan untuk mengatasi impor gas yang besar.”Indonesia terkait ketergantungan impor LPG yang besar yaitu 7,19 juta ton dan harga LPG tidak pernah berubah. Sehingga tentunya ketergantungan anggaran akan semakin besar. Dengan pengembangan dimetil eter, dimungkinkan dengan diusulkannya dalam UU Cipta Kerja terkait fasilitasi,” terangnya.

Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra

Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra

daftarhargakomoditi.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra, Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra

Panen raya sudah dekat, akan tetapi pasokan beras di gudang Perum Bulog masih bersisa sebanyak lebih kurang 1,7 juta ton. Di mana realisasi penyaluran beras untuk operasi pasar baru mencapai 247.000 ton, dan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) baru mencapai 28.000 ton.Hal ini dikhawatirkan dapat membuat beras yang ada membusuk seiring waktu sehingga tak dapat digunakan.Menyiasati hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku telah memberi sejumlah arahan, yang jelas stok beras yang ada harus segera dikeluarkan.

“Kita lagi berusaha agar beras bulog keluar, kalau disimpan lama-lama bisa rusak (busuk),” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi dalam diskusi bertajuk Ketahanan Pangan Nasional Berkelanjutan Menuju Indonesia Kuat dan Modern 2045 di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (27/2/2020).Salah satu usul yang ditawarkan adalah membuka kembali program Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).”Kemarin kita usul bagaimana kalau rastra ada lagi yaitu sebanyak 300.000 ton beras itu khusus untuk rastra,” tambahnya.

Sebagai informasi, sejak September 2019 lalu, pemerintah resmi menghentikan program Rastra dan menggantikan sepenuhnya dengan BPNT. Dalam program BPNT, penyalur beras juga melibatkan swasta, dan Bulog bukan lagi penyalur beras utama.Selain membuka kembali program Rastra, usulan lainnya yang dianggap efektif dalam menyerap stok beras adalah dengan mengekspor 100 ton beras renceng ke Arab Saudi.”Kemudian kita juga merencanakan ekspor beras ke Arab Saudi untuk makannya orang umroh dan haji, itu juga jadi strategi,” tutupnya.

Sebanyak 20.000 ton beras Bulog turun mutu dan terancam busuk karena sudah disimpan lebih dari empat bulan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, ada beberapa skema untuk penggunaan beras turun mutu tersebut tanpa harus dimusnahkan.Terdapat empat alternatif pemanfaatan beras tersebut, di antaranya dijual dengan harga murah jika dinyatakan masih layak konsumsi. Lalu, dialihfungsikan menjadi tepung atau pakan ternak. Terakhir jika memang tak layak konsumsi maka beras tersebut dapat diolah jadi ethanol.Buwas menjelaskan, mekanisme di atas dapat dilakukan dengan lelang. Nantinya, pemenang lelang yang akan memproses pengalihan fungsi tersebut.”Akan dilelang terserah mau jadi apa nanti. Misalnya dia lelang mau jadi tepung, ya tapi harus jadi tepung. Lelang jadi pakan ya harus jadi pakan,” terang Buwas di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2019).Bulog akan menerima hasil lelang yang lebih rendah dari harga seharusnya. Perum selanjutnya akan meminta uang selisih penjualan kepada pemerintah.

Maka dari itu, Bulog akan minta ganti uang selisih penjualan kepada pemerintah.”Uangnya untuk Bulog, nanti kita lapor negara uang lelang sekian, dulu belinya dilelang. Nanti kita tinggal minta selisihnya,” paparnya.Perum Bulog berencana mengekspor 100 ton beras renceng ke Arab Saudi hari ini. Namun, rencana itu tertunda karena masih ada administrasi ekspor yang masih harus diurus di Kementerian Perdagangan (Kemendag).”Seyogyanya memang hari ini diberangkatkan ke Arab Saudi. Tapi masih ada administrasi yang belum lengkap sehingga masih harus dilengkapi,” ungkap Buwas di Gudang Bulog, Jakarta Utara, Kamis (27/2/2020).Saking semangatnya, ketika ada permintaan ekspor Buwas langsung bergegas memerintahkan pegawainya mengirim ke Arab Saudi. Sampai-sampai, ia lupa masih harus mengajukan izin ekspor ke Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.”Ternyata ekspor itu tidak mudah, karena ada prosedur. Kalau saya tadinya ekspor ya tinggal ekspor saja. Rupanya, lupa saya kalau ada Menteri Perdagangan, lupa saya. Karena itu kan kewenangannya Kementerian Perdagangan, ya wajar. Lupa saya, nah itu tak boleh,” kata Buwas disambut gelak tawa orang-orang di ruangan.

Baca Juga : Filipina Stop Impor Honda Beat Dari AHM

Buwas menjelaskan, beras yang terancam busuk tersebut dijual dengan harga Rp 5.000 per kilogram (kg), sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras Bulog Rp 7.300, maka selisih Rp 2.300 nya harus diganti pemerintah.”Karena ini merupakan CBP maka kita ajukan selisih harga tadi, dengan harga jualnya. Itu sudah ada aturannya. Jadi bukan berarti saya meminta-minta atau mengemis-ngemis juga. Dan semua ini titik akhirnya ada di Menkeu. Kan yang bayar, uangnya, kan ada di Menkeu. Kemarin Bu Menkeu sudah bilang akan dirapatkan dan dihitung. Tadi ya hitungannya selisih kalau dijual dengan harga murah,” kata Buwas.

Namun, dalam melaksanakan lelang tersebut Buwas akan menunggu kepastian bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siap mengganti selisih penjualan.”Nanti tunggu Bu Menkeu jika ada kebijakan bahwa negara akan membayar selisihnya. Hari ini tidak bisa apa-apa. Saya tahu Bu Menkeu sudah menyiapkan ini, hanya keputusannya belum, menunggu rakortas,” tandas dia.Menurut Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto, sejauh ini pengajuan ekspor tak ada masalah. Bahkan, pihaknya pasti akan memudahkan pengajuan ekspor.

“Kalau ekspor kita akan mudahkan semua lah. Nggak ada masalah,” tegas Agus ketika ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.Terkait rencana ekspor beras Bulog, ia belum melihat dokumen pengajuannya. Namun, ia memastikan ekspor tersebut akan dipermudah.”Saya rasa ekspor ini nggak ada masalah ya. mungkin saya belum lihat ada dokumennya yang masuk,” ungkapnya.Sebagai informasi, Beras renceng itu dijual dengan kemasan 200 gram. Harga asumsi per kilogram (kg) beras tersebut Rp 15.000.

Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba

Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba

daftarhargakomoditi.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Corona Jadi Batu Penghadang Ekspor Sektor Minerba

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan belum menerima laporan terkait dampak virus corona yang menggangu ekspor-impor di sektor batu bara. Namun, hal itu bisa saja terjadi di sektor energi.

“Kalau tembaga mungkin sudah ada pengaruhya,” kata Bambang di Komplek DPR MPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2020).Meski begitu, Bambang tidak mengetahui seberapa besar dampak dari virus corona terhadap kegiatan perdagangan Indonesia-China di sektor energi dan minerba. Sebab, hingga kini belum ada pengusaha batu bara yang melapor atau mengeluh.

“Belum ada, mudah-mudahan jangan ada,”kata Bambang.

Dia melanjutkan, ekspor mineral Indonesia ke China termasuk yang paling besar dan berpengaruh. Namun, dia enggan membeberkan jumlah pasti ekspor minerba ke negeri tirai bambu itu.

“Angkanya saya enggak tahu pasti, tapi yang jelas China termasuk yang besar, India juga,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, sudah hampir sebulan virus corona menyebar. Meski belum ada dampaknya bagi sektor minerba, namun jika hal ini berlangsung lama, dia memperkirakan akan berpengaruh terhadap sektor ini.Semakin lama virus itu belum teratasi, makan sektor minerba terancam bakal ikut terkena dampak. Hanya saja, seberapa lama virus itu bertahan dan bisa memengaruhi ekspor minerba ke China, dia belum bisa memastikan.

“Makanya saya itu enggak tahu berapa lama karena corona-nya enggak tahu selesai kapan. Kita lihat nanti deh,” kata Bambang.

Dia menambahkan, selama ini batu bara belum terpengaruh lantaran ekspornya sebagai energi, bukan barang industri. Sehingga hingga kini belum berpengaruh.Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa penyebaran virus corona di China tak berpengaruh terhadap kegiatan ekspor dari Indonesia ke Tiongkok.

Baca Juga : Australia Jadi Sasaran Indonesia Pasarkan Mobil Listrik

“Saya kira belum ada dampaknya terhadap corona ini. Memang ada yang mengkhawatirkan ekonomi di China sendiri akan secara signifikan melemah dari coronavirus itu sendiri. Ini something to be seen, kita lihat perkembangannya,” tuturnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (28/1/2020).Sebagai langkah antisipasi, Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memeriksa segala bahan baku industri dari China aman dari penyebaran virus corona.

“Saya kira itu masukan baik, apakah virus itu bisa tersebar melalui besi atau alat elektronik. Nanti saya akan saya survey ke Kementerian Kesehatan supaya mereka periksa barang-barang impor yang masuk ke China,” bebernya.Dia pun meminta agar publik Indonesia tidak terlalu membesar-besarkan mewabahnya virus corona, dan menyatakan Indonesia masih aman dari penyebarannya.”Alhamdulillah saya mendengar dari beberapa kementerian bahwa sampai hari ini belum ditemukan satu kasus dari coronavirus. Masalah coronavirus itu tetap waspada tapi jangan dibesar-besarkan,” imbuh dia.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menaruh kekhawatiran dengan dampak ekonomi dari adanya virus Corona yang mematikan. Menurutnya, isu ini akan menjadi masalah baru bagi perekonomian dunia.

“Yang terbaru adalah outbreak Corona di China. Tentu ini kan menjadi persoalan-persoalan baru untuk perekonomian dunia,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa (28/1/2020).Dampak paling terasa dari adanya virus Corona yakni akan berimbas pada kondisi pariwisata Indonesia. Di mana, wisatawan mancanegara asal China akan turun drastis.”Sudah pasti pariwisata dari China akan terganggu,” kata dia.Kendati begitu, dirinya mengaku masih akan terus melihat perkembangan dari permasalahan ini. Mengingat, virus Corona ini dampaknya tidak hanya di regional saja melainkan juga global.”Jadi kita lihat saja perkembangannya,” tandas dia.

Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar

Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar

daftarhargakomoditi.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Ekspor Nonmigas Riau Capai 6 Milyar

Realisasi ekspor nonmigas Kepulauan Riau (Kepri) mencapai USD 6,73 miliar sampai dengan akhir September 2019. Negara tujuan ekspor tertinggi masih Singapura dengan porsi mencapai 30,03 persen.Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi Kepri Fadjar Majardi menjelaskan, porsi ekspor ke Singapura ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk periode yang sama 2018, porsi ekspor nonmigas ke Singapura mencapai 40,85 persen.Kebalikan dengan Singapura, ekspor nonmigas ke Amerika Serikat (AS) dengan China justru mengalami kenaikan. Porsi ekspor Kepri ke China pada 2019 ini mencapai 12,23 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,85 persen.

“Sedangkan eksporKepri ke Amerika Serikat juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 8,97 persen menjadi 10,95 persen,” kata Fadjar saat melakukan Laporan Tahunan di Hotel Radisson, Batam, Senin (16/12/2019).Menurutnya Kepri menjadi daerah utama Indonesia yang diharapkan bisa mengambil keuntungan dari perang dagang antara AS dan China.”Terkait dengan perlambatan nilai ekspor ke Singapura yang menjadi tujuan utama Kepri, angka perlambatan sebesar 10,57 persen di 2019 ini memang menjadi hambatan bagi Kepri, ” Ujar Fajar.

Di sisi lain, hal tersebut menjadi pertanda kalau Kepri harus bergerak mencari negara tujuan ekspor di luar Singapura.Beberapa negara seperti AS, China, dan beberapa negara di Eropa bisa menjadi pilihan. Sehingga ekspor Kepri tidak lagi terganggu ketika Singapura mengalami perlambatan.Sebelumnya, Neraca Perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 1,33 miliar pada November 2019. Defisit tersebut disebabkan oleh defisit sektor migas sebesar USD 1,02 miliar dan defisit nonmigas sebesar USD 300 juta. Secara tahunan, Indonesia mencatatkan defisit sebesar USD 3,1 miliar.Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, meski mengalami defisit, Indonesia masih mengalami surplus terhadap beberapa negara. Tiga negara terbesar mengalami defisit terhadap Indonesia antara lain Amerika Serikat, India dan Belanda.

Baca Juga: Pemerintah Susun Strategi Untuk Dongkrak Ekspor

“Terhadap Amerika Serikat, Indonesia surplus sebesar USD 8,5 miliar sepanjang 2019 dari Januari hingga November. Terhadap India surplus sebesar USD 6,7 miliar. Kemudian, terhadap Belanda surplus USD 2 miliar,” ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (16/12/2019).Adapun 10 komoditas yang diekspor ke luar negeri antara lain bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, logam mulia dan perhiasan, karet dan barang dari karet, mesin dan peralatan mekanis, pakaian dan aksesorisnya serta alas kaki.Sementara itu, Indonesia juga mengalami defisit terhadap 3 negara seperti China, Australia dan Thailand. Terhadap China, Indonesia mengalami defisit sebesar USD 16 miliar sepanjang 2019. Angka ini turun jika dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar USD 18 miliar.”Selain China, Indonesia mengalami defisit terhadap Australia sebesar USD 2,4 miliar. Turun tipis bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar USD 2,8 miliar. Kemudian neraca dagang Indonesia juga defisit terhadap Thailand terhadap USD 3,5 miliar, turun dari tahun lalu sebesar USD 4,7 miliar,” paparnya.

Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar

Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar

daftarhargakomoditi.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Ekspor Indonesia Mencapai 167 Milyar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang 2019 sebesar USD 167,53 miliar. Angka tersebut turun tajam sebesar 6,94 persen dibanding pencapaian tahun lalu sebesar USD 180,01 miliar.”Secara kumulatif total ekspor sebesar USD 167,53 miliar. Turun tajam sebesar 6,94 persen dibanding tahun lalu sebesar USD 180,01 miliar,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Rabu (15/1).Suhariyanto melanjutkan, untuk Desember 2019, ekspor Indonesia mencapai USD 14,47 miliar mengalami kenaikan sebesar 3,77 persen apabila dibandingkan dengan November 2019. Non migas menyumbang sebesar USD 13,31 miliar dan migas menyumbang USD 1,16 miliar.”Harga minyak mentah di Indonesia pada November 2019 harganya USD 63,26 per barel. Dan Desember naik harganya USD 67,18 per barel. Jadi ada kenaikan harga minyak. Yang perlu diantisipasi dengan adanya konflik geopolitik AS-Iran,” jelasnya.

Menurut sektor ekspor Indonesia di Desember masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar USD 10,86 miliar. Kemudian disusul oleh sektor pertambangan sebesar USD 2,08 miliar dan pertanian sebesar USD 0,37 miliar.”Komoditas pertanian yang membuat ekspor meningkat dibandingkan November 2019 itu ada benerapa komoditas yang baik yaitu buah buahan, sarang burung, hasil hutan kayu dan biji kapas,” jelasnya.”Komoditas industri pengolahan yang naik yaitu komoditas minyak kelapa sawit, Lalu pakaian jadi. Sektor pertambangan secara month to month naik, tetapi secara year on year turun. Apa yang meningkat adalah biji tembaga, biji logam lainnya,” tandasnya.

Ekspor Indonesia di Desember 2019 Naik 3,77 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kenaikan ekspor Indonesia pada bulan Desember sebesar 3,77 persen atau naik USD 1,16 miliar dibanding bulan November 2019. Sedangkan secara Year on Year (YoY), angka ekspor tercatat naik sebesar 1,28 persen.Dengan demikian, total nilai ekspor Indonesia hingga Desember 2019 berjumlah USD 14,47 miliar.Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, ekspor sektor migas dan pertanian mengalami tren yang cukup signifikan.”Ekspor migas mengalami penurunan 31,93 persen YoY, sebaliknya non migas naik 5,78 persen. Di pertanian, ekspor naik 24,35 persen,” ujar Suhariyanto di kantornya, Rabu (15/1/2020).

Baca Juga  : Akhir Tahun Neraca Dagang Defisit 30 Juta USD

Lebih lanjut, kontribusi ekspor Indonesia masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar USD 10,86 miliar, meningkat 6,85 persen YoY.Kemudian dari sektor pertambangan sebesar USD 2,08 miliar, turun 1,91 persen YoY lalu sektor migas sebesar USD 1,16 miliar, turun 31,93 persen YoY.

Sektor Pertanian
Terakhir, sektor pertanian menyumbang USD 370 juta atau naik sebesar 24,35 persen YoY.Secara struktural, ekspor non migas menyumbang porsi paling banyak sebesar 91,97 persen, diikuti sektor industri sebesar 75,04 persen, tambang 14,38 persen, migas 8,03 persen dan pertanian 2,55 persen.

BPOM Siapkan Pengawasan Khusus

BPOM Siapkan Pengawasan Khusus

daftarhargakomoditi.web.id Impor Daging sapi mendapatkan regulasi terhadap BPOM,tidak hanya daging ternyata kosmestik juga mendapatkan pengawasan khusus dari BPOM. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai BPOM Siapkan Pengawasan Khusus. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai BPOM Siapkan Pengawasan Khusus

Pemerintah berencana membuka kuota impor daging kerbau sebanyak 60.000 ton pada tahun 2020. Impor ini dilakukan untuk program stabilisasi harga.Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi mengatakan, untuk sementara sudah diputuskan rencana impor untuk daging kerbau sebanyak 60.000 ton dalam rapat koordinasi (rakor) pangan di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian hari ini. “Tadi sudah diputuskan sementara untuk tahun 2020,” ujarnya usai rakor di Jakarta, Kamis (26/12/2019).Agung melanjutkan, penugasan impor daging kerbau sebanyak 60.000 ton diberikan kepada Perum Bulog. Dia mengakui, jumlah impor daging kerbau di tahun 2020 memang lebih kecil dari alokasi 2019 yang sebanyak 100.000 ton. “Tahun ini realisasinya baru 80.000 ton daging kerbau,” ungkapnya.Dia menambahkan, pemerintah juga berencana akan melakukan impor daging sapi dan kerbau untuk industri sekitar 129.000 ton. Agung mengaku, pemerintah masih mengevaluasi kebijakan impor daging sapi dari Brasil, Argentina, maupun Australia. “Kita lagi coba mempelajari kemungkinan impor dari mana saja. Yang jelas supaya bisa menekan harga turun,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, pembahasan terkait daging sapi termasuk beras masih akan difinalisasikan minggu depan. “Nanti ada tahapan berikutnya 1-2 minggu lagi,” tuturnya.Badan POM menyiapkan pengawasan khusus untuk produk ilegal di jalur perdagangan online. Produk yang paling diawasi adalah kosmetika impor ilegal yang saat ini sangat meresahkan.Kepala Badan POM Penny K. Lukito menyatakan pihaknya tahun ini telah melakukan kerjasama dengan Kemenkominfo dan marketplace utama di Tanah Air. Tahun depan kerjasama tersebut akan lebih diintensifkan. Pihaknya menargetkan nantinya akan ada pengawasan spesifik untuk obat-obatan, kosmetik, dan pangan olahan.”Produk kosmetik ilegal di atas 50% dari temuan kami untuk obat dan makanan ilegal. Ini dampak perdagangan cross border sehingga akan ada operasi khusus untuk itu,” ujar Penny di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca Juga : Teten Mengeluh Impor Susu Nasional Melonjak

Pihaknya bersama Kemenkominfo akan menarik produk kosmetik ilegal di toko online secara intensif. Produk yang diawasi lainnya adalah obat yang tidak ada izin edar ataupun obat yang membutuhkan resep dokter. Pihaknya juga akan mendorong platform marketplace besar untuk lebih selektif dan mengikuti aturan BPOM di Indonesia.”Mereka harusnya yang seleksi produk obat mana punya izin edar atau butuh resep. Kami juga ada kerjasama dengan asosiasi ekspedisi. Nanti akan kami take down produk ilegal di internet,” ujarnya.Sebelumnya BPOM melalui Tim Cyber Patrol menemukan banyak produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, manfaat, dan mutu yang diperjualbelikan melalui berbagai platform marketplace. Terhitung dari tahun 2018-2019, total ada 4.063 situs penjual obat ilegal. Sekitar 3.580 diantaranya berjualan di marketplace.Badan POM telah menggandeng Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) dan beberapa marketplace (Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, Klikdokter dan Halodoc) untuk bekerja sama melakukan pengawasan, pengiriman, dan iklan penjualan produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

daftarhargakomoditi.web.id Malaysia mulai takut terhadap impor babi dari Indonesia,maka dari itu Malaysia memberikan regulasi terhadap impor babi dari Indonesia.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Malaysia Larang Impor Babi Dari Indonesia

Pemerintah Malaysia melarang impor babi asal Indonesia untuk masuk ke negaranya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang produk babinya dilarang beredar di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pelarangan impor tersebut merupakan risiko yang harus dihadapi Indonesia. Pasalnya, beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi produsen utama daging babi telah terjangkit wabah demam babi Afrika atau African Swine Fever (ASF). Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah yang lebih luas, dia pun telah memerintahkan pemerintah daerah untuk mengisolasi daerah terjangkit.

“Itulah salah satu risiko kalau kita terjangkit maka saya tetapkan daerah khusus aja yang terjangkit itu yg harus dijawab. Maka katakanlah pengalaman kita tentang flu burung, begitu kita bilang terjangkit dia tidak masuk lagi,” ujar ditemui usai mengunjungi kediaman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu (25/12/2019). Syahrul pun mengatakan wabah tersebut hanya menjangkiti beberapa kabupaten di kawasan Sumatera Utara, yaitu di 16 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kabupaten/kota tertular yakni Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Karo, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Langkat, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan Medan. Syahrul pun mengatakan, untuk babi yang sudah positif terjangkit harus dimusnahkan.

“Katakanlah virus babi yang kita takutkan itu, kami sudah lakukan pengendalian secara maksinal dilakukan oleh para Gubernur, para Bupati dan jajaran pengaman yang ada. Tentu saja pengamanan sesuai prosedur memang kita harus musnahkan di sana dan itu dalam proses,” ujar dia. Hingga 11 Desember, jumlah babi mati di Sumatera Utara (Sumut) sudah mencapai 27.070 ekor di 16 kabupaten.

Matinya puluhan ribu babi itu terjadi sangat cepat. Dalam satu hari, angka kematian yang terlapor rata-rata 1.000 hingga 2.000 ekor per hari. Balai Veteriner Medan menyatakan babi yang mati selain terjangkit hog cholera, juga terindikasi virus demam babi afrika atau African Swine Fever (ASF). Pemerintah Malaysia melarang peredaran babi dan produk turunannya sejak 13 Desember 2019 lalu.

Baca Juga : Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Dilansir dari The Phnom Penh Post, larangan ini menyusul flu babi Afrika yang tengah mewabah. Deputi Kementerian Agrikultur dan Industri Agro Sim Tze Tzin menyatakan turis juga dilarang membawa masuk produk berbahan babi ke Malaysia. Petugas keamanan akan memeriksa bawaan peumpang dengan ketat. Apalagi ini puncak musim liburan dan banyak turis masuk. “Industri babi lokal nilainya 5 miliar ringgit Malaysia (Rp 16,8 miliar) dan 93 persen memenuhi kebutuhan. Pelarangan ini tidak akan memengaruhi penjualan babi di Malaysia,” kata Sim. Menurut Sim, hanya tujuh persen babi yang diimpor. Masyarakat tak perlu khawatir harga babi akan naik karena larangan ini.

Sejak November tahun lalu, Malaysia sebenarnya sudah menghentikan impor produk berbahan babi, termasuk daging babi yang dibekukan. Produk yang dilarang berasal dari 10 negara yang terkena wabah flu babi Afrika. Kesepuluh negara itu yakni Kamboja, China, Mongolia, Vietnam, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Filipina dan Timor Leste.

Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

daftarhargakomoditi.web.id Mulai 1 Januari 2020, mulai mendapatkan bea cukai untuk pembelian barang via e-commerce.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Impor Barang Via E Commerce Mendapat Bea Cukai

Pemerintah ubah aturan impor barang yang dilakukan via online atau e-commerce. Sebelumnya aturan impor barang minimal seharga USD 75 atau Rp 1 juta (USD 1= Rp 13,971) menjadi USD 3 atau Rp 41 ribu dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020.”Bahwa menjawab tuntutan daripada masyarakat usaha, juga masyarakat umum bahwa pemerintah masih harus melakukan perlindungan kepada pengusaha dalam negeri, yang memproduksi barang-barang yang head to head dengan barang-barang kiriman yang terutama di bawah USD 75,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pambudi, di Kementerian keuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Dengan diberlakukannya aturan baru, maka barang impor seharga di atas USD 3, dikenakan tarif bea masuk pajak. Adapun tarifnya yakni 7,5 persen untuk bea masuk, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP, sedangkan tanpa NPWP dikenakan PPh 20 persen.”Yang sekarang ini barang kiriman di bawah USD 75 diberikan fasilitas biaya masuk dan pajak dalam rangka impor, diturunkan bebas bea masuk jadi USD 3,” jelas Heru.Menurutnya, terdapat beberapa kebijakan yang diterapkan untuk melakukan penyesuaian nila pembebasan (de minimis), untuk treshold ditetapkan beberapa kebijakan, yakni menurunkan bea masuk untuk melindungi para pelaku usaha di Indonesia, yang menjual barang-barang di e-commerce seperti sendal, tas, kerajinan, makanan, dan lain sebagainya.Kebijakan selanjutnya, yakni merubah dari yang sebelumnya ambang batas USD 1 atau Rp 13,971, yang artinya juga kena pajak.”Tidak ada batas, sesuai prinsip tidak mengenal de minimis,” ungkapnya.

Baca Juga : Impor Buku Bebas Bea Cukai

Tarif Khusus
Selain itu, pemerintah juga membedakan secara khusus tarif untuk tiga komoditi, yaitu produk tas, sepatu, dan garmen atau baju. Dikarenakan, beberapa sentra-sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari Cina.Sehingga untuk tiga komoditi tersebut, tetap diberikan de minimis untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya dikenakan tarif normal atau Most Favoured Nation(MFN)Untuk bea masuk tas dikenakan 15 persen-20 persen, sepatu 25 persen-30 persen, dan produk garmen 15 persen-25 persen, PPN 10 persen, dan PPh 7,5 persen-10 persen.

“Kenapa seperti itu, karena untuk melindungi pelaku usaha di Cibaduyut, Cihampelas, Tajur, Tasikmalaya, dan sebagainya,” jelasnya.Ia pun mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil, untuk menciptakan perlakuan yang adil dalam perpajakan antara hasil produksi dalam negeri yang produknya mayoritas berasal dari beberapa asosiasi Industri Kecil Menengah (IKM), Kementrian Perindustrian, asosiasi Forwarder (ALFI), dan pengusaha retail atau distributor offline.

Impor Buku Bebas Bea Cukai

Impor Buku Bebas Bea Cukai

daftarhargakomoditi.web.id Akhirnya yang telah ditunggu tunggu impor terhadap buku bekas akhirnya mendapat bebas akan bea cukai. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Impor Buku Bebas Bea Cukai. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Impor Buku Bebas Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan remsi mengubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Adapun bea masuk atas barang kiriman yang dikenakan saat ini menjadi USD 3 per kiriman atau Rp 42 ribu dari sebelumnya USD 75.Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan tidak semua produk impor melalui penjualan online akan dikenakan bea masuk. Sebab, ada salah satu produk yakni buku, yang dibebaskan dari bea masuk dan juga pajak.”(Impor buku?) Bea masuk 0, PPn bebas dan PPh tidak dipungut. Artinya tidak ada pungutan baik bea masuk dan pajak impor,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Baca Juga : Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, penyesuaian ambang batas dilakukan untuk bea masuk atas barang kiriman menjadi USD 3 per kiriman atau Rp 42 ribu dari sebelumnya USD 75. Sedangkan pungutan pajak dalam impor diberlakukan normal atau tidak ada batas ambang bawah.Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan normal tidak ada batas ambang bawah,” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Rasionalisasi Tarif
Di samping itu, pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total ± 27,5 persen – 37,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 10 persen dengan NPWP atau PPh 20 persen tanpa NPWP) menjadi ± 17,5 persen (Bea Masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).Sebagai informasi, berdasarkan catatan dokumen impor, sampai saat ini kegiatan e-commerce melalui barang kiriman di Tanah Air mencapai 49,69 juta paket pada tahun 2019 meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada tahun 2018

Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun.  Berikut ini kami akan memberikan pembahasan yang berkaitan dengan artikel yang membahas mengenai Masalah Defisit Bisa Beres Dalam 5 Tahun

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pelaku industri otomotif Indonesia bisa mengekspor minimal 1 juta unit kendaraan pada 2024. Pasalnya saat ini total ekspor otomotif Indonesia sudah mencapai 300 ribu unit per tahun.”Saya minta sampaikan kepada seluruh keluarga besar industri otomotif, 2024 minimal 1 juta unit harus keluar dari Indonesia. Caranya gimana, saya enggak mau tahu,” kata Jokowi saat melepas ekspor perdana Isuzu Traga di di pabrik Isuzu Karawang Plant, Kawasan Industri Suryacipta, Karawang Timur, Kamis, 12 Desember 2019.Jokowi menuturkan saat ini nilai ekspor otomotif Indonesia mencapai US$ 8 miliar per tahun. Dengan target yang ia berikan maka pada 2024 nilai ekspor otomotif harus naik tiga kali lipat.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta pelaku bisnis harus optimistis dengan target yang ia berikan. Ia merasa selama ini masyarakat Indonesia lebih kuat pesimistisnya. “Kita sering tak percaya diri karena kerja enggak pernah pakai target yang terukur dan realistis. Saya yakin, insya Allah bisa terwujud,” tuturnya.Menurut Jokowi, fokus pemerintah saat ini adalah mengurangi impor dan meningkatkan ekspor. Hal ini untuk memperbaiki masalah defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang puluhan tahun tidak bisa diselesaikan.Ia yakin masalah defisit yang Indonesia alami bisa selesai dalam waktu 4-5 tahun ke depan. “Itulah target yang ingin kami capai dalam 5 tahun ke depan. Saya melihat peluang itu sangat terbuka lebar,” ujarnya.

Baca Juga : Uni Eropa Gugat Indonesia Ekspor Nikel

Presiden Direktur PT. Astra International, Prijono Sugiarto, mengatakan untuk ekspor perdana ini, rencananya Isuzu bakal mengirim 6 ribu unit Isuzu Traga ke Filipina hingga akhir 2020. Ia memperkirakan kontribusi pada devisa negara dari ekspor ini mencapai US$ 66 juta per tahun. Pada tiga tahun ke depan, Isuzu Indonesia berencana memperluas negara tujuan ekspor Isuzu Traga hingga lebih dari 20 negara.

1 2 3 8