Bu Susi Kontrol Ekspor Lobster

Bu Susi Kontrol Ekspor Lobster

daftarhargakomoditi.web.id Beberapa artikel yang akan kami sajikan untuk anda kali ini ,bisa sangat membantu apabila anda ingin mencari informasi yang berikaitan mengenai Bu Susi Kontrol Ekspor Lobster. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang membahas dan mengulas mengenai Bu Susi Kontrol Ekspor Lobster

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo berniat merevisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016, tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.Revisi dilakukan supaya Indonesia bisa membudidaya lobster dan mendapat nilai tambah sebelum akhirnya diekspor. Sudah sampai mana rencana revisi Permen ini?”Kalau revisi Permen sudah finalisasi. Kami sudah laporkan secara lisan kepada Pak Menko Maritim (Luhut Binsar Pandjaitan) dan beliau menerima laporan itu sangat mendukung, dan untuk langkah selanjutnya kami akan laporkan ke Bapak Presiden (Joko Widodo/Jokowi),” katanya di pusat riset kelautan Universitas Tasmania, Hobart, Tasmania, Kamis (27/2/2020)”Secara lisan sudah saya sampaikan (ke Jokowi), tinggal nanti kami akan presentasi dalam waktu dekat,” tambahnya.Ia mengatakan, jika Jokowi sudah setuju, maka KKP akan merilis Permen baru yang akan menggantikan Permen yang dirilis oleh menteri KP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.”Kalau presiden sudah setuju, kita tinggal keluarkan Permen. Karena permen ini muncul atas aspirasi penyerapan masyarakat semua, pelaku usaha termasuk pemangku kepentingan lainnya termasuk orang-orang pemerhati lingkungan. Mayoritas setuju untuk budidaya. Intinya harus ada pemanfaatan dan diawasi dengan baik,” jelasnya.

Saat ini budidaya lobster masih terganjal Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tersebut. Sekarang ini benih lobster banyak diselundupkan akibat budidaya yang memakan waktu lama.Pemerintah pun berniat membuka kembali keran ekspor benih lobster sambil mengembangkan teknik budidaya dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi.Salah satu caranya adalah menggandeng Universitas Tasmania, Australia, untuk kerja sama riset dan pengembangan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan berniat membudidaya lobster di dalam negeri sehingga mendapatkan nilai tambah. Indonesia tidak akan sendiri karena negara tetangga mengaku siap bantu.Negara tetangga tersebut adalah Australia. Pada Kamis 27 Februari 2020 waktu setempat, pemerintah Indonesia sudah meneken MoU dengan pihak Australia, dalam hal ini Universitas Tasmania.”Australia bukan hanya sahabat Indonesia tapi juga tetangga. Kita bisa memilih teman, tapi tidak bisa memilih tetangga. Tetangga itu sudah kehendak Tuhan. Apakah kita bisa jadi tetangga yang baik, atau tetangga yang jahat. Australia memilih untuk jadi tetangga yang baik untuk Indonesia, maka dari itu saya bersyukur dan berterima kasih,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo di Hobart, Tasmania, Kamis (27/2/2020).

Ruang lingkup kerja sama yang diteken dalam MoU tersebut antara lain:
– Melakukan penelitian bersama di bidang kelautan dan perikanan,
– Mengembangkan program tailor-made di bidang pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan,
– Secara bersama-sama mempromosikan pencapaian dan hasil penelitian bersama melalui pengembangan proyek percontohan,
– Segala bentuk kerja sama lain yang relevan yang akan diputuskan bersama oleh para pihak terkait.

Baca Juga : Beras Bulog Telat Ekspor Jadi Rastra

Indonesia sendiri sudah berniat untuk membudidaya lobster supaya dapat nilai tambah. Edhy mengaku akan merevisi Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan melarang penangkapan benih lobster karena dinilai bisa menghambat budidaya lobster.Menurut Edhy, rencana revisi permen itu sudah disampaikan ke Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, dan secara lisan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).”Secara lisan sudah saya sampaikan (ke Jokowi), tinggal nanti kami akan presentasi dalam waktu dekat,” tambahnya.Ia mengatakan, jika Jokowi sudah setuju, maka KKP akan merilis Permen baru yang akan menggantikan Permen yang dirilis oleh menteri KP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan melarang penangkapan benih lobster karena diperkirakan bisa berujung kepada kepunahan lobster.Namun Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo akan merevisi kebijakan yang diterbitkan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Menurut Edhy, lobster tidak akan punah meski sudah ditangkapi berkali-kali.”Satu, masalah tentang lobster kita harus klarifikasi dulu, bahwa ternyata kita tidak akan mengalami kepunahan soal lobster ini. Di sini dijawab langsung oleh ahlinya, beliau meneliti sudah 20 tahun,” katanya di pusat riset kelautan Universitas Tasmania, Hobart, Tasmania, Kamis (27/2/2020).Edhy sebelumnya sudah berdiskusi dengan para peneliti lobster dari Universitas Tasmania. Wilayah Australia ini memang termasuk dalam sepuluh besar penghasil lobster terbaik di duniaSekarang, menurut Edhy, tinggal bagaimana Indonesia bisa membudidaya lobster dengan baik sehingga bisa menjadi nilai tambah.Edhy menambahkan, tingkat keberhasilan budidaya lobster Australia sudah mencapai 25%, sehingga Indonesia bisa meniru cara negeri jiran tersebut.

“Indonesia harus bisa belajar. Apalagi lobster adalah salah satu komoditas yang masih dimakan oleh orang kaya, nah ini yang harus kita kembangkan dan ini harus kita dorong,” ujarnya.”Salah satunya adalah bagaimana melakukan budidaya secara sustainable efektif efisien, dan bagaimana melakukan penangkapan ikan juga supaya ramah lingkungan,” tambahnya.Selain itu, Edhy yang datang bersama rombongan eselon I KKP itu juga berdiskusi soal budidaya ikan hingga kepiting di universitas tersebut.”Kita harapkan ini bisa jadi langkah pertama, jadi bagaimana budidaya yang diminta pak presiden ini bisa menjadi perkayaan bagi kami untuk melakukan budidaya di masyarakat lebih cepat dan lebih ramah lingkungan,” tambahnya.