Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

Komoditas Pangan Pertanian Infrastruktur

daftarhargakomoditi.web.id Komoditas di segi pangan yang berdampak pada Infrastruktur kembali menjadi problematika yang menjalar dalam kehidupan.Berikut adalah artikel yang membahas tentang komoditas pangan pertanian dan infrastruktur.

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup. Oleh karena itu, kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak asasi yang harus dipenuhi (Ismet, 2007, Suryana, 2008). Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu, yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional.

Laju pertumbuhan penduduk menjadi tantangan karena produksi pangan stagnan, bahkan cenderung turun. Pada tingkat global dan nasional, produksi pangan dihadapkan pada berbagai persoalan besar. Di antaranya semakin terbatasnya lahan dan air untuk pertanian erosi dan intrusi air laut, serta perubahan iklim yang memicu ledakan hama dan mengacaukan budidaya.

Food and Agriculture Organization (FAO) mengiyakan bahwa produksi pangan dunia harus meningkat 60 persen pada tahun 2050. Saat itu, jumlah penduduk diperkirakan 9.3 miliar orang dibandingkan saat ini 7,7 miliar (FAO, 2015).

Komoditas Pangan Indonesia
Tahun 2050 penduduk Indonesia diperkirakan 366 juta jiwa, bandingkan dengan populasi pada tahun 2019 sebesar 267 juta jiwa. Jumlah penduduk kelompok 15-64 tahun (usia produktif) mencapai 183,36 juta jiwa atau sebesar 68,7 % dari total populasi (katadata, 2019).

Sebuah lonjakan yang cukup besar atas jumlah kepadatan penduduk di Indonesia yang menegaskan diperlukannya strategi-strategi pangan yang responsif. Kebijakan-kebijakan pemerintah diharapkan pula proaktif mendukung produktivitas komoditas pangan yang dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, sebuah fakta miris terangkat ketika ada upaya dari pemerintah untuk melakukan keseragaman pangan. Sebuah resiko yang dapat mengakibatkan bencana jika hal ini dilakukan, mengingat bahwa budaya-budaya Indonesialah yang menciptakan bervariasinya jenis pangan. Hanya 30 jenis tanaman pangan yang dibudidayakan untuk memenuhi 95 % kebutuhan pangan global. Empat di antaranya beras, gandum, jagung, dan kentang.

Contohnya jenis pangan yang terlihat tidak populer seperti sagu? Di manakah posisi sagu yang menjadi sumber makanan pokok terutama di wilayah timur Indonesia? Keberadaan sagu khususnya di Papua pun memerlukan perhatian yang serius. Sebagian besar tanaman sagu di Papua, siap panen namun dibiarkan di alam sehingga terancam mati sia-sia. Ironisnya sebagian besar sagu berada di kabupaten Asmat yang rentan terkena bencana kesehatan dan gizi buruk.

Sebagai salah satu sumber pangan potensial, sagu harus dipertahankan di masyarakat yang masih mengkonsumsinya. Keunggulan sagu sebagai sumber pangan masa depan yang dirangkum dalam buku Sago Palm : Multiple Contributions to Food Security and Sustainanble Livelihood (Springer, 2018).

Sagu mampu tumbuh di rawa-rawa dan lahan gambut. Ketika tanaman lain tidak bisa tumbuh. Sagu juga memiliki produktivitas sangat tinggi, 150-300 kg tepung sagu per tanaman. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan 30 juta ton padi, dibutuhkan 1 juta hejktar lahan sagu. Sagu juga bisa diolah menjadi gula cair.

Tantangan Ketahanan Pangan
Lebih lanjut, kasus kelaparan dan kurang gizi menjadi ancaman terbesar di berbagai belahan dunia. Ada banyak studi dan laporan yang mengarah pada kurang tersedianya suplai pangan, mahalnya harga pangan, dan adanya beragam tantangan ketahanan pangan (Henk Breman dan Stringer Kofi Debrah, 2003).

Temuan dari Randy Stringer di Australia patut membawa perhatian. Ditemukan bahwa sesungguhnya ada cukup pasokan pangan untuk memberi makan dunia. Data tersebut, mungkin terlalu tua sebagai referensi kondisi sekarang ini.
Sejarah juga telah mendokumentasikan bahwa umumnya pemerintah kolonial mewarisi jenis lembaga pengatur harga pangan yang mirip, yakni badan negara urusan logistic (state marketing board). Lembaga ini berfungsi membeli seluruh produk pangan yang laku dipasaran global (cash crops), menentukan harga beli dan jualnya. Selain itu mengekspornya serta mendistribusikan ke pelosok negeri.

Baca Juga : Rokok Peran Kedua Kemiskinan

Sudut pandang lainnya, pada saat yang sama para petani di pedesaan hidup secara terbatas pada tingkat subsisten. Apalagi karena sejumlah komoditas pangan dibeli dengan harga sangat rendah oleh pemerintah. Akibatnya petani enggan untuk menanam komoditas tersebut dan beralih ke produk pertanian yang harga jualnya lebih tinggi dan disubsidi penanamannya oleh pemerintah.

Wilayah Asia Tenggara pun mengungkap bukti-bukti yang menjelaskan bahwa permasalahan bukan terletak pada kekurangan suplai pangan. Model kebijakan pangan yang merugikan petani dan pendekatan politik yang tidak tepat sasaran untuk memecahkan kasus kelaparan.

Ketahanan pangan sendiri bukan berarti swasembada (self sufficiency). Menurut Simon Maxwell (1996) dan Robert Stinger (2000), ada banyak komunitas yang tidak bisa (tidak mampu) memproduksi cukup pangan bagi dirinya karena berkurangnya air, orang yang mau bercocok tanam.

Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Dalam konteks global, pembangunan pertanian Indonesia memiliki keterkaitan dengan pembangunan pertanian negara tetangga seperti ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) dan Asia bahkan dunia (ASEAN Sectretariat, 2008; Plummer, 2009). Kebijakan yang diimplementasikan di negara lain akan memengaruhi dan berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pertanian di Indonesia, dan sebaliknya.

Bahkan belakangan ini, fenomena daya saing akibat kebijakan (policy-induced competitiveness) sudah semakin diperhatikan, sehingga kebijakan yang tepat (right policy) harus menjadi perhatian serius juga. Oleh karena itu, analisis pembelajaran atas pengalaman terbaik dari negara lain merupakan salah satu langkah strategis dalam membahas dan menganalisis serta merumuskan arah dan kebijakan pembangunan pertanian Indonesia.

Jepang salah satunya, negara dengan pertumbuhan nilai tambah pendapatan petani tertinggi jika dibandingkan dengan negara di India, Thailand, dan Indonesia (World Bank 2013 dan FAO 2014). Walaupun memiliki pangsa pasarnya relatif rendah namun pendapatan nominal petani di Jepang jauh lebih tinggi dan lebih riil. Peningkatan pendapatan petani secara riil harus menjadi sasaran dan target utama bagi seluruh upaya pembangunan pertanian, di samping harus diikuti dengan peningkatan produksi dan harga riil komoditas pertanian.

Kelebihan lainnya, ialah secara mendasar arah dan sasaran kebijakan pertanian Jepang meliputi; pengembangan strategi ekspor sesuai dengan spesifikasi khusus dan negara tujuan, pengembangan budaya dan industri pangan, dan aliansi strategis berbagai industri. Selain itu, pengembangan dan promosi teknologi baru dan varietas, pengembangan strategi regional untuk reformasi strukturisasi pertanian, dan konsolidasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian (peningkatan skala usaha) (Frans B.M. Dabukke dan Muhammad Iqbal, 2014).

Salah satu implementasi kebijakan operasional pemerintahan Jepang yang menjadi kunci dalam pembangunan pertanian adalah dukungan pembayaran langsung untuk pendapatan petani (direct payment for income support for farmers). Kebijakan tersebut memberi pembayaran langsung baik pembayaran tetap maupun pembayaran variable kepada setiap petani yang bersedia bergabung secara sukarela dalam sistem penyesuaian penawaran dan permintaan Kementerian Pertanian Jepang.

Besaran pembayaran langsung tersebut disesuaikan berdasarkan beda harga antara harga jual standar yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga jual panen petani. Besaran pembayaran ditetapkan untuk menutupi biaya pokok atau standar komoditas petani. Sedangkan untuk besaran pembayaran variabel ditetapkan untuk menjamin keuntungan normal petani.

Kebijakan operasional lainnya adalah pembayaran langsung untuk mendukung pendapatan petani perkebunan di dataran tinggi. Mekanisme dan implementasinya mirip dengan tanaman pangan. Perbedaannya hanya pada besaran pembayaran langsung didasarkan pada perbedaan mutu jual (bukan beda harga seperti tanaman pangan). Mekanisme dan implementasi kebijakan tersebut dialokasikan untuk komoditas dataran tinggi seperti gandum, kedelai, gula, bit, dan kentang.

Negara Indonesia seharusnya bisa menerapkan kebijakan yang sama dengan negara Jepang. Walaupun saat ini masih terkendala rendahnya kepemilikan lahan pertanian. Terlebih juga bagaimana terbatasnya akses ke lahan pertanian kritis dan kehutanan yang sebenarnya dapat menjadi potensi lahan yang produktif untuk dikembangkan, tanpa mengabaikan ekosistem lingkungan.

Tahun 2019 ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian mulai meningkatkan infrastruktur irigasi pertanian yang dilaksanakan dengan cara memberdayakan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Tani. Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik sehingga dapat memberikan kontribusi selain peningkatan pertanian, yaitu pengentasan kemiskinan. Selain itu juga, penyediaan layanan asuransi pertanian yang difungsikan untuk menggenjot potensi lahan dan optimalisasi lahan rawa di beberapa wilayah.

Lebih lanjut, pengelolaan pertanian di Indonesia harus mulai tersistem dengan baik. Infrastruktur dalam bidang kelembagaan pertanian harus terus diperkuat sebagai tempat bernaung para petani. Sudah saatnya pula, komoditas pangan menjadi sisi keunggulan utama yang dimiliki Indonesia. Pendekatan secara teknologi juga menjadi perhatian yang tidak boleh terabaikan. Peningkatan kualitas benih dan bibit harus juga dikembangkan dan ditingkatkan, dengan bantuan kontribusi dari tenaga ahli pertanian yang khususnya berasal dari dalam negeri, sehingga terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia yang mumpuni.

Rokok Peran Kedua Kemiskinan

Rokok Peran Kedua Kemiskinan

Daftarhargakomoditi.web.id Rokok merupakan sumber penghasilan bagi Indonesia dan juga aspek kemiskinan. Berikut ini adalah ulasan mengenai rokok yang menjadi peran kedua dalam kemiskinan RI.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data data garis kemiskinan di Tanah Air per Maret 2018. Ada sejumlah komoditi makanan yang mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia tersebut.Secara nasional, demikian dikutip dari situs BPS, beras menjadi faktor paling berpengaruh, baik di perkotaan (20,95 persen) maupun di pedesaan (26,79 persen). Apa lagi komoditi lainnya yang mempengaruhi garis kemiskinan ini?

1. Rokok kretek filter ternyata ada di posisi kedua
Kala Rokok Kretek Filter Punya Andil Besar Terhadap Garis Kemiskinan
Boleh percaya boleh tidak, tapi data menyebutkan bahwa rokok kretek filter memberi sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan. Dan, ini terjadi di perkotaan (11,07 persen), maupun di pedesaan (10,21 persen).

Info Terbaru Game Joker123 : Kini daftar agen situs judi slot joker123 online Indonesia dengan deposit minimal hanya 25000 ribu saja dapat anda lakukan melalui link http://www.jokerr123.org/ sehingga anda bisa memainkan semua game slot online, game tembak ikan joker123.

Contoh di Kalimantan Barat. Di provinsi ini, beras juga memberi sumbangan pengaruh sebesar 22,52 persen di perkotaan dan 29,53 persen di pedesaan. “Sedangkan rokok kretek filter, di perkotaan sebesar 12,11 persen dan 9,71 persen di pedesaan,” kata Kepala BPS Kalbar Pitono, Selasa (17/7), seperti dikutip dari situs Antara.

Lebih lanjut dia menjelaskan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan juga nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Baca Juga : Rokok Dan Beras Jadi Penyumbang Kemiskinan RI

2. Apa arti data-data di atas?
Artinya berdasarkan data garis kemiskinan tersebut, ungkap Pitono, warga memilih untuk membeli rokok kretek setelah beras ketimbang kebutuhan lainnya, seperti makanan bergizi bagi anak.

3. Komiditi lain yang mempengaruhi garis kemiskinan
1. Telur ayam ras (4,09 persen di perkotaan dan 3,28 persen di pedesaan)
2. Daging ayam ras (3,55 persen di perkotaan dan 2,08 persen di pedesaan)
3. Mi instan (2,43 persen di perkotaan dan 2,21 persen di pedesaan)
4. Gula pasir (2,24 persen di perkotaan dan 3,07 di pedesaan)
5. Kopi bubuk dan kopi instan (1,88 persen di perkotaan dan 1,93 persen di pedesaan)

Sementara itu, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan–baik perkotaan dan pedesaan–adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Rokok Dan Beras Jadi Penyumbang Kemiskinan RI

Rokok Dan Beras Jadi Penyumbang Kemiskinan RI

daftarhargakomoditi.web.id Siapa yang sangka jika Rokok dan beras yang merupakan kebutuhan utama rakyat Indonesia merupakan penyebab utama kemiskinanan di Indonesia. Berikut ini adalah alasan mengenai kemiskinan yang disebabkan oleh beras dan rokok.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen atau setara 25,14 juta penduduk. Dari realisasi angka kemiskinan tersebut, ada beberapa komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan baik di pedesaan maupun perkotaan.

Sementara itu, garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp313.232 dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp112.018.

1.Beras dan rokok kretek penyumbang utama kemiskinan
Dua komoditi yang termasuk dalam jenis makanan ini memberi kontribusi cukup besar terhadap kemiskinan. Untuk beras, kontribusnya sebesar 20,59 persen di perkotaan, 25,97 persen di pedesaan. Sementara itu rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua, yakni sebesar 11,22 persen di perkotaan dan 11,36 persen di pedesaan.

“Rokok kontribusinya naik. Karena tiap bulan inflasinya 0,01 persen. Kalau rokok naik nggak ada yang komplain,” kata Kepala BPS dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/7).

Baca Juga : Palestina Minta RI Bebaskan Cukai

2.Kontribusi komoditi bukan makanan
Selain itu, untuk kategori komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan adalah perumahan, bensin, dan listrik.
Keempatnya merupakan kontributor terbesar dengan masing-masing perumahan sebesar 8,16 persen (perkotaan), 7,26 persen (pedesaan). Kemudian bensin sebesar 4,28 persen (perkotaan) dan 3,50 persen (pedesaan), lalu listrik sebesar 3,80 persen (perkotaan) dan 2,04 persen (pedesaaan).

3.Penduduk miskin di kota dan desa
Secara persentase, penduduk miskin di perkotaan turun dari September 2018 sebesar 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Penurunan itu juga terjadi di pedesaan dari sebelumnya pada September 2018 sebesar 13,10 persen, menjadi 12,85 persen pada Maret 2019.
Secara angka, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun dari 10,13 juta orang pda September 2018 menjadi 9,99 juta orang pda Maret 2019. Sementara itu di pedesaan juga turun dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019.

Palestina Minta RI Bebaskan Cukai

Palestina Minta RI Bebaskan Cukai

Daftarhargakomodi.web.id Bea cukai termasuk dalam komoditi negara karena masuk dalam pemasukan negara juga. Berikut ini adalah artikel mengenai permintaan Palestina untuk bebaskan Bea Cukai dalam Komoditi.

Palestina kembali meminta Indonesia untuk membebaskan 61 komoditi ekspornya dari bea masuk. Hal itu disampaikan Moga Simatupang, Sekretaris Direktorat Jenderal Negosiasi Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Indonesia.

Di antara ke-61 produk yang dimohon Palestina untuk dibebaskan bea ekspor adalah mur, baut, dan sabun.Moga mengatakan, saat ini telah ada dua komoditi Palestina yang dibebaskan penuh dari tarif, yakni kurma dan zaitun.

“Kementerian perdagangan telah menerima permohonan tersebut, tapi kita perlu melakukan preferential trade agreement tidak seperti yang sebelumnya kita lakukan dengan MoU,” kata Moga Simatupang di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

“Selain produk mereka bisa masuk 0 persen, kita berharap ada penurunan tarif produk kita ke sana,” lanjutnya.

Saat ini, nilai jual-beli Indonesia dengan Palestina telah mencapai US$ 3,5 juta, menurut data dari BPS. Indonesia mengekspor US$ 2,8 juta sementara impor RI dari Palestina baru US$ 717.000. Dengan demikian Jakarta masih surplus dari Ramallah.

Adapun komoditas Indonesia yang dibeli Palestina di antaranya adalah kopi, roti, peralatan toko roti, piring, kayu, dan karet vulkanisir.

Kedutaan Besar Palestina di Jakarta mengadakan workshop export led prosperity made in Palestine (Liputan6.com / Siti Khotimah) Kedutaan Besar Palestina di Jakarta mengadakan workshop export led prosperity made in Palestine Untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral, Kedutaan Besar Palestina di Jakarta mengadakan workshop bertajuk Export Led Prosperity Made in Palestine yang digelar Kamis, 24 Juni 2019. Kegiatan itu bermanfaat untuk membuka wawasan para pemangku bisnis dan kebijakan di Indonesia terhadap berbagai dimensi perekonomian yang ada di Palestina.

Baca Juga : Pemblokiran Komoditi Ilegal

“Kami bertujuan untuk bisa memperkuat perekonomian kedua negara, Palestina dan Indonesia, sehingga kita bisa bersama-sama dalam mengembangkan perekonomian yang ada,” kata Duta Besar Palestina Zuhair Al Shun dalam sambutan lokakarya.”Saya mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk datang ke Palestina, sehingga dapat menyaksikan langsung bagaimana potensi-potensi perekonomian yang ada di Palestina,” lanjutnya.

Dalam seminar ini hadir sejumlah delegasi misi dagang Ramallah, di antaranya adalah Jawad Al Muty yang mewakili Kementerian Perekonomian Nasional Palestina, perwakilan Palestine Trade Center (Paltrade), Ola Hammouda dari Palestine Investment Promotion Agency, serta Hammad Sadeq dari Palestinian Industrial Free Zones.

Dalam lokakarya ini, Palestina berharap aktor bisnis Indonesia dapat mengidentifikasi secara detail produk apa saja yang mereka anggap berpotensi bagus dalam perdagangan.Selain perwakilan sejumlah perusahaan, dalam acara ini hadir pula JICA dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Pemblokiran Komoditi Ilegal

Pemblokiran Komoditi Ilegal

Daftarhargakomoditi.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan ulasan mengenai Kemendag yang memblokir 39 situs perusahaan berjangka komoditi ilegal. Komoditi Ilegal disini maksudnya adalah tindak komoditi yang tidak sah atau gelap.

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kembali blokir 39 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.Kepala Bappebti Tjahya Widayanti mengatakan, sampai bulan September 2019, Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 142 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal. Sepanjang tahun 2018, Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 161 domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.

Bappebti sebagai salah satu dari 13 Kementerian/Lembaga anggota Satgas Waspada Investasi (SWI), turut berperan aktif memberantas kegiatan di bidang perdagangan berjangka ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,” jelas dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/9/2019).Pemblokiran ini merupakan langkah pencegahan dalam melindungi masyarakat terhadap pelanggaran perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Bappebti memiliki wewenang untuk mewajibkan setiap pihak menghentikan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari Bappebti.

Pemblokiran terhadap domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal rutin dilakukan Bappebti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, penyedia jasa situs internet, dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia. Bappebti juga secara terus-menerus memantau secara langsung aktivitas domain ilegal tersebut.Selain itu, Tjahya menyampaikan, Bappebti sangat menyambut baik dan berterima kasih kepada SWI yang turut mengumumkan daftar domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal.

“Informasi daftar domain situs perusahaan berjangka komoditi ilegal yang diumumkan SWI diharapkan dapat membuat masyarakat untuk semakin berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang perdagangan berjangka illegal,” tegasnya.Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan M. Syist juga mengimbau kembali agar masyarakat dapat memastikan terlebih dahulu legalitas dari pemerintah terhadap perusahaan yang menawarkan investasi.

Baca Juga : Korut Meraup Untung Dari Ekspor Komoditi Terlarang

“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati, karena ada banyak cara yang dilakukan perusahaan perdagangan berjangka ilegal untuk menarik minat para calon nasabah,” jelas Syist.

Adapun modus-modus yang sering digunakan antara lain:

1. Melakukan aktivitas selayaknya pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti. Entitas ilegal tersebut menawarkan kontrak berjangka (biasanya forex, index, dan komoditi) kepada masyarakat dan biasanya dengan margin yang rendah.

2. Melakukan duplikasi/mendompleng situs pialang berjangka legal yang memiliki izin usaha dari Bappebti dengan menggunakan nama yang mirip dengan pialang berjangka legal. Bagi calon nasabah yang tidak jeli, perusahaan tersebut terkesan sebagai pialang berjangka yang legal.

3. Menawarkan bagi hasil. Nasabah hanya menyetorkan sejumlah dana dan pihak perusahaan yang akan melakukan transaksi atas dana tersebut dan keuntungan akan dibagi dengan jumlah persentase tertentu.

4. Memberikan janji pendapatan tetap yang tinggi dengan nilai persentase dan jangka waktu tertentu. Menawarkan daftar paket investasi yang dibagi berdasarkan kemampuan keuangan calon nasabah. Paket investasi tersebut biasanya dibagi menjadi paket silver, gold, dan platinum.

5. Seolah-olah menjalankan/melakukan transaksi kontrak berjangka. Namun, kenyataannya hanya digunakan sebagai modus untuk mengelabui masyarakat agar menanamkan modal kepada perusahaan tersebut. Dana yang terkumpul hanya berputar di antara anggota tanpa ditransaksikan di bidang PBK (biasanya menggunakan skema Piramida/skema Ponzi).

6. Menjadi Introducing Broker (IB) dari pialang luar negeri dengan mencantumkan legalitas dari regulator dunia, misalnya International Financial Services Commission (IFSC) di Belize, Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC) di Siprus, Financial Conduct Authority (FCA) di London, dan British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) di Kepulauan Virgin Britania Raya. Meskipun telah memiliki legalitas dari regulator internasional, untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai pialang berjangka di wilayah Republik Indonesia harus memiliki izin usaha dari Bappebti.

7. Mencatut legalitas dari Bappebti dan lembaga pemerintah lainnya (biasanya menampilkan logo) untuk menarik dan meyakinkan masyarakat.

8. Menyelenggarakan seminar, edukasi, dan pelatihan di bidang perdagangan berjangka dengan penarikan margin untuk tujuan transaksi, tanpa memiliki izin dari Bappebti.