Korut Meraup Untung Dari Ekspor Komoditi Terlarang

Korut Meraup Untung Dari Ekspor Komoditi Terlarang

Daftarhargakomoditi.web.id – Laporan rahasia PBB mengungkapkan bahwa Korea Utara setidaknya mendapatkan $200 juta setelah melanggar sanksi larangan ekspor di tahun 2017. Barang-barang yang Korea Utara ekspor merupakan komoditi terlarang menurut yuridiksi PBB, seperti yang dilansir dari CNN, The Guardian, dan Voice of America.

1. Berbagai komoditas terlarang mengalir secara diam-diam masuk ke Suriah dan Myanmar
PBB yang sudah memberikan sanksi larangan ekspor kepada Korea Utara sejak tahun 2016 terbukti tidak dapat menghentikan pergerakan mereka. Hasil laporan PBB menunjukkan bahwa Korea Utara berhasil mengekspor berbagai jenis senjata konvensional, amunisi, maupun senjata kimia ke daerah konflik seperti Suriah dan Myanmar.

Korea Utara yang memang secara tidak langsung terlibat dalam berbagai konflik di dunia diam-diam telah membuat pasar baru bagi industri pertahanan dalam negerinya.

Tidak hanya senjata, PBB terang-terangan melarang Korut untuk mengirim SDA yang mereka miliki ke berbagai negara di dunia. Setelah PBB menyelidiki sebuah pengiriman di tanggal 5 Agustus 2017, dari 16 pengiriman yang dilakukan oleh Korut 15 di antaranya terindikasi mengirim barang/komoditas larangan dari PBB.

Negara tujuan mereka adalah Korea Selatan, Rusia, Malaysia, Vietnam, dan sekutu terbesarnya RRC.

2. Sanksi diberikan sebagai hukuman atas tindakan Korea Utara yang terus menguji coba senjata nuklir maupun misil mereka
Tujuan PBB memberikan sanksi kepada Korea Utara bukanlah tanpa alasan yang tidak jelas. PBB menganggap bahwa Korea Utara yang terlalu berambisi dalam memutakhirkan senjata nuklir mereka dapat merusak perdamaian dunia.

Berbagai peringatan sudah dilontarkan, tetapi tetap saja Korut menghiraukan hal itu. Dengan dorongan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, PBB akhirnya memutuskan untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Korea Utara.

Sanksi ini berisi bahwa Korea Utara dilarang mengirim komoditas SDA seperti batu bara, minyak bumi, besi, dan baja. Bahkan mereka pun dilarang melakukan ekspor manufaktur persenjataan mereka. Sanksi ini baru mulai diberlakukan pada akhir tahun 2016, dan akan berpengaruh di tahun 2017.

PBB yang secara diam-diam terus memonitor pergerakkan ekspor-impor Korut melihat perkembangan yang aneh di antara bulan Januari hingga September 2017. Setelah ditelaah lebih dalam, Korea Utara telah terbukti mengekspor komoditas terlarang meski sanksi masih diberlakukan kepada mereka.

PBB mengestimasi bahwa hasil ekspor terlarang mereka dari Januari hingga September ditaksir sebesar $200 juta.

Baca Juga : Kementan Dorong Desa Pertanian Organik

3. Tidak hanya ekspor minyak bumi, Korea Utara juga mengimpornya dari negara ‘anonim’
Ternyata PBB tidak hanya memberikan larangan ekspor kepada Korea Utara, tetapi juga menetapkan larangan impor minyak bumi. PBB mengkhususkan bahwa larangan impor minyak bumi kepada Korut bertujuan untuk membekukan ataupun melemahkan daya uji coba nuklir dan rudal mereka.

Sayangnya, larangan impor yang diterapkan oleh PBB kepada Korut memiliki nasib yang sama seperti larangan ekspor mereka. Setidaknya ada beberapa perusahaan minyak bumi dari berbagai negara yang masih bermain impor maupun ekspor bersama Korea Utara.

Sejauh ini baru satu negara yang dengan lantang menyatakan bahwa mereka menolak keras sanksi larangan impor minyak bumi terhadap Korut, yaitu Federasi Rusia. Pemerintah Rusia menganggap bahwa larangan impor minyak bumi sangatlah tidak relevan untuk prosedur ini dan akan membahayakan kondisi kemanusiaan warga Korea Utara.

Maka dari itu, Rusia tetap akan mengimpor minyak bumi untuk menjamin keselamatan dan kemanusiaan warga Korut.

Sejauh ini baru satu negara yang mengakui hal tersebut, dan PBB mencatat ada banyak negara lagi yang secara diam-diam di kegelapan melakukan transaksi impor maupun ekspor bersama Korut.

Kementan Dorong Desa Pertanian Organik

Kementan Dorong Desa Pertanian Organik

Daftarhargakomoditi.web.id – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, terlihat sumringah saat menyaksikan langsung kegiatan promosi produk hortikultura ramah lingkungan di Pendopo Kelompok Tani Ternak Nganggring, Girikerto, Turi, Sleman, Yogyakarta bulan lalu.

Kegiatan bertajuk ‘Temu Lapang Desa Pertanian Organik’ ini, dikemas dalam bentuk Jambore tersebut melibatkan sedikitnya 1.000 petani hortikultura dari 4 kabupaten se-DIY. Berbagai macam komoditas unggulan ditampilkan, di antaranya salak, manggis, kelengkeng, jambu air dalhari, durian, jambu Kristal, pisang, jahe, bawang merah, dan aneka sayuran.

“Perkembangan produk pertanian organik di DIY yang begitu pesat patut diapresiasi. Namun, perlu dilakukan penguatan kelembagaan untuk menaungi para petani organik di wilayah Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Bantul. Petani bisa membentuk dan mengembangkan jejaring korporasi dalam wadah koperasi. Nantinya produk organik dari petani bisa dipasarkan lewat koperasi secara online,” ujar Sultan.

“Kalau ingin produk organik survive, bukan saatnya lagi bekerja sendiri-sendiri, tapi harus membuat jaringan kerja yang kuat. Silakan dirembug bersama dengan kelompoknya masing-masing untuk membentuk wadah pemasaran yang kuat, bisa dalam bentuk koperasi,” tambah Sultan.

1. Petani milenial diajak kembangkan pertanian organik dan hasilkan produk lokal berkualitas
Pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Sri Purnomo, mengajak para petani terutama generasi muda petani milenial untuk terus mengembangkan pertanian organik. Bupati juga mengimbau para petani terus memperbaiki mutu dan kualitas produk pakan ternak dan pupuk organik yang dihasilkan agar semakin kompetitif.

“Zaman sekarang eranya kompetisi. Produk-produk lokal yang sudah ada harus terus dijaga kualitas dan keasliannya agar mampu bersaing,” ujar Sri Purnomo.

2. Budidaya ramah lingkungan adalah strategi hasilkan produk organik
Dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong perbaikan sistem pengembangan hortikultura, salah satunya melalui budidaya ramah lingkungan untuk menghasilkan produk organik.

“Agar berdaya saing, produksi hortikultura kita mau tidak mau harus berkualitas, sehat, dan aman konsumsi. Standar budidayanya juga harus terus didorong dari level nasional kearah standar global. Ini penting karena tren konsumsi produk organik ke depan akan semakin meningkat. Dinamika ini sudah kami tangkap dan formulasikan dalam Grand Design kebijakan pengembangan hortikultura 2020-2024,” kata Prihasto.

3. Kegiatan Desa Pertanian Organik diselenggarakan di 250 desa yang tersebar di Indonesia
Direktur Perlindungan Hortikultura, Sri Wijayanti Yusuf, saat dihubungi menjelaskan tahun ini pihaknya mengalokasikan kegiatan Desa Pertanian Organik sebanyak 250 desa yang tersebar di 23 provinsi dan 114 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Program tersebut menjadi bagian dari realisasi visi nawacita Bapak Presiden yang menargetkan terbentuknya 1.000 desa pertanian organik. Selaras dengan tagline “go organic” yang digaungkan Kementan sejak 2010 lalu,” kata wanita yang akrab dipanggil Yanti tersebut.

“Ini momentum bagus dalam penyediaan pangan yang sehat, aman dikonsumsi dan lestari untuk lingkungan karena bisa sekaligus memperbaiki lahan-lahan kritis serta menumbuhkan petani-petani muda milenial yang maju dan mandiri,” imbuhnya.

Baca Juga : Hampir Semua Komoditas Alami Inflasi

4. Kawasan DIY telah fokus mengembangkan pertanian organik sejak tahun 2018
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sasongko, menegaskan instansi yang dipimpinnya sangat concern dengan pengembangan pertanian organik. Sejak 2018 lalu, setidaknya telah dilakukan pendampingan Desa Pertanian Organik (DPO) tanaman hortikultura di 36 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten se-DIY. Komoditasnya meliputi aneka buah dan sayuran.

“Kami kawal intensif agar di setiap lokasi siap disertifikasi sesuai standard SNI 6729:2016 tentang Klasifikasi Desa Pertanian Organik, minimal masuk Kelas B atau C,” terang Sasongko.

“Dengan event jambore seperti ini, bisa menjadi sarana edukasi dan sosialisasi pertanian organik kepada masyarakat,” katanya.

5. Hasil dari sistem budidaya organik mampu diekspor hingga mancanegara
Ketua kelompok tani Salak “Kusuma Mulya” Sleman, Endang Setyo Murni, mengaku usahanya semakin maju setelah menerapkan sistem budidaya organik. Bersama 30 anggotanya, Endang telah mengembangkan salak organik sejak 2009 dan mampu ekspor lewat Asosiasi Salak Prima Sembada ke sejumlah negara, di antaranya Kamboja, Thailand, dan China.

“Berkat sertifikat organik dan registrasi kebun GAP yang difasilitasi pemerintah, kami bisa ekspor salak ke Kamboja rata rata 2 kali seminggu, mencapai 6 ton sekali kirim. Kalau ke Thailand rata rata 2,5 ton tiap seminggu sekali,” ungkap Endang.

Hampir Semua Komoditas Alami Inflasi

Hampir Semua Komoditas Alami Inflasi

Daftarhargakomoditi.web.id – Perlu anda ketahui hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi pada Juli 2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi inflasi sebesar 0,31 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 138,59. Dari 82 kota IHK, 55 kota mengalami inflasi dan 27 kota mengalami deflasi.

“Inflasi tertinggi terjadi di Sibolga sebesar 1,88 persen dengan IHK sebesar 148,33. Sementara, inflasi terendah terjadi di Makassar sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 139,39 persen,” ungkap Kepala BPS Suhariyanto. Suhariyanto melanjutkan, deflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,55 persen dengan IHK sebesar 158,34. Sementara, deflasi terendah terjadi di Gorontalo sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 132,42.

1. Ayam bakar menyumbang inflasi terbesar pada komoditas makanan
Suhariyanto menjelaskan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,24 persen. Terjadi kenaikan indeks dari 147,27 pada Juni 2019 menjadi 147,63 pada Juli 2019. Subkelompok makanan mengalami inflasi 0,32 persen, minuman tidak beralkohol sebesar 0,17 persen, dan tembakau dan minuman beralkohol sebesar 0,08 persen.

“Kelompok ini menyumbang inflasi 0,04 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu ayam bakar sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

2. Upah tukang bukan mandor menyumbang inflasi terbesar
Sementara, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi sebesar 0,14 persen. Terjadi kenaikan indeks dari 132,34 pada Juni 2019 menjadi 132,52 pada Juli 2019.

Suhariyanto menjelaskan, semua kelompok tersebut mengalami inflasi. Di antaranya biaya tempat tinggal 0,11 persen, bahan bakar, penerangan, dan air sebesar 0,07 persen, perlengkapan rumah tangga sebesar 0,12 persen, dan penyelenggaraan rumah tangga sebesar 0,36 persen.

“Kelompok ini menyumbang inflasi 0,04 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu upah tukang bukan mandor sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

3. Emas perhiasan menyumbang inflasi terbesar pada kelompok sandang
Pada kelompok sandang, kata Suhariyanto, mengalami inflasi sebesar 0,70 persen. Terjadi kenaikan indeks dari 125,10 pada Juni 2019 menjadi 125,97 pada Juli 2019. Kelompok sandang laki-laki menyumbang inflasi sebesar 0,24 persen, sandang wanita sebesar 0,21 persen, sandang anak-anak sebesar 0,18 persen, dan barang pribadi dan sandang lain sebesar 1,87 persen.

“Kelompok ini menyumbang inflasi sebesar 0,04 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu emas perhiasan sebesar 0,03 persen,” kata Suhariyanto.

Baca Juga : Harga Komoditas Turun Penerimaan Pajak Menjadi Rendah

4. Uang sekolah dan bimbel menyumbang inflasi
Suhariyanto melanjutkan, terjadi inflasi 0,92 persen pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Terdapat kenaikan indeks dari 126,33 pada Juni 2019 menjadi 127,49 pada Juli 2019.

Menurut Suhariyanto, seluruh subkelompok mengalami inflasi, di antaranya subkelompok pendidikan sebesar 1,16 persen, kursus atau pelatihan sebesar 2,39 persen, perlengkapan atau peralatan pendidikan sebesar 0,66 persen, rekreasi sebesar 0,03 persen, dan olahraga sebesar 0,09 persen.

“Kelompok ini pada Juli 2019 menyumbang inflasi sebesar 0,07 persen. Komoditas yang dominan terhadap inflasi yaitu uang sekolah SMA sebesar 0,02 persen, uang sekolah SD, uang sekolah SMP, dan bimbingan belajar masing-masing sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

5. Tarif angkutan kota dominan menyumbang deflasi
Dari semua kelompok pengeluaran, hanya transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 0,36 persen. Terjadi penurunan indeks dari 134,66 pada Juni 2019 menjadi 134,18 pada Juli 2019. “Kelompok ini menyumbang deflasi sebesar 0,06 persen,” kata Suhariyanto.

Dari empat subkelompok pada kelompok ini, subkelompok yang mengalami deflasi adalah transportasi sebesar 0,58 persen. Menurut Suhariyanto, hal itu disebabkan menurunnya tarif angkutan antar kota yang menyumbangkan deflasi 0,04 persen.

Sementara, subkelompok komunikasi dan pengiriman mengalami inflasi sebesar 0,10 persen dan subkelompok sarana dan penunjang transportasi sebesar 0,12 persen. Subkelompok jasa keuangan tercatat tidak mengalami perubahan.

“Komoditas yang dominan menyumbang deflasi yaitu tarif angkutan antar kota sebesar 0,04 persen, tarif angkutan udara sebesar 0,03 persen, dan tarif kereta api sebesar 0,01 persen. Sementara, komoditas yang dominan menyumbang yaitu sepeda motor sebesar 0,01 persen,” jelasnya.

Harga Komoditas Turun Penerimaan Pajak Menjadi Rendah

Harga Komoditas Turun Penerimaan Pajak Menjadi Rendah

Daftarhargakomoditi.web.id – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp810,7 triliun. Angka tersebut baru mencapai 48,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, yang dipatok sebesar Rp1,643 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan realisasi penerimaan perpajakan hingga dengan Juli 2019 tumbuh sebesar 3,9 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tumbuh 14,6 persen.

“Penerimaan pajak dan perpajakan masih di bawah 50 persen, pertengahan tahun ini. Kalau kita lihat breakdown penerimaan perpajakan tumbuh 3,9 persen lebih rendah dari tahun lalu 14,6 persen,” katanya di Gedung Kementerian Keuangan.

1. PPH hingga Juli mencapai Rp440,17 triliun
Ia memaparkan, untuk realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan Juli 2019 mencapai Rp440,17 triliun, tumbuh 4,66 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jika dilihat lebih detail, PPh migas menyumbangkan Rp404,67 triliun, tumbuh 5,27 persen dari Juli tahun lalu. Sementara PPh non migas menyumbang Rp 35,50 triliun, terkontraksi 1,84 persen,” ungkapnya.

Baca Juga : Ekspor Pertanian Indonesia Selalu Meningkat

2. Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan
Perempuan yang akrab disapa Ani tersebut juga menjelaskan, sepanjang Januari-Juli pemerintah memberikan insentif perpajakan dalam kerangka belanja perpajakan atau tax expenditure dengan memberikan fasilitas perpajakan. Hal itu, menurutnya, guna mendorong ekonomi inklusif untuk meningkatkan daya saing, dan membangun iklim investasi.

“Reformasi pajak akan terus kami lakukan guna meningkatkan kinerja penerimaan,” kata dia.

3. Melemahnya sektor komoditas menjadi kendala penerimaan pajak Januari – Juli
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jendral pajak Robert Pakpahan mengatakan, yang menjadi kendala penerimaan pajak hingga Juli 2019, karena sektor pajak berbasis komoditas seperti batu bara dan minyak masih dalam tren melemah.

“Sektor yang berbasis komoditas semuanya melemah, sementara sektor konstruksi masih cenderung merestitusi pajak,” tuturnya.

Ekspor Pertanian Indonesia Selalu Meningkat

Ekspor Pertanian Indonesia Selalu Meningkat

Daftarhargakomoditi.web.id – Kondisi pertanian Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir patut diakui makin meningkat dan termasuk yang terbaik di kancah internasional. Peningkatan kualitas pertanian Indonesia tersebut terlihat nyata dari melonjaknya ekspor produk ke berbagai negara yang berlangsung setiap tahunnya.

Hampir setiap tahunnya ada saja berbagai jenis komoditas pertanian terbaru dapat diekspor dan ternyata memang dibutuhkan banyak negara di dunia. Hal tersebut disampaikan pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi) Pekanbaru, Riau, Ujang Paman Ismail.

Ujang mengatakan, banyak dari jenis komoditas pertanian Indonesia yang selama ini dirasa tidak memiliki keunggulan ekspor, terbukti berbanding terbalik dalam lima tahun terakhir.

“Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mampu mengubah produk komoditas di setiap daerah bernilai ekspor. Itu salah satu indikator bahwa pertanian kita terbaik di dunia sebab bisa menggali potensi di daerah,” ujarnya.

Ekspor produk pertanian mampu mengukuhkan 42,5 juta ton pada 2018
Menurut Ujang, pertanian di Indonesia tidak sekadar hanya fokus memproduksi angka komoditas saja, tetapi juga kualitasnya berdampak baik terhadap perbaikan kesejahteraan daerah.

“Semua dioptimalisasi dari pertanian. Tidak cuma meningkatkan angka produksi saja, tapi daerah juga didorong supaya menampilkan komoditas unggulannya ke dunia. Di situ petani akan sejahtera,” tuturnya.

Baca Juga : Neraca Dagang Indonesia Bulan Lalu

Kendati memang masih ada komoditas lain yang memerlukan impor, Ujang menilai, perlu ditelusuri maksud dari kebijakan tersebut. Misalnya saja apakah untuk kebutuhan stabilitas harga, stok yang cukup atau limpahan dari tahun sebelumnya.

Sebelumnya, mengemuka informasi bahwa Indonesia masuk dalam kategori lima negara eksportir hasil pertanian terbaik di dunia. Penilaian itu diambil berdasarkan data dari FAO, Investpedia, dan IndexMundi.

Mengacu ke data BPS, pada 2013 jumlah volume ekspor produk pertanian Indonesia ialah 33,5 juta ton. Kemudian pada 2016 mengalami dua kali kenaikan mencapai 36,1 juta ton dan 40,4 juta ton. Begitu juga pada 2017, ekspor produk pertanian bertambah lagi jumlahnya yakni 41,3 juta ton. Pada 2018, ekspor produk pertanian mampu mengukuhkan jumlah sebesar 42,5 juta ton.