Neraca Dagang Surplus USD 200 Juta Ini Kata Sri Mulyani

Daftarhargakomoditi.web.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2019 mengalami surplus sebesar USD 0,2 miliar atau USD 200 juta. Realisasi surplus ini tipis dibandingkan dengan posisi Mei 2019 yang tercatat sebesar USD 0,21 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan terus memperhatikan perkembangan ekspor impor yang memberi dampak pada neraca dagang. Pemerintah akan melihat bagaimana dampak surplus bulan lalu, terhadap posisi neraca dagang secara tahunan.

“Kita lihat nanti keseluruhan tahun saja ya, tiap tahun kan kita lihat ada yang sifatnya berpengaruh dari musiman ada juga yang sifatnya adalah tren,” ujar Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta

Sri Mulyani mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri kabinet kerja agar bersama-sama menurunkan defisit neraca dagang. Artinya, pemerintah menyadari masih ada pekerjaan besar dalam hal menggenjot kinerja ekspor.

“Yang paling penting Presiden tetap meminta kepada setiap menteri bersungguh-sungguh dalam menangani masalah neraca perdagangan ini. Artinya ekspor harus terus digenjot, dan seluruh policy kita di kementerian lembaga, kebijakan-kebijakan di semua kementerian lembaga,” jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pihaknya sebagai bendahara negara dan pembuat kebijakan fiskal akan terus berupaya menciptakan iklim positif bagi industri dalam negeri.

“Bagi kami di Kementerian Keuangan berarti kita bicara tentang perpajakan, pajak, bea cukai dan peraturan peraturan lain yang mungkin mempengaruhi kinerja ekspor. Kita akan terus menerus bekerja sama dengan instansi lain dalam mendukung ekspor dan menciptakan industri dalam negeri yang lebih kuat,” tandas Sri Mulyani.

Baca Juga : Neraca Dagang Surplus Menko Darmin Tetap Waspadai Impor Migas

Ketegangan Perang Dagang Mereda, Defisit Dagang RI Bakal Tembus USD 10 Miliar

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menganggap, ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang mereda tak akan banyak berdampak bagi Indonesia.

Sebaliknya, defisit perdagangan Indonesia justru akan semakin melebar hingga USD 10 miliar.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, perang dagang AS-China masih berisiko mengalami eksalasi di tengah upaya Presiden Donald Trump memainkan strategi politiknya jelang Pilpres AS 2020.

Posisi China yang masih bertahan juga disebutnya menyulitkan Negeri Paman Sam untuk menghasilkan kesepakatan yang win-win solution.

“Dampaknya kinerja ekspor Indonesia masih akan tertekan sampai akhir tahun. Defisit perdagangan diperkirakan menembus USD 10 miliar. Lebih tinggi dari tahun 2018 lalu di USD 8,5 miliar,”

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan RI pada Mei 2019 mengalami surplus hingga USD 210 juta. Akan tetapi, Bhima menuturkan pencapaian itu hanya bersifat temporer.

“Surplus kemarin cuma temporer, lebih disebabkan anjloknya impor bahan baku dan barang modal karena industri mengurangi kapasitas produksi. Jadi kecil kemungkinan akan surplus lagi,” ujar dia.

Dia pun menuturkan, pokok masalah utama saat ini adalah bea tarif masuk. Dalam hal ini, Trump menyatakan masih ada potensi AS untuk tetap melanjutkan kenaikan bea masuk dan pajak yang jumlahnya mencapai USD 350 miliar.

“Selama tarif bea masuk belum diturunkan signifikan, permintaan bahan baku dan komoditas dari Indonesia untuk manufaktur AS dan China akan menurun,” tegas dia.

Menurut dia, kunci bertahan di era perang dagang adalah membuat insentif pajak dan non-pajak bagi industri yang mau lakukan relokasi atau peningkatan basis produksi di indonesia.

“Contohnya ekspor tekstil dan pakaian jadi justru meningkat ordernya. Pemerintah tinggal melakukan pemetaan industri apa yang potensial dan jemput bola tawarkan insentif. Jangan terlambat karena Vietnam sudah gencar jemput bola ke perusahaan yang berbasis di China,” imbuhnya.

“Bagi sektor yang terkena imbas negatif misalnya komoditas sawit, karet, batu bara, perlu didorong serapan domestiknya. Program B20 bisa dipercepat implementasinya dengan gandeng PLN untuk bahan bakar pembangkit tenaga diesel,” dia menandaskan.